Rakerda I PB GEMKARA Hasilkan 8 Program Kerja Dan 10 Usulan Ke Pemkab Batubara
On 09.24
Dari pantauan media ini, Rakerda 1 (pertama) tersebut dirangkai dengan acara Halal bi halal dengan tema “Bersatu Untuk Betsatu Mewujudkan Percepatan Pembangunan Kabupaten Batubara”. Acara itu sendiri dihadiri oleh puluhan pengurus Gemkara baik pengurus inti maupun Divisi yang ada di 7 kecamatan inti sebelum kabupaten Batubara seperti saat ini sudah dimekarkan menjadi 12 kecamatan.
Dalam gelaran Rekerda 1 (pertama) ini, pihak PB GEMKARA telah menghasilkan 8 Program Kerja yang akan dilaksanakan selama masa priode 2019-2022 atau selama 3 tahun, adapun 8 Program Kerja tersebut yaitu;
1. Pembentukan pengurus Divisi GEMKARA kecamatan dan desa.
2. Pembentukan, pembenahan, pengefektipan, pengoptimalan Lembaga Kebudayaan yang berorientasi terhadap pelestarian adat, budaya, artefak, situs, cagar budaya dan peninggalan sejarah Batubara sebagai watisan leluhur.
3. Membangun afiliasi dengan BUMN dan swasta dalam rangka kesejahteraan masyarakat Batubara.
4. Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum
5. Pembentukan Lembaga Bantuan Pers
6. Pendirian Perseroan Terbatas (PT)
7. Pendirian Lembaga Sosial dan Lembaga Pendidikan disemua Strata dengan program keahlian mengikuti perkembangan dan kebutuhan ketenagakerjaan di kabupaten Batubara.
8. Pemberdayaan dan pengawasan UMKM dan lembaga penyalur bantuan Sosial berbasis keluarga
Seiring dengan program kerja pihaknya, Ketua Umum PB GEMKARA Drs. Khairul Muslim dalam kata sambutannya menegaskan, kedepan akan mempersiapkan konsep – konsep yang jelas dengan program kerja untuk diselaraskan dengan Pemkab yang akan disampaikan kepada bupati demi kemakmuran masyarakat sesuai dengan cita-cita pemekaran.
Sementara Ketua Dewan Pembina PB GEMKARA Prof. Dr OK Saidin SH, M.Hum memgatakan bahwa GEMKARA harus terus menyampaikan pokok- pokok pemikiran guna turut membantu Pemkab Batubara dalam upaya melaksanakan percepatan pembangunan di Batubara dengan tujuan kemakmuran masyarakat Batubara itu sendiri.
“Kalau Gemkara mau berwibawa harus mau tangan di atas, jangan perna meminta-minta, apalagi meminta proyek, Gemkara harus mampu berbuat sendiri”, bilang Ok Saidin dengan nada tegas.
“Kedepan setelah selesai rapat kerja ini Gemkara harus sampaikan pokok pikirannya ke bupati dalam hal bagaimana membangun Batubara termasuk dalam dunia usaha. seperti mendirikan perseroan terbatas, pabrik industri pengalengan ikan dan sebagainya”, kata Guru Besar fakultas hukum USU itu.
Kemudian sebagai gayung bersambut, Bupati Batubara Ir Zahir M.AP dalam pidatonya menyambut baik pemikiran-pemikiran yang disampaikan Gemkara untuk bersama-sama membangun Batubara. Sebagaimana impian masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran di bumi Batubara.
“Konsep dan pokok pemikiran yang dilahirkan Gemkara sangat baik, kenapa tidak, Sulawesi bisa, Riau dengan laskarnya bisa, kenapa Gemkara tidak,” pinta Zahir.
Oleh karenanya Zahir pun berharap Gemkara dapat bekerjasama dengan Pemkab untuk menghadang setiap orang-orang yang tidak menginginkan kemajuan Batubara, Gemkara harus bertindak tegas. “Jangan tinggalkan saya sendiri,” pinta Zahir.
Berikut secara garis besar 10 Usulan PB GEMKARA kepada Pemkab Batubara:
1. Pemimpin pemerintahan Batubara hendaknya tetap harus menjunjung tinggi hukum, hak asasi manusia serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
2. Menghindari terjadinya rekruitmen pajabat ASN berdasarkan KKN, nepotisme dan transaksional. Memilih ASN yang memiliki kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan, berintegritas, profesional serta memiliki kapasitas, loyalitas, disiplin tinggi, berpihak dan memprioritaskan SDM lokal Batubara.
3. Mendukung penuh terwujudnya visi misi Ir Zahir M.AP – Oky Iqbal Prima SE yang berkenaan dengan rotasi, reposisi, mutasi pada jabatan struktural maupun fungsional guna peningkatan kinerja ASN Batubara dalam upaya percepatan pembangunan. Disisi lain GEMKARA tetap akan mengkritisi dan siap berhadap-hadapan dengan pemkab, jika kebijakan PEMKAB bertentangan dengan cita-cita perjuangan GEMKARA.
4. Tetap objektif dan rasional dalam melakukan Rotasi, reposisi, mutasi terhadap ASN, diukur dari integritas, moralitas, kapasitas, kualitas, loyalitas, disiplin dan kinerja dengan tetap mengacu pada “The Right Man on the right place”.
5. Pemerintah kabupaten (Pemkab) Batubara hendaknya selalu mempertimbangkan aspek sensitifitas dan psikologi masyarakat serta etika birokrasi dalam rangka kebijakan rekruitmen dan penetapan tenaga Non-ASN yang berperan mendukung pengoptimalan pelayanan birokrasi (Menghindari keberadaan Non-ASN yang peran dan tugasnya sangat berlebihan diluar tupoksi serta batas kewenangannya).
6. Perlu mengefektipkan, mengoptimalkan penggunaan dana APBD dan Dana Desa (DD) dengan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi secara profesional demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.
7. Perlu peningkatan dan penguatan peran serta tanggungjawab tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, kaum perempuan, Lembaga Non pemerintah, LSM, media massa dalam rangka pemberdayaan masyarakat serta pengawalan jalannya pemerintahan dan pembangunan di Batubara.
8. Perlu segera disusun perencanaan peningkatan guna pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat dengan cara menggerakkan pertumbuhan ekonomi kreatif.
9. Pembangunan harus tetap berorientasi pada penyelamatan lingkungan, sosial budaya, penyelamatan hutan pantai, pasir kuarsa, menyelamatkan kebudayaan dan peradaban, pembangunan moral dan religi bagi generasi muda, mengatasi lingkungan kumuh, menciptakan hunian yang layak, membangun sekolah dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi yang berorientasi pada keahlian khusus siap pakai.
10. Mengoptimalkan Zakat, infaq dan sedekah. Menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim, memberi beasiswa serta layanan kesehatan bagi masyarakat Batubara yang kurang mampu. (BiPS)
