HEADLINE NEWS

Hukum Mati Koruptor

Hukum Mati Koruptor
Dirgahayu Republik Indonesia
Temuan LHP BPK di Pemkab Siak Atas Denda Lambatnya Pembayaran Penjualan Air Bersih Tidak Sesuai Ketentuan

Diposting oleh On 07.08

Kab.Siak -Diduga Pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran penjualan air bersih tidak sesuai ketentuan pada Tahun 2017,

Terdapat pendapatan atas denda keterlambatan pembayaran retribusi sebesar Rp109.751.154,00 dengan anggaran Rp0,00. Tidak ditetapkan anggaran tersebut menunjukkan bahwa perhitungan atas denda yang dibayar oleh Pelanggan tidak dilakukan penetapan dengan menerbitkan Surat Tagihan Retribusi
Daerah (STRD) atas denda keterlambatan.

Hasil pemeriksaan menunnjukkan pengenaan denda keterlambatan dihitung sebesar 2% dari nilai tunggakan dan penulisan denda dilakukan secara manual pada tagihan rekening yang telah diterbitkan sebelumnya.

Sedangkan berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Usaha-usaha Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 19 Tahun 2016 pada Pasal 11, menyatakan bahwa
pengenaan denda keterlambatan berupa bunga sebesar 2% per bulan dari Retribusi
 yang terutang dan ditagih menggunakan STRD.

Kesalahan perhitungan denda tersebut mengakibatkan potensi atas penerimaan denda sebesar Rp1.377.815.850,00
dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2 Potensi Denda Keterlambatan Retribusi Air Bersih
NO Unit SPAM Perhitungan Denda Seharusnya (Rp) Penghitungan Denda oleh Dinas (Rp)Selisih (Rp)

1 Siak (959.408.500,00)(44.305.895,00)(915.102.605,00
)

2 Mempura (405.332.250,00) (151.499.665,00) (253.832.585,00
)

3 Bunga Raya (2.042.810,00)(704.350,00)(1.338.460,00)

NO Unit SPAM Perhitungan Denda Seharusnya (Rp) Penghitungan Denda oleh Dinas (Rp)Selisih (Rp)

4 Dayun (18.753.975,00) (1.769.180,00) (16.984.795,00)

5 Kandis (50.299.185,00) (4.580.105,00) (45.719.080,00)

6 Koto Gasib (115.022.980,00) (6.306.865,00) (108.716.115,00)

7 Minas (784.031.000,00) (700.322.580,00) (15.680.620,00)

8 Sungai Apit (16.279.240,00) (1.713.145,00) (14.566.095,00)

9 Tualang (7.168.670,00) (1.293.175,00) (5.875.495,00)

Jumlah (2.358.338.610,00) (912.494.960,00) (1.377.815.850,00)
red

Kajati Malut di Minta Tegas Oleh HCW Kasus Dugaan Mark Up Renovasi Masjid Nggele

Diposting oleh On 06.57


TALIABU -  Lembaga Suadaya Masyarakat Halmahera Coruption Whact ( HCW)  Meminta Tegas Kajati Maluku Utara Segra Usut Tuntas Revovasi Masjid Desa Nggele Kecamatan Taliabu barat Laut  Karena Diduga Mark Up Anggaran

Wakil direktur HCW ," Rajak idrus , Meminta dengan horma Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Segra tuntaskan Kasus Renovasi Masjid Nggele  diduga pekerjaan sampai saat ini blm juga selesai dan dibiarkan begitu saja.

Pasalnya," Beredar record percakapan telepon berdurasi 3.11 menit, diduga pembicaraan Masyarakat Nggele dengan Pak Steven pelaksana Pekerjaan Rehab dan atau Renovasi Masjid Nggele Tahun 2018. Record tersebut beredar melalui pesan Whatsap Messanger Kamis (22/8/2019).

Dalam percakapan tersebut diketahui bahwa perwakilan masyarakat Desa Ngelle menanyakan Renovasi Masjid Nggele yang belum selsai.

Dijelaskan Pihak pelaksana Pekerjaan diduga Pak Steven, "Pekerjaan kemarin adalah Tahap I dengan Nominal Pekerjaan sebesar Rp 750jt, namun yang saya dapat hanya 565jt dan Sisanya sama Pak Saefudin, Saya sudah kerjakan sesuai Dana yang saya Terima," ujar Pak Steven dalam percakapan itu.

Sementara itu ketika awak media  menelusuri informasi ini, di Ketahui bahwa Pelaksana Pekerjaan adalah Pak Steven dan Pak Saefudin, Pak Saefudin sendiri Kader Golkar Pulau Taliabu yang kemarin sempat Nyaleg di Dapil II Kab. Pulau Taliabu.

Sementara itu disinyalir Dana Rehab Masjid Nggele ini berasal dari Dana Hibah.

Lebih lanjut percakapan telepon itu menjelaskan bahwa, Ketua Panitia Rehab masjid adalah Hasanudin Hase yang juga diduga Kader Golkar Taliabu.

Dugaan Mark-Up Dana Umat bernilai ratusan juta ini, seakan nyata saat percakapan berikutnya Pak Steven mengatakan, "Saya tidak mau lagi kerja Sistem Panitia pada Tahap II nanti, baiknya Proses Tender saja, sedangkan Pekerjaan Tahap I yang tidak selesai silahkan Tanyakan ke Pak Saefudin," Ujarnya.

Pihak perwakilan masyarakat sebagai lawan bicara Pak Steven dalam record percakapan telepon itu seperti putus asa menghadapi fenomena yang ada, dan Pria itu mengatakan bahwa masyarakat sangat resah akibat tidak selesainya pekerjaan ini.

Sangat disayangkan Bupati Kepulauan Taliabu  Aliong Mus kemudian tidak mengambil langkah strategis menyikapi persoalan ini, apa lagi ini melibatkan Kader Golkar sendiri. Padahal Kasus ini sudah diketahuinya, dan sejak tahun 2018.

Seperti dibeberkan Pak Steven dalam Percakapan, "Saya juga sudah kasih Tau Pak Bupati, beliau juga sudah marah-marah terkait hal itu," ucapnya.

Sementara itu dalam percakapan Pihak pelaksana pekerjaan juga mengakui bahwa untuk Lantai dan Plafon masjid memang belum dikerjakan, namun Pihaknya kesulitan ketika sudah tidak ada Dana lagi.

Kini masyarakat Desa Nggele menjadi terkatung-katung untuk bagaimana Tempat Ibadah mereka rampung dari Proses Rehab dan Renovasi.

Wakil direktur HCW ," Rajak idrus , Meminta dengan horma Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Segra tuntaskan Kasus Renovasi Masjid Nggele  diduga pekerjaan sampai saat ini blm juga selesai dan dibiarkan begitu saja.Tegasnya Rajak (RJK)

Bupati Pelalawan Menghadiri Focus Group Disscussion

Diposting oleh On 04.52


Bupati Pelalawan H.M.Harris menghadiri Focus Group Disscussion (FGD) Kawasan Sains dan Teknologi sebagai Kawasan Pendidikan di Kabupaten Pelalawan.Berlangsung di Pekanbaru. Kamis(22/08).

Hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM RI Ikmal Lukman,Staff Ahli Bidang Akademik Kemeristek Dikti,Direktur Penataan Kawasan Kementerian ATR/BPN,Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru,Ketua DPRD Pelalawan yang diwakilli oleh Komisi I DPRD Pelalawan H. Abdullah,Para Rektor Perguruan Tinggi Propinsi Riau,Perwakilan Kepala OPD Propinsi Riau,Ketua ST2P Prof.DR.Detri Karya,Asisten Bidang Pembangunan Drs.Atmonadi,M.Si,Kepala Disperindagkop dan UMKM Drs.H.Fakhrizal,M.Si,Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syamsul Anwar,M.Si,Kepala Dinas Tenaga Kerja Abdul Rahman,M.Si,Kepala Balitbang Ir.Arizal,M.Si,Kepala Dinas Pertanian Syahfalevi,M.Si,Plh.Kepala Bappeda Drs. Edi Surya,Plt.Kadiskominfo Hendri Gunawan,AP,Plt.Kadis DPMPTSP Budi Surlani,M.Si serta Perwakilan dari Dinas PUPR Pelalawan.

Bupati Pelalawan H.M.Harris saat membuka pertemuan FGD  mengatakan bahwa pertemuan hari ini adalah hasil sebelumnya pertemuan yang berlangsung di Kabupaten Pelalawan terkait pengembangan teknopart kedepan tentang Sistem Inovasi Daerah (SIDA).

Bupati Pelalawan dua periode ini juga menambahkan berkaitan dengan pembangunan Pelalawan kedepan, bahwa PT.Pindad akan membangun perusahaan sawit,bukan menghasilkan CPO tapi akan lebih memproduksi kepada bahan bakar.

Untuk pembangunan teknopart Pelalawan  bahwa lahan seluas 3.724 ha tidak ada proses ganti rugi kecuali tanaman masyarakat yang masuk dalam kawasan karena ini merupakan tanah ulayat masyarakat maka kesepakatan dari ninik mamak di serahkan kepada Pemerintah Daerah. Teknopart Pelalawan adalah yang terluas di Indonesia.

Diharapkan melalui FGD ini bisa menjadi bahan prioritas di pemerintah pusat, dengan potensi riau yang ada khusus di Kabupaten Pelalawan.

Sementara itu Deputi Perencanaan Penamaman Modal Ikmal Lukman mengatakan investasi  sangat penting bagi pembangunan dan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Kawasan Industri di Indonesia saat ini  yang berjumlah 87 merupakan lokasi yang di sediakan sebagai lokasi investor dan ini hanya diperuntukan bagi  pembangunan industri saja.

Ia cukup antusias dengan luas areal kawasan teknopart Pelalawan seluas 3.724 ha karena di Indonesia hanya di Pelalawan yang memiliki kawasan investasi yang luas dan siap secara konsep dan implementasi di lapangan dan kita harapkan ini semua bisa terintegrasi. Selanjutnya ia menambahkan bahwa investor tidak berorientasi kepada industri saja tapi juga bagi kawasan pendidikan dan riset untuk menjadi perhatian utama, dan kabupaten pelalawan sudah memulainya.

Terkait masalah lahan di harapkan potensi investasi itu clean and clear dimana selain tanah,pembangunan jalan,kepadatan tanah juga bisa menjadi pertimbangan untuk para investor bisa  berinvestasi.

red

Polsek Kabun Bagikan Sandal keseluruh Masjid di Kecamatan Kabun

Diposting oleh On 04.50

Rokan Hulu - Upaya meningkatkan kedekatan Polri dengan tokoh agama dan kepedulian terhadap masjid, personil Polsek Kabun membagikan infaq sandal untuk berwudhu kepada pengurus masjid se Kecamatan Kabun.

Dikatakan Kapolres Rohul AKBP M. Hasyim Risahondua, melalui Kapolsek Kabun Akp Didi Antoni, SH.,MH, kegiatan yang dilaksanakan personilnya dalam rangka untuk lebih meningkatkan kedekatan Polri khususnya Poksek Kabun, dengan tokoh Agama di Kecamatan Kabun.

"Pada Selasa 20 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 Wib kemarin, personil Polsek Kabun menyerahkan Infak berupa sandal jepit yang bertulisan Mesjid untuk digunakan berwudhu'. Itu diserahkan langsungn ke p engurus Masjid se Kecamatan Kabun," kata Kapolsek Kabun, AKP Didi Antoni, Rabu (2/8/2019) sore.

Saat pembagian infaq sandal untuk bewudhu kata Didi, langsung dilakukan Kanit Binmas Polsek Kabun, Aipda Anwar Beni, bersama personil Bhabinkamtibmas di Desa Kabun oleh Bripka Hadi Sujono Eka.

Di Desa Aliantan oleh Bripka Ariman Sukri, Desa Batu Langkah Besar, Desa Giti Bripka Togi Mangara Huria Butar-butar SH.,MH. kemudian di Desa Bencah Kesuma oleh Bripka Marsem Apri. A Purba laku di Desa Koto Ranah oleh Brigadir Roico Rusli.

"Berharap selain meningkatkannya kedekatan Polri dengan tokoh agama,  melalui kegiatan kita walaupun nilainya tidak seberapa, namun apa yang sudah kita infaqkan bisa dimanfatkan jemaah dalam.melaksankan ibadah di masjid dan mushala," harap Kapolsek Kabun, didampingi Kanit Binmas Polsek Kabun, Aipda Anwar Beni.(Alfian Tob)

Satgas Karhutla Tangkap Basah Pembakar Lahan di Rambah Hilir

Diposting oleh On 04.33

Rokan Hulu - Personil Polsek Rambah Hilir Resort Rokan Hulu bersama Koramil 02 Rambah dan BBPD Rohul yang Tergabung dalam Tim Karhutla menangkap dua orang diduga Pelaku Pembakar Lahan dan Hutan (Karlahut) yang terjadi di Dusun Muara Musu Timur Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Selasa (20/8/2019) Sore

Kapolres Rokan Hulu AKBP M Hasyim Risahondua S.I.K M.Si saat di Konfirmasi melalui Paur Humas Polres Rohul Ipda Feri Fadli S.H Membenarkan Penangjapan Pelaku Pembakar Lahan yang diduga dilakukan oleh Irwan (38 Th), seorang petani, Warga Dusun Pasir Pinang kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Ipda Feri menjelaskan Kejadian berawal pada Hari Selasa (20/8/2019) sekira pukul 11.00 wib. Sa'at itu Team gabungan  Karlahut dari Polsek Rambah Hilir yang di pimpin langsung oleh Kapolsek Rambah Hilir Iptu Budi Ikhsani, SH, bersama Koramil 02 Rambah dan BPBD Rokan Hulu melakukan pencarian titik api yang terpantau di Hot Spot di daerah Muara Musu.

Setelah melakukan pencarian melewati jalan kebun karet dan kebun sawit, Team Gabungan Karhutla berhasil menemukan titik api yang terletak di Dusun Muara Musu Timur Desa Muara Musu, Team Karhutla kemudian sampai dititik api saat itu Team Karhutla melihat ada 2 orang  yang sedang berada di areal titik api tersebut," Ujar Feri.

Tanpa membuang waktu Team Karhutla langsung mengamankan ke 2 orang tersebut, setelah dilakukan introgasi satu dari 2 orang itu bernama IRWAN dan dia mengaku telah melakukan pembakaran dengan menggunakan Mancis dan Cairan Bensin yang di campur dengan Oli

Mendengar pengakuan tersebut kedua diduga Pelaku dan barang bukti  di bawa ke Polsek Rambah Hilir, setelah sampai di polsek Rambah Hilir kedua Orang tsb di bawa ke Polres Rokan Hulu guna Pengusutan lanjut."Tandasnya.


***(Alfian Tob)

Inspektorat Morowali menghindar Berbagai Alasan Ketika di Konfirmasi  Temuan LHP BPK RI

Diposting oleh On 04.28

Morowali- Berdasarkan dari Temuan LHP(laporan Hasil Pemeriksaan) BPK(Badan Pemeriksaan Keuangan)RI Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah.



Kepala inspektorat Morowali Afridin Ketika dikonfirmasi oleh awak media, Kamis(22/08/2019) Melalui Komunikasi Chating WhatsApp nya, Untuk Konfirmasi atas  Temuan LHP BPK RI Kabupaten Morowali.



Kepala inspektorat Arifidin Kabupaten Morowali Membalas Dirumah pak, saya pulang makan obat karena Kurang sehat.kalau agak baikan saya mau pulang ke kantor juga nanti insha Allah,"Tulisnya.



Sebelumnya Kepala inspektorat Sudah janjian Mau ketemu dikantornya Pada saat di hubungi Melalui nomor handphone nya, Rabu(21/08/2019) menyampaikan besok siang dikantor pak,"Jawabnya.


Kepala inspektorat Arifidin membalas Kembali chating whatsap Oke, lain waktu kita infokan, bagian tindak lanjut sedang tugas luar.saya masih kurang sehat, masih pusing kepala pak,
Mungkin tekanan naik lagiπŸ™πŸ™πŸ™,"Jawabnya.


Sebagian Kadis(kepala Dinas) Morowali Ketika dikonfirmasi di kantor Dinas Perhubungan Daerah, Mengarahkan awak media sama inspektorat Karena Temuan BPK RI itu sudah kami Kembalikan,"Jelasnya.

Yohanes/Erni

Guru, Garda Terdepan Pendidikan Karakteristik Anak Bangsa

Diposting oleh On 04.22

ENDE - Guru adalah garda terdepan dalam pembentukan karakter anak bangsa untuk menjadi bangsa yang beradab dan bangsa yang maju karena dari tangan para guru cita – cita mulia bangsa ini diteruskan.

Hal ini disampaikan Mansyur Ridho, Trainer dan Konsultan Pendidikan dalam Pelatihan Para Guru yang diadakan oleh Institute for Essential Services Reform ( IESR ) bekerjasama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nusa Bunga yang berlangsung di SDK Boafeo pada Rabu (21/08).

Dalam kegiatan yang berlangsung selama 3 hari (Senin – Rabu, red), Mansyur Ridho mengatakan guru PAUD, guru SD, maupun guru SMP merupakan fundasi – fundasi awal pembentukan karakter anak - anak yang akan menjadi pemimpin bangsa ini sehingga para guru dituntut untuk memberikan atau mengajarkan hal – hal positif yang mengubah karakter anak – anak dalam menentukan masa depannya.

“Harta benda bisa diperoleh melalui usaha kita tetapi karakter seseorang tidak bisa dibentuk secara instan namun akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan dimulai sejak dini. Nah, inilah tugas mulia bapak – ibu guru sekalian,” kata Mansyur Ridho.

Menurut Ridho, dalam pelatihan yang berlangsung selama 3 hari berturut – turut ini antusiaisme para guru sangat besar dalam mengkutinya sehingga diharapkan untuk dapat menerapkannya dalam proses belajar mengajar di sekolahnya masing – masing.

“Para guru ini terlihat haus akan pelatihan – pelatihan yang mencerahkan. Terbukti dari konsep pelatihan fasilitasi yang saya lakukan dimana mereka antusias sekali dan mereka mengambil pelajaran – pelajaran positif yang sangat berarti bagi mereka dalam mengembangkan sistem pengajaran di kelas,” lanjut Ridho.

Trainer muda yang handal ini berharap ke depannya jika ada pelatihan – pelatihan lainnya untuk para guru maka dapat dilakukan praktek secara langsung sehingga para guru mudah menerapkannya dan anak didikannya pun mudah memahami pelajaran yang diajarkan.

“Metode pelatihan yang sering terjadi selama ini monoton dilakukan dengan ceramah yang sesungguhnya kurang dipahami para peserta sehingga diharapkan adanya tindaklanjut dari pelatihan itu agar para guru lebih holistik ketika menerapkan di sekolah masing – masing,” imbuhnya.

Pihaknya berharap, para guru yang telah mengikuti pelatihan ini mampu mengubah metode pengajaran yang konvensional ke metode – metode kreatif yang dapat memfasilitasi anak – anak untuk memacu pertumbuhan daya fikirnya menjadi lebih maju. Disamping itu juga para guru diharapkan dapat memanajemen kelasnya yang selama ini masih menggunakan pendekatan reward dan punishment  diganti dengan disiplin positif karena disiplin positif akan mengajarkan prilaku anak menjadi lebih baik.

Terkait pelatihan ini, Pengawas Sekolah Dasar Kecamatan Ende, Markus Keta yang turut hadir dalam kegiatan pelatihan ini mengungkapkan sangat mendukung adanya pelatihan terhadap para guru yang dilakukan IESR yang bekerjasama dengan AMAN saat ini karena pelatihan seperti ini sangat bermanfaat untuk memberikan bekal keterampilan, sikap dan kompetensi bagi para guru sehingga dapat belajar dari pelatihan yang diperolehnya.

“Saya akui adanya keterlambatan informasi bagi sekolah – sekolah yang cukup jauh dari ibukota kabupaten sehingga pelatihan – pelatihan seperti yang dilakukan IESR dan AMAN saat ini sangat membantu kami dalam meningkatkan kapasitas guru dalam mengajar apalagi dengan Kurikulum 2013 (K-13) yang memiliki banyak perubahan dalam metode pengajaran,” ungkap Markus Keta.

Markus menambahkan pelatihan bagi para guru seperti ini sesungguhnya bagian dari tugas dan kewenangannya dalam meningkatkan kompetensi seorang guru namun saat ini dapat difasilitasi oleh  IESR dan AMAN sehingga pihaknya sangat berterimakasih dan memberikan apresiasi terhadap kedua lembaga yang peduli terhadap peningkatan kompetensi guru dan mutu pendidikan terhadap sekolah – sekolah di Boafeo dan sekitarnya.

“Saya ucapkan terima kasih atas kepedulian dari IESR dan AMAN yang telah bersedia memfasilitasi kegiatan pelatihan bagi para guru. Harapan saya, para guru yang mengikuti kegiatan ini dapat menerapkan semua ilmu yang diperolahnya pada sekolahnya masing – masing,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Guru, Arnold Rangga mengungkapkan pelatihan guru yang dilakukan ini merupakan salah satu media penguatan kompentensi dan kapasitas seorang guru dalam mengajar dan mendidik anak – anak di sekolah sehingga hasil dari pelatihan seperti ini harus diterapkan oleh para guru di sekolahnya masing – masing.

Arnold menuturkan untuk menjawabi kecakapan seorang guru dalam menghadapi abad 21 maka seorang guru juga dituntut untuk mampu dan mahir dalam menguasai Informatika dan Teknologi (ITe) sehingga dalam menyajikan materi kepada anak – anak didik, guru dapat merancang pembelajaran interaktif dengan menggunakan teknologi ITe yang ada.

“Bagi saya pelathan seperti ini sangat bermanfaat karena banyak hal baru yang kami dapatkan dari pelatihan ini terutama perubahan dalam Kurikulum 2013 ( K-13) yang sampai hari ini belum dilakukan secara maksimal oleh para guru,” ucap Arnold.

Pihaknya mengucapkan terimakasih kepada IESR dan AMAN yang telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan ini.

Pelatihan guru ini melibatkan para guru dari beberapa sekolah yang berada di sekitar Boafeo diantaranya PAUD Boafeo, SDK Boafeo, SDI Wologai, SDK Bani dan SMP SATAP Wologai.  (AL)

Parah! Jalan Lintas Provinsi Pematang Siantar Perdagangan Mirip Kubangan

Diposting oleh On 04.20

Simalungun-Sumut. Sudah hampir 2 Tahun ruas jalan lintas provinsi jalur kota Pematangsiantar menuju Perdagangan Kecamatan Bandar kilometer 35 - 37 saat ini mengalami kerusakan kian parah. Tidak hanya aspalnya yang berlobang, namun justru sudah seperti kubangan kerbau. Akibat kondisi tersebut, para pengemudi kendaraan bermotor harus ekstra hati-hati saat melintasi lokasi jalan yang kian rusak parah.

Salah seorang warga Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kabupaten Simalungun  kepada reporter mengaku, sudah hampir dua tahun jalan rusak ini tidak mendapatkan perhatian pemerintah, tidak hanya warga sekitar ini yang mengeluhkan kondisi seperti ini, pengendara pun harus ekstra berhati hati saat melintas di ruas jalan ini yang nyaris tak ada celah tuk memilih.

"Lihat ajalah bang, tidak ada jalan yg bisa di pilih, nyaris jalan sekitar sini rusak parah, kayak kubangan kerbau. Pengendara pun harus ekstra hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan", pintanya Rahmat berharap.

"Apalagi saat musim hujan seperti sekarang ini, pasti pengendara akan kesulitan untuk mencari jalan yang bagus, karena tertutup air. Sedangkan kalau saat panas, abunya ga ketulungan bang, parahlah bang", ungkapnya menambahkan

Dipastikan jika jalannya seperti ini terus di biarkan, pengendara dan warga terancam keselamatannya saat melintasi jalan tersebut. Sudah banyak pengendara yang menjadi korban jalan rusak ini karena terjatuh.

Salah seorang pengendara Rahmat kepada reporter menyampaikan, "Diharapkan pemerintah propinsi segera memperbaiki jalan rusak di Nagori Kerasaan Rejo ini. Hal ini saingan mengancam keselamatan jiwa pengendara khususnya, dan warga sekitar umumnya" ungkapnya penuh harap. (Umri)

Masyarakat Desak Kades Pasir Putih Bangun Bangunan TPQ Bukan Bodi Fiber

Diposting oleh On 04.14

TERNATE - Masyatakat Desa Pasir Putih, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) desak Kepala Desa (Kades) Imran Djamal, agar Bangun bangunan Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ) bukan pengadaan Bodi Fiber untuk desa.

Informasi yang di himpun media ini, ada keganjalan terkait dengan pencairan DD tahap pertama 2019 di mana dalam pembahasan untuk tahap pertama itu disepakati bersama yang akan di bangun adalah TPQ, namun TPQ di tahap pertama tidak ada pembangunan bahkan Kades menghadirkan 1 unit bodi Fiber, yang tidak di bahas dalam pencarian tersebut. Kemudian masyarakat merasa bahwa Kades tidak terbuka soal pengelolaan keuangan Desa


Salah satu warga Desa Pasir Putih Sarbin Manaf kepada newskpk.com Rabu (21/8/2019) mengatakan, Kecurigaan masyarakat Desa Pasir Putih terhadap Kades untuk itu, mereka datang dan mempertanyakan kepada kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Fahru Safar, anehnya BPD sendiri tidak mengetahui kalau ada Body Fiber yang di keluarkan dari Kades, yang dirinya mengatahui bahwa dalam rapat tahap pertama kemarin itu untuk pembangunan TPQ, " kami tidak tau kalau pencarian DD kemarin itu di berikan Bodi  Fiber padahal yang kami tau itu dalam tahap I itu akan di bangun pembangunan TPQ di Desa, " katanya.



Lanjut dia, dirinya bersama masyarakat desa pergi ke kantor desa untuk mempertanyakan pencairan tahap pertama 2019 kemarin yang akan membangun pembangunan TPQ, namun faktanya anggaran tahap pertama itu Kades mendatangkan body fiber, untuk itu kita meminta kepada Kades agar terbuka soal DD yang sudah di bahas bersama waktu itu. "Kami masyarakat mempertanyakan transparansi dalam mengelola DD karna dalam UU nomor 6 tahun 2014 pasal 24 itu sangat jelas bahwa, berdasarkan beberapa asas di antaranya, asas keterbukaan atau asas transparansi, Namun realitanya kades Desa Pasir puti tidak melaksanakan amanat UU Desa no 6 tahun 2014."ujarnya.




Menurut dia, atas tidak adanya keterbukaan Dana Desa (DD) itu sehingga masyarakat menduga ada penyalahgunaan mengelola anggaran DD karena didalam musyawarah Desa (MUSDES) Desa pasir putih kecamatan kayoa selatan, di 2019 tidak di cantumkan Satu buah Bodi fiber tapi nyatanya tiba- tiba Kades sendiri datangkan satu buah Bodi Fiber sehingga terjadi keresahan dan kegelisahan masyarakat. "Iya sampai saat ini tidak ada transpransi DD terkait dengan program pembangunan yang sudah di tetapkan dalam Musyawarah Desa (MUSDES) yang suda diatur dalam aturan Desa, Selain pasal 24 UU desa no 6 tahun 2014 terdapat pula pasal 68 yang mengatur masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa (Pemdes) baik itu pembangunan atau pun pemberdayaan masyarakat."Tuturnya.




Sementara itu, saat menemui kepala Badan permusyawaratan Desa (BPD) ingin mencari tau kebenaran Bodi Fiber, katanya ia tidak tahu menahu berapa besaran dana Desa di terimah Kepala desa dan tidak tau Asal Usul Bodi Fiber tersebut. "Jangankan nominal (dana Desa) secara tota, berapa besaran pencairan tahap pertama juga yang bersangkutan malah tidak tau sama skali. Karena di dalam pencairan DD kades tidak libatkan dan soal bodi diber saya tidak tau Dia bali dari mana sampai bawa datang Desa ini "Terangnya. (savi)

Kemenkumham Riau Gandeng Andeng Biro Humas Kemenkumham

Diposting oleh On 04.10


Pekanbaru – Riau- Semakin beratnya tantangan yang dihadapi oleh kehumasan suatu instansi dikarenakan perkembangan teknologi yang pesat dan masyarakat yang kian kritis seiring mudahnya penyebaran arus informasi pada era digital saat ini maka dibutuhkan Tim Kehumasan yang mampu meningkatkan kualitas informasi yang dipublikasikan kepada media maupun masyarakat menjadi Up to Date, akurat dan Valid.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau mengadakan penguatan kehumasan dan pengaduan masyarakat melalui aplikasi lapor pada Kamis (22/8) bertempat di Aula Kantor Wilayah dengan mendatangkan narasumber dari Biro Humas Hukum dan kerjasama Kemenkumham RI, serta mengundang perwakilan humas masing-masing UPT se wilayah Riau.

Kegiatan penguatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, M. Diah yang sangat mengapresiasikan acara yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi ini.

Kakanwil menyebutkan bahwa diperlukannya suatu wadah informasi agar dapat mengintegrasikan seluruh informasi yang ada di satuan kerja Kanwil Kemenkumham Riau sehingga informasi yang disampaikan ke masyarakat lebih berkualitas dan akurat serta dapat menanggapi secara cepat dan tepat semua opini negative yang muncul di masyarakat terhadap pelaksaan kinerja Kanwil kemenkumham Riau.

"Demi menjaga eksistensi organisasi di mata masyarakat/publik, Humas harus selalu berupaya menciptakan citra positif suatu organisasi di mata publik atau masyarakat melalui hubungan yang baik yang diciptakannya" ujar kakanwil.

sementara itu Kasubag Hubungan Media dan Pers Kemenkumham RI, Fitriadi Agung Probowo yang akrab dipanggil Dedet sebagai narasumber dalam kegiatan ini menyampaikan tugas dan fungsi Kehumasan yang dulunya dipandang sebelah mata hanya sebagai petugas kliping dan dokumentasi saja namum pada era digital ini Humas memliki fungsi yang sangat strategis, dimana kehumasan harus dapat mengakses dan memiliki sumber data yang valid agar dapat menghadapai arus informasi yang sangat cepat pada saat ini

Selain itu dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui aplikasi E-lapor (lapor.go.id).

Aplikasi lapor merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ataupun pengaduan kepada instansi pemerintah yang bersifat dua arah. Instansi kementerian/lembaga diberikan waktu selama 5 HARI kerja untuk melakukan koordinasi internal dan perumusan tindak lanjut dari pelaporan yang diberikan oleh masyarakat umum. Apabila sudah ada rumusan tindak lanjut, maka instansi Kementerian/Lembaga dapat menginformasikannya pada halaman tindak lanjut laporan.

Laporan dianggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut dari instansi Kementerian/Lembaga pada laporan, dan telah berjalan 10 hari kerja setelah tindak lanjut dilakukan tanpa adanya balasan dari pelapor maupun administrator LAPOR! di halaman tindak lanjut.

hadir sebagai moderator dalam kegiatan ini Kabag Program dan Humas, Johan Manurung.'Humas Kemenkumham Riau'.

..red..

Perusahaan yang Di SP3-kan 2016, Masih Membakar Lahan Pada 2019

Diposting oleh On 23.55


Pekanbaru - Walhi Riau bersama masyarakat dari Kabupaten Inhil, Meranti, Siak, Bengkalis dan Kuantan Singingi mendatangi Kantor Polda Riau dengan iringan musik kompang. “Iringan musik kompang ini adalah pertanda bagi pemerintah dan penegakan hukum untuk tidak main-main dengan penegakan hukum khususnya kasus karhutla ini,” Kata koordinator aksi, AHlul Fadli 21/8.

Menurut Ahlul kedatangan Walhi Riau dan rombongan untuk mendesak Kapolda menuntaskan penyelesaikan perkara karhutla yang sampai saat ini hanya satu korporasi yang jadi tersangka. “Kita bersama masyarakat, mewakili korban asap akibat pembakaran hutan dan lahan oleh perusahaan, mendatangi Polda Riau untuk komit dalam penyelesaian kasus karhutla hingga tuntas.”

Selain itu, Walhi Riau juga memberikan laporan hasil temuan di lapangan menemukan, masih ada titik api di wilayah perusahaan yang membakar lahan pada tahun 2015 lalu. “Faktanya sama, perusahaan yang di SP3 masih membakar lahan tapi kenapa proses hukumnya tidak lanjut sekarang,” ujar Ahlul Fadli. Ia menambahkan, dengan temuan ini membuktikan perusahaan  sudah gagal dalam pengelolaan lahan. Pemerintah segera melakukan audit perizinan bagi perusahaan yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan dan untuk lahan milik perusahaan dikembalikan pada masyarakat untuk dikelola dengan komunal. “Penguasaan ruang kelola harus milik masyarakat, agar lahan terjaga dan lestari.

Sebelumnya, Kapolri Jendral Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkunjung ke Provinsi Riau melakukan peninjauan lahan terbakar melalui udara ke beberapa daerah diataranya, kabupaten Indreagiri Hulu, Indragiri Hilir dan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Pelalawan (12/08/2019). “Namun kedatangan mereka tidak memberikan dampak terkait penegakan hukum terhadap korporasi yang membakar lahan,” Sebut Ahlul Fadli.

Laporan Wahi menyebutkan, PT Sumatera Riang Lestari (Bengkalis, Inhil dan Meranti), Siak Raya Timber (Pelalawan) dan Dexter Timber Perkasa Indonesia (Rohil) yang dihentikan kasusnya pada 2016 sampai saat ditemukan titik api dalam kawasan. “Panglima, Kapolri dan Menteri KLHK  harusnya mengecek perusahaan tersebut karena hingga saat ini wilayahnya masih terbakar,” ujar Ahlul Fadli.

Temuan komandan Sub Satgas udara Karhutla Riau, Jajang Setiawan, mengatakan sudah ada tiga perusahaan yang dilaporkan yaitu; Perusahaan Primatama Rupat (Surya Dumai Grup), Jatim Jaya Perkasa (Teluk Bono II), PT WSSI (Koto Gasib), Seraya Sumber Lestarai (Koto Gasib) dan Langgam Inti Hibrido (Kecamatan Langgam - Pelalawan). “Dengan temuan ini sudah bisa jadi landasan Polda Riau untuk memproses korporasi, apa lagi PT WSSI dan JJP sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya,” kata Ahlul Fadli.

 Ahlul menambahkan pihak Gakkum KLHK juga lamban dalam melakukan tindakan hukum, seharusnya Gakkum lebih progresif karena kasus memiliki kewenangan dan data yang kuat dalam penegakan hukum, “Gakkum di Riau lemah dalam menindak pelaku atau korporasi yang membakar lahan, seharusnya mereka yang menjadi contoh.”

“Laporan dari Walhi Riau ke Kapolda hari ini akan kita pantau perkembangannya, jika tidak ada progress kita akan melakukan aksi lanjutan,” tutup Ahlul Fadli.

(Sanusi)

Sejarah Pembacaan Teks Proklamasi dan Pengibaran Bendera Merah Putih Yang Pertama di Kabupaten Simeulue

Diposting oleh On 23.22


Opini
Oleh : Mohd.Riswan,R (Moris Mesasilae)

Masih dalam suasana memperingati dan memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Ke 74 Republik Indonesia. Untuk kita masyarakat di Kabupaten Simeulue pantas rasanya untuk mengetahui sejarah yang pernah ditorehkan oleh para pendahulu kita tentang peristiwa berkenaan dengan proklamasi kemerdekaan itu sendiri, apa dan bagaimana di Kabupaten Simeulue.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 Masehi, atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang dibacakan oleh Ir. Soekarno yang didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Tentunya diikuti pula oleh daerah-daerah lainnya diseluruh pelosok tanah air Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke.

Namun tidaklah demikian hal nya di Pulau Simeulue, berita tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut baru dapat diketahui oleh masyarakat Simeulue di Sinabang pada tanggal 25 September 1945 atau 39 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan itu dikumandangkan.

Menurut catatan sejarah bahwa, berita dalam bentuk teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut dikirim oleh Letnan Nasir dari Tapak Tuan (Aceh Selatan) melalui sebuah perahu layar yang bernama “Lenggang Mangat”.

Setelah diterimanya berita dan teks Proklamasi Kemerdekaan tersebut, atas prakarsa dan inisiatif beberapa tokoh dan masyarakat, dilaksanakanlah sebuah upacara yang sederhana bertempat dikantin tentara Jepang (Bushi Hai Koyo) milik saudara Bintang, seorang penduduk yang berasal dari Desa Salur Kecamatan Teupah Barat (jalan Perdagangan Sinabang).

Dalam upacara sederhana yang bersejarah itu bertindak selaku pembaca teks Proklamasi Kemerdekaan adalah R. Sunarto Kepala Stasiun Radio Sinabang dan Abd.Wahab Siregar pegawai Pabean (Bea Cukai) Sinabang, sedangkan yang melakukan pengibaran Bendera Merah Putih adalah Sutan Ruswin  dan Aminul Bin Ilyas Badu Amu.

Demikianlah sekilas torehan sejarah tentang pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan dan pengibaran Bendera Merah Putih untuk pertama kalinya di Pulau Simeulue yang perlu diketahui bersama.

Mengetahui sejarah tentang daerah adalah perlu dalam rangka membangkitkan rasa cinta tanah air dan daerah sendiri, terutama dikalangan generasi Simeulue yang akan melanjutkan estafet pembangunan dalam berbagai ilmu dan profesi.

Kendati pun kita tidak dapat melihat dan menyaksikan tempat bersejarah dimana dibacakan teks Proklamasi Kemerdekaan dan pengibaran Bendera Merah Putih tersebut dalam bentuk Monumen atau Prasasti, karena berada didaerah pertokoan, namun monumen dan prasasti tersebut dapat kita bangun dalam jiwa dan diri pribadi kita sebagai insan yang menghargai sejarah dan para pendahulunya.

Dirgahayu Republik Indonesia dan Majulah Simeulue. Simeulue ku, Simeulue mu dan Simeulue kita.

Tokoh Masyarakat Simeulue Serta Pemerhati Seni dan Budaya Sejarah

Bravo, Polsek Dente Teladas Tangkap Bandar Narkotika dan Sita 31 Bungkus Sabu

Diposting oleh On 23.19

Lampung -- Polsek Dente Teladas berhasil mengungkap pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang ada di wilayah hukumnya.

Kapolsek Dente Teladas AKP Rohmadi, SH mewakili Kapolres Tulang Bawang AKBP Syaiful Wahyudi, SIK, MH mengatakan, pelaku ditangkap hari Rabu (21/08/2019), sekira pukul 22.30 WIB, saat sedang berada di rumahnya.

“Adapun identitas dari pelaku tersebut yaitu berinisial IP als BE (28), berprofesi wiraswasta, warga Kampung Sungai Nibung, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang,” ujar AKP Rohmadi, Kamis (22/08/2019).

Penangkapan terhadap pelaku ini, berdasarkan informasi dari warga masyarakat yang sudah resah dengan aktivitas pelaku menjadikan rumahnya sebagai tempat transaksi dan pesta narkotika jenis sabu.

Berbekal informasi tersebut, petugas kami langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenarannya. Setelah dipastikan pelaku sedang berada di rumahnya, petugas lalu melakukan penggerbekan dan penggeledahan.

Disana, berhasil ditangkap pelaku serta disita BB (barang bukti) berupa 30 bungkus kecil paket sabu dan timbangan digital, kemudian dilakukan interogasi kepada pelaku dan pelaku mengatakan bahwa sabu tersebut didapatnya dari pelaku berinisial A.

Petugas kami langsung melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku A, ternyata pelaku sudah tidak berada di rumahnya dan sekarang masuk DPO (daftar pencarian orang). Di rumah pelaku A ini, petugas berhasil menyita BB berupa satu bungkus kecil paket sabu, dua buah bong (alat hisap sabu) dan timbangan digital.

“Adapun BB yang berhasil disita oleh petugas kami dalam perkara ini berupa 31 bungkus kecil paket sabu, dua buah timbangan digital, dua buah bong, korek api gas dan HP (handphone) Nokia 105 warna hitam,” ungkap AKP Rohmadi.

Pelaku saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di Mapolsek Dente Teladas dan akan dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 Sub Pasal 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum Rp. 13 Miliar.(Zainuddin/Red)


Masyarakat Berdaya" Kepala Ombudsman Sumut Dukung Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Medan"

Diposting oleh On 20.52


Newskpk - Sumut, Mendapati kabar dari wartawan, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara (Abyadi Siregar, S. Sos_red) mengapresiasi kenerja Tim bentukan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan yang akan mengungkap penyalahgunaan kewenangan Hakim atas laporan warga Kabupaten Deli Serdang pada dugaan diluar kewenangan mengadili yang dilakukan Majelis Hakim  Pengadilan Agama Medan dengan menyidangkan dan memutus Perkara Perdata No.2006/Pdt.G/2014/PA.Mdn

Dalam isi salinan Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut menyidangkan dan mengadili hingga memutus suatu Perkara Perdata diketahui Termohon/Tergugat inisial (HE_red) atas Pemohon/penggugat yang diduga tanpa dasar yang jelas (domisili fiktif) guna memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan dan telah diterima serta diadili Majelis Hakim hingga memutus Perkara Perdata tersebut pada Tahun 2015 lalu

HE yang merasa aneh dan bertanya-tanya mengapa Pengadilan Agama Medan menerima dan/atau merasa berhak mengadili Perkara Perdata itu pun pupus dikarenakan pada saat itu HE yang mencoba menyampaikan secara langsung (lisan) dihadapan ketua Majelis Hakim saat dimulainya Persidangan tidak digubris sama sekali dan diduga di intervensi serta di diskriminasi oleh Majelis Hakim yang menyidangkan belakangan diketahui ketua Majelis bernama (Drs. H. Abdul Halim Ibrahim, MH_red) beserta kedua anggota Drs. H.Sahnan, SH.MH dan Drs. Bakhtiar berikut Panitra Pengganti (Drs. Tajussalim_red)

Pada apresiasinya Abyadi Siregar, S.Sos mengatakan kebijankan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sangat bagus dan tepat sekali guna pembenahan marwah peradilan agama dilocus kewenangannya sebagai petinggi Pengawas didaerahnya yaitu Sumatera Utara,

"saya sangat mendukung kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan membentuk Tim pemeriksa aduan masyarakat atas dugaan perlakuan Hakim-hakim dibawah pengawasanya pada laporan dugaan menyalahi aturan oleh masyarakat tersebut" terang Abyadi saat diminta tanggapan oleh wartawan

Abyadi Siregar, S.Sos juga menambahkan apresiasinya kepada Tim yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan

"Ombudsman Sumut sangat mendukung penuh Tim bentukan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan mengungkap aduan masyarakat, walau kita belum tau persis akar permasalahan aduan masyarakat itu" tambah Abyadi

"nanti Ombudaman akan sampaikan langsung apresiasi pada penanganan permasalahan tersebut" tutup Abyadi
(Hr)

DLH Sebut Galian C di Empat balai Kuok Tidak Memiliki Izin Amdal

Diposting oleh On 18.34

BANGKINANG- Galian c yang beroperasi di Dusun Sungai Lintang, Desa Empat balai, Kecamatan Kuok kabupaten Kampar provinsi Riau, ternyata tidak memiliki izin Analisa Dampak Lingkungan  (Amdal) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.

Fakta itu terungkap, saat kami meminta penjelasan Sekretaris DLH Kampar, Ahmad Zaky, Rabu (21/8) siang.

Menurut Zaky, saat ini di Kampar, hanya ada 5 galian c yang sedang mengajukan izin Amdal ke pihak DLH. Kata Zaky,  Kelimanya, baru sebatas tahap survey oleh pihaknya, belum sampai pada tahap diterbitkannya rekomendasi Amdal.


Zaky memastikan, dari 5 pengajuan izin yang masuk ke DLH,  tidak ada pengajuan izin Amdal dari pihak galian c yang ada di Desa Empat balai, Kuok.

Dalam konfirmasi itu, kami menanyakan, apakah galian c di Desa Empat balai tersebut sudah mengajukan izin Amdal, Ahmad Zaky menjawab''tidak ada,'' ujar Zaky.

Terkait persoalan ini, kami sudah berusaha keras untuk mengkonfirmasi pihak pengelola galian c yang dimaksud. Namum upaya kami belum berhasil sejauh ini.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *