HEADLINE NEWS

Polda Banten Siap Berantas Premanisme

Diposting oleh On 01.44

Lebak- Untuk meningkatkan rasa aman di  masyarakat, Personel Quick Wins Program 3 Dit Samapta Polda Banten melaksanakan patroli dialogis dengan mengendarai kendaraan bermotor R2 melalui rute dari Mako Polda Banten menuju wilkum polres Lebak, Sabtu (16/2/19) Pukul 12.00 Wib hingga Minggu (17/2/19) pukul 05.00 Wib

Kapolda Banten Irjen Pol Drs Tomsi Tohir, Msi melalui Dirsamapta Polda Banten Kombes Pol Jondrial Sik mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan guna mencegah premanisme dan kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat.

"Di dalam melaksanakan patroli, Petugas Mengajak masyarakat bekerjasama dengan pihak Kepolisian dalam memerangi premanisme serta agar selalu waspada, berhati-hati dan menjaga keselamatan diri terhadap ancaman premanisme di jam-jam yang rawan, "ujarnya.

Kemudian lanjut Dir samapta Polda Banten mengatakan bahwa pada saat petugas patroli, petugas Menemukan pemuda yang mengendarai kendaraan bermotor yang tidak standar

"Kami mengambil tindakan  memperingatkan agar kendaraan tersebut di rubah kembali sesuai standar dan aturan yang berlaku,   dan kami juga Memberikan himbauan kepada Masyarakat yang sedang berkumpul dimalam hari agar tidak meminum minuman keras dan segera pulang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, " Imbuhnya.bie

Media Abal - Abal Akan di Brantas Satgas Dewan Pres

Diposting oleh On 01.03

Makasar– Seiring dengan kebebasan pers, dunia jurnalistik di Tanah Air dibanjiri oleh hadirnya media abal-abal. Hal inilah yang menjadi perhatian serius Dewan Pers.

Untuk itu, guna memberantas media yang dinilai abal-abal atau yang tidak resmi,  Dewan Pers berencana akan membentuk satuan tugas (satgas).  Karena kehadiran media abal-abal dinilai akan merusak citra media resmi.

“Itu (satgas) diperlukan untuk menunjuk pelaksana tugas masing-masing dari institusi dan instansi agar duduk bersama membahas persoalan ini,” sebut Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo di Makassar, Sulawesi Selatan, baru-baru ini.

Menurutnya, usai kegiatan Workshop Peliputan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden di Makassar, kehadiran media palsu ini telah mengintimidasi media resmi dan merusak citra jurnalistik.  Pria yang akrab disapa Stanley itu juga menegaskan, untuk melakukan hal itu, pihaknya akan melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) dan instansi terkait untuk memblokir situs mereka.

Yosep menyebut belum lama ini pihaknya disibukkan dengan hadirnya media siber (online) palsu memberitakan Debat Capres di Hotel Bidakara Jakarta 19 Januari lalu, salah satu pasangan calon ‘ngompol’ ketika debat sehingga menimbulkan reaksi keras. “Celakanya, menggunakan nama Polhukam.id yang nyaris mirip dengan situs resminya. Saat dilacak polisi domain di situs ini sudah diblokir. Tentu masih banyak media abal-abal lain memiripkan namanya dengan media arus utama untuk mengelabui pembacanya sehingga orang percaya berita hoaks,” jelasnya.

Menanggapi masalah tersebut, pihaknya akan melakukan pertemuan guna membahas persoalan ini. Selain itu, Dewan Pers secara intens terus melakukan verifikasi pendataan terhadap perusahaan pers untuk menekan maraknya media-media palsu atau abal-abal.  Stanley memperkirakan ada sekitar dua ribuan media cetak, tapi hanya 567 media cetak menjalankan secara profesional berdasarkan data 2014 dan menyusut pada tahun 2015 berjumlah hanya 321 media cetak.

Seperti dilansir Republika, hingga saat ini total media di Indonesia sekitar 47 ribuan dan paling banyak bermunculan adalah media daring/siber. Sedangkan media siber diperkirakan mencapai angka 43.300 ribu. Tetapi tercatat sebagai media profesional dan lolos syarat pendataan pada 2014 hanya 211 media daring, kemudian menyusut menjadi 168 media daring pada 2015.

Selain itu, hingga akhir 2014 tercatat untuk media radio sebanyak 1.166 dan 394 media televisi. Pada 2015 media radio juga menyusut menjadi 674 media radio, sedangkan televisi bertambah menjadi 523 media televisi. (Red)

Pemerintah Jokowi-JK Persembahkan Laut untuk Si Marhaen

Diposting oleh On 15.35


Jakarta-  Dewan Pimpinan Nasional Keluarga Besar Marhaenis mengadakan Diskusi Media II dengan tema "Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Dalam Era Jokowi-JK." yang diselenggarakan di Aula Keluarga Besar Marhaenis di Central Cikini Building, Gd.Impression, Jl. Cikini Raya 58A, Lantai 4, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 16/02.

Diskusi yang di moderatori oleh Ahmad Tabroni yang juga aktivis organisasi Nelayan ini, dibuka oleh Revrison Baswir selaku Ketua (Bidang Ekonomi) Dewan Pimpinan Nasional Keluarga Besar Marhaenis sekaligus memberikan pengantar diskusi dan sekaligus menutupnya.

Dalam pengantarnya Revrison mengatakan
pemerintahan Jokowi-JK memperlihatkan komitmen mereka terhadap pengamalan Pasal 33 ayat 3 di sektor kelautan dan perikanan dengan menegakkan kembali kedaulatan Indonesia di sektor kelautan dan perikanan, yaitu pertama, dengan memerangi praktik ilegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing), dengan cara menenggelamkan kapal-kapal nelayan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia. Dalam periode 2015 – 2017, terdapat 317 kapal nelayan asing yang sudah ditenggelamkan; kedua, penerbitan regulasi yang berpihak pada si marhaen (Nelayan kecil) dengan diterbitkannya Peraturan Menteri KKP No. 02/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) Dan Pukat Tarik (seine nets). Menurut Permen ini, terhitung sejak 1 Januari 2017, kapal jenis Pukat Hela dan Pukat Tarik tidak akan dibenarkan lagi melaut. Jumlah kapal yang akan terkena dampak kebijakan ini diperkirakan mencapai 38 ribu unit. Ketiga, menerbitkan UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Sesuai amanat UU tersebut, sekurang-kurang terdapat lima hal yang harus dilakukan oleh negara untuk melindungi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, yaitu: a) menyediakan prasarana dan sarana; b) memberikan kepastian usaha; c) meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan Kelembagaan Petambak Garam; d) menumbuh kembangkan sistem dan Kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; dan e) melindungi dari risiko bencana alam dan perubahan iklim.

Berdasarkan ketiga tindakan sebagaimana diatas dapat disaksikan betapa kebijakan pemerintahan Jokowi-JK tidak hanya tertuju pada peningkatan kesejahteraan nelayan secara umum, tetapi langsung menukik pada peningkatan kesejahteraan nelayan kecil atau si marhaen.

Adapun Pembicara yang hadir dalam diskusi ini antara lain Riza Damanik (Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia), Budi Laksana (Ketua Umum Serikat Nelayan Indonesia) dan Andre Notohamijoyo (Pegiat dan Pengamat Perikanan dan Kelautan).

Riza Damanik dalam paparannya mengatakan bahwa laut mempunyai potensi yang besar terkait dengan pangan, karena bicara pangan tidak cukup hanya pangan di darat saja, sumber protein hewani  yaitu ikan mempunyai kontribusi yang cukup besar sekitar 50 persen, yang mana era orde baru asupan protein hewani sekitar
18 kg/kapita sekarang meningkat hingga 50 kg/kapita, dan Nelayan lah yang memastikan asupan protein hewani itu bisa kita konsumsi, jadi Nelayan mempunyai posisi yang sangat strategis.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia ini juga menyampaikan karakter Nelayan, pelaku perikanan adalah pelaku ekonomi kecil, jadi terkait Nelayan sangat tepat menjadi issue oleh Keluarga Besar Marhaenis, karena ini terkait problematika Marhaen yang bersama - sama perlu di urai dan mencari solusi bersama.

Saat ini upaya Pemerintahan Jokowi-JK sangat optimal yang mana terkait ketimpangan penguasaan ikan, tertawa yang mana saat ini potensi ikan meningkat menjadi 12,7 digit, dari sejak kemerdekaan yang data potensi ikan selalu berada pada posisi 1 digit, nah potensi itu harus bisa dijawab dengan menggantikan kapal-kapal luar dengan kapal-kapal Indonesia dan kapal nelayan, terkait dengan permodalan (pinjaman berbunga tinggi) atau perniagaan yang tidak adil (masalah tengkulak), Pemerintah saat ini telah hadir dengan skema pemodalan bank dan non bank yaitu melalui Kredit Usaha Rakyat, dan Bank Mikro Nelayan (Produk non KUR oleh Badan layanan Umum untuk Nelayan), selain itu juga Asuransi Nelayan ujarnya.

Riza mengatakan potensi lahan 17,3 juta Ha dari perikanan budidaya dan baru 1,3 juta hektar yang optimal, prototipe tersebut dapat mengambil manfaat dari program perhutanan sosial sekitar 12,7 juta ha yang di dalamnya terdapat juga hutan pantai, seperti di Muara gembong.


Budi Laksana menyampaikan optimisme dengan good will pemerintahan Jokowi-JK yang tidak lagi memunggungi laut dan nelayan yang selama orde baru penguasaan laut pengelolaan sangat sentralistik alhasil di tahun 2017-2018 Nilai Tukar Nelayan Naik sekitar 2%,  selain itu lahirnya produk hukum yaitu UU Perlindungan Nelayan dan program-program seperti Asuransi Nelayan, Sertifikakasi Lahan Nelayan, KUR Mikro Nelayan, Bank Mikro Nelayan, Bedah Rumah Nelayan sangat membantu Nelayan.

Ketua Umum Serikat Nelayan Indonesia ini menyatakan bahwa 90 % ikan yang kita konsumsi di hasilkan oleh nelayan kecil, di hasilkan si marhaen. oleh karena itu perlunya dorongan dan solusi untuk membantu Nelayan terkait dengan KUR Mikro Nelayan yang hanya terserap 5%, sedangkan lainnya terserap lebih di retail atau perdagangan,  persoalan bahan bakar (SPBU) untuk nelayan juga  penting untuk segera direalisasikan untuk Nelayan kecil, selain itu pemerintah (Pembentuk Undang - Undang) perlu segera melakukan sinkronisasi dan harmonisasi Undang - Undang agar tidak multitafsir misal terkait definisi nelayan kecil di UU Perikanan diatur Kapal Tangkap 5 GT sedangkan UU perlindungan Nelayan 10 GT ujar Budi.

Andre Notohamijoyo dalam paparannya menyampaikan bahwa pada bulan Oktober 2018 telah dilaksanakan Asean Tuna Eco Labeling sebagai kegiatan guna memenuhi tuntutan pasar ekonomi dunia, sayang kegiatan ini merupakan inisiatif dari Multi Nasional Corporate bukan negara.

Terkait Tuna yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi, yang merupakan ikan plagis (hidup dipermukaan laut) merupakan ikan yang berada di wilayah southern yaitu potensi besar ikan tuna berada di Indonesia, namun perlu diketahui bersama di samudera hindia dan samudera pasific, ada organisasi yang mengatur penangkapan tuna.

Penghasil tuna di dunia 26,2 % berada di Asia Tenggara dan  Indonesia berkontribusi sekitar 63 %, artinya Indonesia pemain dunia soal produsen tuna, namun perlu diketahui penghasil tuna terbesar berada di Afrika yaitu di Seasles, padahal negara kecil di Afrika. Ada beberapa hal yang perlu di agregasi terkait persoalan Nelayan, Perikanan dan Kelautan antara lain budaya melautnya misal di Padang, Nelayan menguapikan tidak sampai di Mentawai, sedangkan di Bitung terkait dengan Problematika di kapalnya, sehingga perizinan kapal perlu dipermudah, apalagi bila melakukan penangkapan tuna bukan harian tapi harus intensif maka diperlukan kapal - kapal penampung yang besar yang sebenarnya bisa dilakukan oleh BUMN Perikanan misal Periodo dan Perinus dalam rangka memperbesar jumlah produksi tangkap yang bekerjasama dengan nelayan-nelayan kecil, namun realitanya Kapal BUMN kecil-kecil dan sedikit ujarnya.

Andre mengatakan Norwegia merupakan penghasil besar hanya jenis salmon dan chord, namun Indonesia dapat berpotensi penghasil tuna terbesar dunia dan banyak jenis-jenis yang lain yang potensinya tidak dimiliki negara lain, selain itu pentingnya menjaga ekosistem terkait perikanan dan kelautan misal Demak misalnya, kepiting rajungan, saat ini ekspor nya belum bisa terpenuhi, namun terdampak karena pencemaran, selain itu terkait pelabuhan tradisional, misal di DIY, Gunung Kidul belum optimal dan belum didukung sarana prasarana yang memadai ujar Andre.

Dalam tersebut juga berkembang persoalan garam, terutama garam Industri pentingnya BUMN Garam melakukan konsolidasi atau bekerjasama dengan penambak garam dalam cluster 15 Ha dalam suatu koperasi, guna memenuhi kuantitas, kualitas dan harga nasional serta kemanfaat ekonomi bagi para penambak garam selain itu juga program - program pemerintah saat ini dapat menyelamatkan sekitar 8.000 UMKM Perikanan dari persoalan utang. Bie

DPC HIPAKAD Kabupaten Simeulue Resmi Dilantik Serta Dikukuhkan Kepengurusannya

Diposting oleh On 15.30

Simeulue,Aceh -  Aula Markas Komando Distrik Militer 0115 Simeulue menjadi saksi atas pelantikan serta pengukuhan DPC HIPAKAD Kabupaten Simeulue periode 2018-2023 oleh Ketua DPD HIKAPAD Provinsi Aceh Bapak Ir.H.Muhammad Ikbal, Sabtu (16/02).

Ketua DPC HIPAKAD Kabupaten Simeulue Bapak Amir Hamzah menerangkan ada pun motto HIPAKAD dengan semangat persaudaraan dan profesionalisme menuju anak kolong yang sejahtera, untuk itu saya memohon dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat sehingga tujuan kami tidak hanya saekedar mimpi semata.Terangnya.

Kami berpikir kiranya pelantikan DPC HIPAKAD Kabupaten Simeulue dapat menjadi momentum kebangkitan Ormas yang ada di Kabupaten Simeulue, dan khususnva saya pribadi mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan di pundak kami, akan melaksanakan segala amanah dan tanggungjawab ini dengan penuh keiklasan tuturnya.

Mengutip dari tulisan Mahatma Gandhi bahwa kepuasaan terletak dari usaha, bukan pada hasil, berusaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki Jelasnya

Sementara itu, Ketua DPD HIPAKAD Provinsi Aceh Bapak Ir.H.Muhammad Ikbal menyampaikan,”kepada pengurus DPC HIPAKAD Kabupaten Simeulue yang baru dilantik agar dapat melaksanakan kegiatan didalam organisasi ini dengan sebaik-baiknya secara internal maupun eksternal, yaitu secara internal untuk mengabdi kepada keluarga besar TNI AD di Kabupaten Simeulue khususnya dan secara eksternal untuk mengabdi kepada mayarakat demi tercapainya tujuan nasional sesuai UUD 1945 ”Imbaunya.

HIPAKAD harus menjadi organisasi yang memberi bukan menerima dalam arti tidak menjadikan HIPAKAD sebagai organisasi proposal yang selalu mengajukan permohonan bantuan dana kepada pihak pemerintahan maupun unsur lainnya.

Kepada Bupati Simeulue kami mengharapkan bantuan sepenuhnya agar HIPAKAD dapat menjadi mitra Bupati, karena HIPAKAD merupakan organisasi yang mendukung pemerintah yang sah bukan merupakan organisasi politik praktis, juga sudah berkomitmen agar seluruh anggota HIPAKAD yang ingin berkecimpung pada dunia politik agar tidak membawa atau mempergunakan atribut resmi dari organisasi HIPAKAD”Tegasnya.

Dandim 0115 Simeulue Letkol Inf Awang Danuarto, S.Sos menuturkan,”dibentuknya HIPAKAD adalah untuk menggalang potensi putra-putri keluarga besar TNI Angkatan Darat dan menyatukan visi dan misi, serta menjadikannya sebagai penggerak pembangunan Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera ”Tuturnya.

Keberadaan organisasi HIPAKAD memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Untuk itu, HIPAKAD bersama dengan komponen bangsa lainnya mempunyai kewajiban  moral untuk mendukung setiap langkah dan kebijakan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan Nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sejalan dengan kegiatan pembinaan keluarga besar TNI di lingkungan Kodim 0115 Simeulue, saya berharap kedepan Ormas HIPAKAD dapat meningkatkan tekad, kerja sama dan menjaga kekompakan untuk selalu berbuat serta memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

HIPAKAD dalam gerak langkahnya juga harus dapat menyesuaikan dirinya dengan perkembangan situasi dan senantiasa bertindak dengan dilandasi pemahaman, tekad serta semangat pengabdian kepada NKRI sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang tua kita, dengan  mendharmabhaktikan waktu, tenaga dan pikiran untuk melindungi dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan ini memiliki arti yang penting bagi kita untuk bersama-sama menguatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, melalui implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Upaya ini bukan upaya indoktrinasi paham yang kita anut, namun semata-mata kesadaran, bahwa peran seluruh komponen bangsa indonesia yang bersifat majemuk sangat penting. Karena hanya dengan soliditas kebangsaan yang kuat, bangsa Indonesia akan mampu mempertahankan eksistensi NKRI menghadapi berbagai bentuk ancaman, serta mampu me-melihara kesinambungan pembangunan Nasional.

Mengakhiri sambutan ini saya  menyampaikan beberapa arahan untuk menjadi pedoman bagi seluruh anggota HIPAKAD Kabupaten Simeulue yakni, Pertama konsolidasikan organisasi secara proposional, dan pelihara solidaritas serta kekompakan keluarga besar HIPAKAD, sehingga dapat berperan lebih optimal dalam membangun dan menciptakan kondisi yang kondusif di wilayah Kabupaten Simeulue. Kedua, kedepankan keteladanan dan kepeloporan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga keberadaan organisasi HIPAKAD dapat dirasakan oleh seluruh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Ketiga, laksanakan pengabdian dengan penuh semangat, rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Utamakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan dengan tetap menjunjung tinggi azas demokrasi, demi kemajuan dan kesuksesan organisasi.

Ditempat yang sama Bupati Simeulue Bapak H.Erly Hasyim,S.H.,S.Ag.,M.I.Kom menyampaiakn arahannya, ini merupakan sejarah baru bagi organisasi HIPAKAD Kabupaten Simeulue, saya mengharapkan agar organisasi ini tidak disalahgunakan dan tetap mampu menjaga nama baik Almamaternya.”Jelasnya

Organisasi HIPAKAD ini agar dapat di daftarkan ke Kesbangpol untuk didata sebagai OKP yang nantinya juga akan mendapakan hak-haknya sebagai OKP di Kabupaten Simeulue.

Saya berharap organisasi ini bisa tampil beda dengan gagasan-gagasan konstruktif di tengah-tengah masyarakat dan kepada HIPAKAD agar bisa mencari calon-calon yang akan dijadikan sebagai kader-kader bangsa yang berkualitas yang diharapkan nantinya dapat memimpin bangsa ini menuju arah yang lebih baik lagi.

Mari kita bersama merajut kebersamaan ini demi tercapainya tujuan awal kita. Pemerintah Daerah akan berusaha semaksimal mungkin untuk memebantu Organisasi HIPAKAD. agar terus bisa mengembangkan sayap demi memajukan masyarakat Simeulue, tunjukkan prestasi jangan tunjukkan prestisi.”Tutupnya

Pengukuhan HIPAKAD turut dihadiri oleh Wakil Bupati Simeulue, Ibu.Hj.Afridawati Darmili. Ketua DPRK Simeulue, Ibu.Murniati, S.E. Kapolres Simeulue, AKBP Ardanto Nugrogo, S.I.K, S.H, MH. Pasintel Lanal Simeulue, Kapten Laut (E) Punto Pandowo. Ketua MPU Kabupaten Simeulue, Bapak Heriansyah, Lc. Camat Simeulue Timur, Bapak Ali Muhayatsah, S.H. Perwakilan dari Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Simeulue.

Pantauan dilapangan, dilaksanakannya pelantikan Dewan Pimpinan Cabang HIPAKAD Kabupaten Simeulue ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang besar dalam rangka menjaga keutuhan NKRI dan senantiasa turut serta mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan yang terjadi di wilayah Kabupaten Simeulue dan agar seluruh unsur pemerintahan benar-benar memberikan dukungan penuh terhadap Organisasi HIPAKAD Kabupaten Simeulue, sehingga visi dan misi HIPAKAD dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi tercapaianya tujuan Nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun susunan organisasi DPC HIPAKAD Kabupaten Simeulue  yang dilantik.
Dewan penasehat Ibu. Hj. Afridawati.
1.Ketua DPC Kabupaten Simeulue Bapak Amir Hamzah
2. Wakil ketua 1, Bapak Dahlian, S.E.
3. Wakil ketua 2, Bapak Suhermanto.
4. Wakil ketua 3, Bapak Miswal Safrudin, S.E.
5. Wakil ketua 4, Ibu. Hj. Jamalia.
6. Wakil ketua 5, Bapak Zuladha.
7. Sekretaris Ibu. Nurmala.
8. Wakil sekretaris 1, Bapak Masrizal Sani.
9. Wakil sekretaris 2, Bapak Zairullah.
10. Wakil sekretaris 3, Bapak Syahrudin.
11. Wakil sekretaris 4, Ibu. Sardelena, S.Pd.
12. Wakil ketua 5, Bapak Edo Saputra.
13. Bendaraha, Bapak Philips Maitik.
14. Wakil bendahara 1, Ibu. Riswani.
15. Wakil bendahara 2, Ibu. Rostina.

[Monanda Phermana]

Kapodasu Agus Andrianto,Lepas Ribuan Peserta Ngegas Bareng Komunitas Trail

Diposting oleh On 05.05

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto SH MH, melepas dua ribu pengemudi motor trail dalam acara Ngegass Bareng Komunitas Trail Polda Sumut 2019
Medan - NewsKPK,Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto SH MH, melepas dua ribu pengemudi motor trail dalam acara Ngegass Bareng Komunitas Trail Polda Sumut 2019 Sabtu (16/2).

Selain sebagai tali silaturahmi, kegiatan Ngegass Bareng diadakan untuk menjaga Kamtibmas,untuk menciptakan Pemilu Aman dan Damai pada tanggal 17 April 2019.

Ribuan peserta motor trail dari 175 komunitas yang ada di Sumatera Utara ikut ambil bagian pada momen tersebut,ada juga peserta yang datang dari Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Jawa, Malaysia bahkan dari Australia.

Ketua Panitia,Direktur Reserse Krim Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut, Kombes Pol Andi Rian menyerahkan plakat kepada perwakilan dari pengemudi trail, terutama yang hadir dari Australia dan Malaysia.

Rute yang akan dilalui oleh para kroser dimulai dari halaman parkir Mapolda Sumut,melintasi Desa Sigara gara Kabupaten Deli Serdang, Desa Tarudak Raga,area PTPN II dan kembali finish di Mapolda Sumut.

Pada sambutanya Kapolda Sumut Agus Andrianto mengatakan,"kegiatan ini bukan kompetisi, ini hanya untuk kegiatan bersenang-senang,berhati hati saat  mengendarai motor,tidak usah ngebut-ngebut,keluarga Anda menunggu dirumah,kata Kapolda Sumut.

Kapolda Sumut juga mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk menjalin silaturrahmi dan menjaga Kamtibmas,agar Pemilu Tahun 2019 berjalan aman dan damai,"mari sama-sama kita menjaga kekondusifan Kamtibmas di Sumatera Utara ini,jangan kita menjadi orang yang menyebarkan berita bohong,Negera ini bukan negara Hoax,Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),selamat menikmati kegiatan ini,terang Kapolda.

Hadir dalam kegiatan yaitu, Pangdam I Bukit Barisan, Bupati Batubara, Deli Serdang, seluruh Pejabat Utama Polda Sumut dan personil Polda Sumut lainnya,(R.Tim).

Gubsu Edi Ramayadi : Bila Uangnya Sudah Ada Pergubnya Baru Dibuat

Diposting oleh On 05.01

Medan NewsKPK - Terkait desakan membuat Pergub tentang Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Air Permukaan (PAP) PT Inalum disampaikan oleh sejumlah anggota DPRDSU belum lama ini,namun Gubsu Edy Rahmayadi tetap bersikukuh bahwa dirinya akan mengeluarkan Pergub tersebut jika uangnya dari PT Inalum sudah masuk ke kas Pemprov Sumut.

"Uangnya harus ada dulu,berapa uangnya yang ada, baru dibuat Pergubnya,uangnya belum ada masak mau dipergupin,"yakinlah, uangnya tidak akan saya ambil, kata Gubsu pada wartawan Jumat (15/2) di Kantor Gubernur.

Sebelumnya  Gubsu menegaskan harus ada kepastian berapa uangnya yang masuk ke Pemprovsu dari PT Inalum,baru bisa dibuat Pergubnya,"sibuk kali kalau cerita uang itu,inikan masih terus dalam proses hukum,mudah mudah dipenuhi Inalum,makanya kita harus tahu dulu kepastiannya,jelas Gubsu.
Edi Ramayadi juga mengaku hingga saat ini belum ada mengeluarkan Penghitungan Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi atau pembagian annual fee PT Inalum ke kabupaten-kota di Provinsi Sumut,bahkan dana Rp 2,3 triliun dari PT Inalum belum juga masuk ke kas Pemprovsu, walaupun pengadilan sudah mengeluarkan keputusan dimenangkan oleh Pemprovsu.

Diketahui keputusan pengadilan memenangkan Pemprovsu dengan menagih PAP sesuai Perda Nomor 1/2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pergub No 24/2011 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air,setelah dilakukan perhitungan, PT Inalum berutang PAP sebesar Rp2,3 triliun ke Pemprovsu, yakni untuk periode November 2013-Maret 2017. Namun hingga kini PT Inalum belum melakukan pembayaran dan masih mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Sebelumnya diberitakan, anggota Komisi A DPRD Sumut Sarma Hutajulu menegaskan, Pergub menyangkut pembagian DBH PAP PT Inalum sangat penting dan mendesak untuk dijadikan sebagai landasan dan panduan bagi Pemprovsu maupun kabupaten/kota menentukan besaran pembagian PAP tersebut,(R-Tim).

Polda Banten Bekuk 2 Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Diposting oleh On 03.57

SERANG - Subdit 3 Dit Narkoba Polda Banten berhasil amankan 2 orang pelaku tindak pidana Narkotika jenis Shabu  dikediaman seorang tersangka di wilayah Karundang, Serang, Kamis (14/02/2019) pukul 15.30 WIB

Kapolda Banten Irjen Drs Pol Tomsi Tohir Msi melalui Dir Narkoba Kombes Pol Yohanes Hernowo SIK MH kepada awak media, Jum'at (15/02/2019) membenarkan atas penangkapan 2 orang tersangka pengguna Narkotika jenis shabu. Pelaku yang berhasil diamankan HD (30) dan HR (32) yang merupakan warga Banten.

Dijelaskan Yohannes dari tangan tersangka berhasil diamankan barang bukti  1 buah paket klip bening yg  yg berisikan Narkotika jenis Sabu & alat Hisab sabu (bong,red)

"Terhadap 2 orang tersangka tersebut  akan dikenakan pasal kepemilikan atau penguasaan Narkotika dalam konteks untuk digunakan secara melawan hukum, maka kepada para tsk dapat dikenakan  Pasal 127 UU Narkotika dengan ancaman 4 tahun penjara,"terang Kabid Humas

Sementara Kabid Humas Polda Banten AKBP Edy Sumardi P SIK MH menghimbau kepada masyarakat utk ikut berperan aktif dlm mencegah terhadap bahaya Narkoba dilingkungan masing2  karena upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tidak semata - mata menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh warga masyarakat.

Edy menghimbau juga kepada masyarakat untuk berhati-hati adanya oknum yang memanfaatkan situasi dgn mengaku sebagai anggota Polri yg dapat membantu menyelesaikan  kasus narkotika maupun kasus yg lain, biasanya oknum tersebut menghubungi keluarga tersangka dgn meminta sejumlah uang.
. (BH)

Ini Arahan Walikota Bekasi Kepada TKK Lingkungan Hidup

Diposting oleh On 02.00

Bekasi -  Lingkungan yang bersih adalah barometer untuk kesehatan bagi lingkungan setempat.

Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Lingkup Dinas Lingkungan Hidup yang juga diundang dari semua UPTD LH Se Kota Bekasi, termasuk para staf pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang di selenggarakan di Pool Sampah Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu.


Wali Kota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi hadir dalam pembinaan tersebut yang juga mendampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Jumhana Luthfi, hadir juga para Kepala UPTD Lingkungan Hidup dari wilayah, Camat Rawalumbu, Dian Herdiana beserta para Lurah se Kecamatan Rawalumbu.



Pembahasan dari Wali Kota Bekasi, membicarakan komitmen dan tanggung jawab dalam bekerja, yang pada setiap tahunnya intensif dinaikan demi kesejahteraan pegawai, berbeda dari tahun tahun lalu sebelumnya, para pesapon pendapatan yang diraih pada tahun sekarang ini, Perbedaan insentif dari tingginya pendidikan, juga menyeetarai pendapatan para pesapon di jalan, seperti yang telah dijelaskan bahwa kesejahteraan akan diperhatikan karena mengacu pada visi Kota Bekasi yang Sejahtera, tidak hanya itu, ditambah dengan pemberian Jaminan Kesejahteraan dari BPJS Ketenagakerjaan.



Mengenai pendidikan, Wali Kota mengintruksikan kepada Kepala Dinas LH Kota Bekasi, agar membuat MoU dengan beberapa sekolah berpaket, yang ditujukan kepada para pegawai di Dinas Lingkungan Hidup bisa menjalani pendidikan setara dengan keinginan dari Pemerintah Pusat, jika ia memliki pendidikan yang setara, nasib mereka bisa diubah tidak hanya menjadi tukang sapu jalanan ataupun pengangkat sampah perumahan.


"Segera buat MoU dengan Sekolah Paket, agar mereka tetap busa menyetarakan jenjang pendidikanya" ujar Walikota.


Sebanyak 1800 pegawai Dinas Lingkungan Hidup yang terbagi di wilayah mendengarkan arahan Wali Kota Bekasi mengenai tanggung jawab dalam kinerja sesuai dengan kesepakatan yang menyatakan dirinya "saya ingin bekerja" dari situlah harus timbul tanggung jawab penuh, nantinya, akan diberikan mengenau reward bagi pegawai yang teladan dan akan diberi bonus bagi pegawai yang rajin.


Selain penegasan mengenai kontrak kinerja dengan para sekolah berpaket, Wali Kota juga memberi arahan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup agar menganggarkan seragam kerja bagi para pegawai lapangan, tidak mungkin mereka memakai tiap hari yang bergelut dengan sampah dan debu jalanan, mereka juga perlu sehat, begitu diungkapkan Wali Kota.


Walikota berharap akan lebih disiplin, komitmen dan bertanggung jawab dalam bekerja, namun tak hanya itu, tetapi mengajak warga kota bekasi untuk ikut menjaga dan membantu kerja dari pemerintah dalam usaha dan upaya mendapatkan adipura, agar melengkapi penghargaan yang diraih olrh Kota Bekasi. Red


Menko Perekonomian Saksikan MoU Inalum-Toyota,Gubsu Sarankan Produksi Mesin dan Velg di Sumut

Diposting oleh On 20.04

BatuBara Sumut, NewsKPK - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyarankan kepada PT Inalum,agar produksi bahan aluminium kebutuhan otomotif seperti mesin dan velg dilakukan di Kabupaten Batu Bara,sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah ini.

Hal itu diungkapkan Gubsu bersama Menteri Perkonomian RI Darmin Nasution saat berkunjung sekaligus menyaksikan penandatanganan MoU PT Inalum - PT Toyota Motors Manufacturing Indonesia (TMMIN) di pabrik peleburan Aluminium Kuala Tanjung,pada hari Kamis (14/2).


Kerja sama PT Inalum (persero) dengan PT TMMIN antara lain bertujuan untuk mengembangkan bahan baku velg,termasuk studi kelayakan pengecekan komposisi unsur kimia, struktur metalurgi, hasil pengecoran ingot, evaluasi material, hingga persiapan produksi massal.
Pada kesempatan itu Gubsu Edy Rahmayadi menyarankan bila perlu produksi body, mesin dan velg yang menjadi langkah kerjasama/MoU antara keduanya itu bisa dilakukan di Sumut, khususnya di Kuala Tanjung Batubara,"Kenapa tidak di Sumut saja, kok harus jauh ke Karawang buatnya kalau di sini lebih murah biaya produksinya,” saran Gubsu.
Sebelumnya.


Menko Perekonomian Darmin menyebutkan bahwa penggunaan aluminium sebagai bahan dasar pembuatan mesin mobil disebutkan dapat mengurangi berat kendaraan dan secara otomatis menghemat bahan bakar,karena itu pemerintah mendorong agar produksi untuk kebutuhan otomotif ini bisa ditingkatkan,jika produsennya adalah perusahaan dalam negeri seperti PT Inalum yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),"saya sudah bilang,agar yang digunakan itu dari Inalum,sebab bila pakai aluminium dia kendaraan lebih ringan,ujar Darmin.


Saat ditanya bagaimana kerja sama yang sudah dibangun selama ini antara PT Inalum dengan PT TMMIN dalam hal penggunaan produk aluminium,Presiden Direktur PT TMMIN Warih Andang Tjahjono menjelaskan bahwa perusahaan mereka telah menggunakan velg berbahan aluminium alloy untuk produksi velg mobil Toyota jenis Fortuner, Innova dan Sienta,"namun meskipun bahannya dari PT Inalum, produksinya masih berada di Pulau Jawa,kedepan pihaknya merencanakan produksi body mesin untuk mobil Toyota Kijang Innova menggunakan aluminium alloy sebagai bahan dasar yang lebih ringan dari besi yang biasa digunakan selama ini,selain itu aluminium tidak rentan terhadap korosif atau berkarat. Sehingga jauh lebih awet,jelasnya.


Usai mendengarkan penjelasan pihak PT TMMIN dan Inalum terkait kerjasama dan produksi aluminium menjadi berbagai bahan kebutuhan otomotif serta lainnya,Gubsu bersama Menteri Perekonomian pun ikut menyaksikan penandatanganan MoU antara kedua perusahaan tersebut,ikut hadir pada kesempatan tersebut jajaran direksi PT Inalum yang lain,(R/Tim).

Kasrem 071/Wk Pimpin Rakor Kunjungan Tim Wasrik Itjenad

Diposting oleh On 19.55


Banyumas - Kasrem 071/Wijayakusuma Letkol Inf Heri Sumitro, S.Pd., pimpin rapat koordinasi dalam rangka kesiapan kunjungan Tim Wasrik Post Audit Itjenad, Kamis (14/2/2019) di Aula Soedirman Makorem 071/Wijayakusuma Sokaraja Banyumas.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri para Kasirem 071/Wk, para Dan/Ka Balak Kodam IV/Diponegoro jajaran Korem 071/Wk, dan para Kabalakrem 071/Wk.

Kasrem 071/Wijayakusuma Letkol Inf Heri Sumitro, S.Pd., pada kesempatan tersebut menyampaikan, rapat koordinasi yang dilaksanakan guna menyambut kedatangan Tim Wasrik Post Audit Itjenad di Makorem 071/Wk dan guna menyiapkan serta menyinkronkan administrasi yang berkaitan dengan post audit nantinya. "Kehadiran Tim Wasrik Itjenad merupakan salah satu upaya untuk membantu pimpinan satuan dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dijalankan, sekaligus sebagai tolok ukur tertib administrasi Progja TA. 2018 yang akan menjadi pedoman pada pelaksanaan Progja TA. 2019. Karenanya, kita selaku unsur pelaksana membantu pimpinan, harus dapat menyinkronkan dan menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan post audit khususnya pertanggungjawaban keuangan yang ada baik Makorem sendiri maupun Balak jajaran Korem 071/Wk", ungkapnya.

"Pengawasan dan pemeriksaan nantinya adalah guna memeriksa administrasi pertanggungjawaban keuangan dalam rangka tertib administrasi, sehingga bila pada Current Audit 2019 nanti masih ditemukan kesalahan yang sama, maka mengindikasikan SPI (Sistem Pengendalian Intern) belum dilaksanakan secara optimal. Dan itu akan menghambat sasaran meraih prestasi penilaian Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI", ujarnya.

"Mengingat pentingnya kegiatan Wasrik ini, kepada para Kasirem, para Dan/Kabalak serta para Kabalakrem, saya minta agar membantu kelancaran Tim Wasrik, sesuai dengan obyek dan sasaran yang akan diperiksa. Berikan data-data yang benar, transparan dan akuntabel, sehingga kita dapat mengetahui apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dimasa mendatang," pinta Kasrem.

“Fokus kegiatan post audit ini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran Ta. 2018 yang memiliki faktor risiko tertinggi dan berpengaruh terhadap opini BPK RI atas laporan keuangan Kemhan dan TNI khususnya di lingkungan TNI Angkatan Darat," tegasnya.

Diharapkan dengan post audit nantinya, mampu meminimalisir temuan terhadap laporan keuangan Kemhan dan TNI TA. 2018 khususnya pada U.O TNI AD. "Apabila nantinya masih ditemukan hal-hal yang belum sesuai dengan aturan/ketentuan yang berlaku, kepada seluruh entitas untuk bergerak cepat melaksanakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh para parik post audit," imbuhnya.

Kegiatan Wasrik Post Audit yang direncanakan akan berlangsung pada tanggal 18 Ferbuari 2019 mendatang.bie

Video FPI Geruduk PN Tebing Tinggi Karena Bandara Narkoba Kapak Merah di Vonis Rehab

Diposting oleh On 15.46


Video FPI Geruduk PN Tebing Tinggi Kasus Bandar Narkoba Kapak Merah yang Hanya di Rehab

Simalungun-Sumut. Seratusan Aliansi Masyarakat Islam dan Front Pembela Islam kota Tebingtinggi melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara, Kamis 14/2/2019.

Massa merasa kecewa dengan dakwaan yang di berikan kepada seorang Bandar Narkoba yang di berikan oleh Pengadilan Negeri. Kapak Merah di minta untuk dilakukan Rehab, dengan status yang di sandangnya sebagai Bandar. Tidak hanya itu, massa juga merasa kecewa dengan sikap yang di tunjukkan ketua Pengadilan Negeri, karena hanya memberikan statment yang singkat, lalu kembali masuk ke kantornya.

Massa menilai tidak keadilan hukum yang di terapkan kepada seorang Bandar Narkoba, padahal alat bukti yang di dapat saat penangkapan, sebanyak 48 gram Sabu-Sabu, 19 butir pil ekstasi siap edar, dan alat isap atau bonk. (Umri)

Semakin Buruk Kinerja PLT Bupati Bekasi, Mahasiswa Minta Mundur

Diposting oleh On 15.12

Aksi Mahasiswa Menuntut PLT Bupati Bekasi Mundur
Bekasi- Pasca transisi Mantan Bupati Neneng ke PLT Bupati Eka Mahasiswa tuding semakin buruk kinerjanya. Padahal masyarakat berharap dengan tertangkapnya Neneng maka Pemerintah Kabupaten Semakin baik.


Aksi massa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Pemuda (KAMPUS) menggelar aksi unjuk rasa di Komplek Pemda Kabupaten Bekasi kamis, (14/2/2019).

Mereka menuntut agar Plt Bupati Bekasi dan Sekda Bekasi mundur dari jabatannya karena dinilai tidak becus dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan.

Korlap Aksi Jaelani Nurserha menilai lambannya kinerja Plt Bupati Bekasi sebagai pucuk pimpinan politik suatu daerah dan Sekretaris Daerah sebagai jabatan birokrat tertinggi dan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT) untuk merestruturisasi mengisi kekosongan jabatan di pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Kami menilai pasca ditetapkannya sebagai tersangka seperti Bupati Non aktif NHY bersama kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas DPMPTSP, Kepala Dinas Damkar, membuat banyak jabatan strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong, seharusnya Plt Bupati dan sekda bersama Baperjakat merestrukturisasi mengisi kekosongan agar roda organisasi pemerintah bisa berjalan dan optimal,” kata Jaelani saat orasi

Dia juga menyinggung persoalan penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masih yang tidak maksimal setiap tahunnya berdampak pembangunan yang tidak maksimal.

“Tahun anggaran 2018 silpa APBD kita hampir 1 Trilliun, ini bukti pejabat-pejabat Kita tidak amanah dalam menjalankan amanat paripurna APBD, seharusnyakan silpa sebesar itu bisa di optimalkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat. Apalagi dinas sosial penyerapan hanya 37℅” tambahnya.

Selain itu dia juga mempertanyakan terkait visi Kabupaten Bekasi yang awalnya Bekasi Bersinar bisa berubah menjadi Bekasi Bersih.

” Akhir tahun 2017 Pemkab Bekasi kala itu di pimpin oleh Bupati non aktif NHY bersama DPRD Kabupaten Bekasi mengesahkan Rancangan Pembangunan Jangaka Menengah Daerah (RPJMD) yang di dalamnya menyangkut Visi Bekasi Bersinar dalam seketika berubah menjadi Bekasi Bersih, hal tersebut bisa di lihat di beberapa bangunan landmark, pertanyaannya apakah benar visi Bekasi berubah? dan apakah perubahan visi tersebut sudah di paripurnakan?,” tutupnya.red

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *