HEADLINE NEWS

Hukum Mati Koruptor

Hukum Mati Koruptor
Rakerda I PB GEMKARA Hasilkan 8 Program Kerja Dan 10 Usulan Ke Pemkab Batubara

Diposting oleh On 09.24

Batubara - Gerakan Masyarakat Menuju Pemekaran Batubara atau kini berubah menjadi “Gerakan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Batubara” (GEMKARA), untuk yang pertama kali sejak terbentuk, sudah melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di gedung olahraga ‘GOR’ PT. Inalum di komplek perumahan Tanjung  Gading desa Tanjung Gading, kecamatan Sei Suka, kabupaten Batubara, Selasa (25/6/2019) berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB.

Dari pantauan media ini, Rakerda 1 (pertama) tersebut dirangkai dengan acara Halal bi halal dengan tema “Bersatu Untuk Betsatu Mewujudkan Percepatan Pembangunan Kabupaten Batubara”. Acara itu sendiri dihadiri oleh puluhan pengurus Gemkara baik pengurus inti maupun Divisi yang ada di 7 kecamatan inti sebelum kabupaten Batubara seperti saat ini sudah dimekarkan menjadi 12 kecamatan.

Dalam gelaran Rekerda 1 (pertama) ini, pihak PB GEMKARA telah menghasilkan 8 Program Kerja yang akan dilaksanakan selama masa priode 2019-2022 atau selama 3 tahun, adapun 8 Program Kerja tersebut yaitu;
1. Pembentukan pengurus Divisi GEMKARA kecamatan dan desa.
2. Pembentukan, pembenahan, pengefektipan, pengoptimalan Lembaga Kebudayaan yang berorientasi terhadap pelestarian adat, budaya, artefak, situs, cagar budaya dan peninggalan sejarah Batubara sebagai watisan leluhur.
3. Membangun afiliasi dengan BUMN dan swasta dalam rangka kesejahteraan masyarakat Batubara.
4. Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum
5. Pembentukan Lembaga Bantuan Pers
6. Pendirian Perseroan Terbatas (PT)
7. Pendirian Lembaga Sosial dan Lembaga Pendidikan disemua Strata dengan program keahlian mengikuti perkembangan dan kebutuhan ketenagakerjaan di kabupaten Batubara.
8. Pemberdayaan dan pengawasan UMKM dan lembaga penyalur bantuan Sosial berbasis keluarga

Seiring dengan program kerja pihaknya, Ketua Umum PB GEMKARA Drs. Khairul Muslim dalam kata sambutannya menegaskan, kedepan akan mempersiapkan konsep – konsep yang jelas dengan program kerja untuk diselaraskan dengan Pemkab yang akan disampaikan kepada bupati demi kemakmuran masyarakat sesuai dengan cita-cita pemekaran.

Sementara Ketua Dewan Pembina PB GEMKARA Prof. Dr OK Saidin SH, M.Hum memgatakan bahwa GEMKARA harus terus menyampaikan pokok- pokok pemikiran guna turut membantu Pemkab Batubara dalam upaya melaksanakan percepatan pembangunan di Batubara dengan tujuan kemakmuran masyarakat Batubara itu sendiri.

“Kalau Gemkara mau berwibawa harus mau tangan di atas, jangan perna meminta-minta, apalagi meminta proyek, Gemkara harus mampu berbuat sendiri”, bilang Ok Saidin dengan nada tegas.

“Kedepan setelah selesai rapat kerja ini Gemkara harus sampaikan pokok pikirannya ke bupati dalam hal bagaimana membangun Batubara termasuk dalam  dunia usaha. seperti mendirikan perseroan terbatas, pabrik industri pengalengan ikan dan sebagainya”, kata Guru Besar fakultas hukum USU itu.

Kemudian sebagai gayung bersambut, Bupati Batubara Ir Zahir M.AP dalam pidatonya menyambut baik pemikiran-pemikiran yang disampaikan Gemkara untuk bersama-sama membangun Batubara. Sebagaimana impian masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran di bumi Batubara.

“Konsep dan pokok pemikiran yang dilahirkan Gemkara sangat baik, kenapa tidak, Sulawesi bisa, Riau dengan laskarnya bisa, kenapa Gemkara tidak,” pinta Zahir.

Oleh karenanya Zahir pun berharap Gemkara dapat bekerjasama dengan Pemkab untuk menghadang setiap orang-orang yang tidak menginginkan kemajuan Batubara, Gemkara harus bertindak tegas. “Jangan tinggalkan saya sendiri,” pinta Zahir.

Berikut secara garis besar 10 Usulan PB GEMKARA kepada Pemkab Batubara:
1. Pemimpin pemerintahan Batubara hendaknya tetap harus menjunjung tinggi hukum, hak asasi manusia serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.

2. Menghindari terjadinya rekruitmen pajabat ASN berdasarkan KKN, nepotisme dan transaksional. Memilih ASN yang memiliki kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan, berintegritas, profesional serta memiliki kapasitas, loyalitas, disiplin tinggi, berpihak dan memprioritaskan SDM lokal Batubara.

3. Mendukung penuh terwujudnya visi misi Ir Zahir M.AP – Oky Iqbal Prima SE yang berkenaan dengan rotasi, reposisi, mutasi pada jabatan struktural maupun fungsional guna peningkatan kinerja ASN Batubara dalam upaya percepatan pembangunan. Disisi lain GEMKARA tetap akan mengkritisi dan siap berhadap-hadapan dengan pemkab, jika kebijakan PEMKAB bertentangan dengan cita-cita perjuangan GEMKARA.

4. Tetap objektif dan rasional dalam melakukan Rotasi, reposisi, mutasi terhadap ASN, diukur dari integritas, moralitas, kapasitas, kualitas, loyalitas, disiplin dan kinerja dengan tetap mengacu pada “The Right Man on the right place”.

5. Pemerintah kabupaten (Pemkab) Batubara hendaknya selalu mempertimbangkan aspek sensitifitas dan psikologi masyarakat serta etika birokrasi dalam rangka kebijakan rekruitmen dan penetapan tenaga Non-ASN yang berperan mendukung pengoptimalan pelayanan birokrasi (Menghindari keberadaan Non-ASN yang peran dan tugasnya sangat berlebihan diluar tupoksi serta batas kewenangannya).

6. Perlu mengefektipkan, mengoptimalkan penggunaan dana APBD dan Dana Desa (DD) dengan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi secara profesional demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

7. Perlu peningkatan dan penguatan peran serta tanggungjawab tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, kaum perempuan, Lembaga Non pemerintah, LSM, media massa dalam rangka pemberdayaan masyarakat serta pengawalan jalannya pemerintahan dan pembangunan di Batubara.

8. Perlu segera disusun perencanaan peningkatan guna pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat dengan cara menggerakkan pertumbuhan ekonomi kreatif.

9. Pembangunan harus tetap berorientasi pada penyelamatan lingkungan, sosial budaya, penyelamatan hutan pantai, pasir kuarsa, menyelamatkan kebudayaan dan peradaban, pembangunan moral dan religi bagi generasi muda, mengatasi lingkungan kumuh, menciptakan hunian yang layak, membangun sekolah dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi yang berorientasi pada keahlian khusus siap pakai.

10. Mengoptimalkan Zakat, infaq dan sedekah. Menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim, memberi beasiswa serta layanan kesehatan bagi masyarakat Batubara yang kurang mampu. (BiPS)

GIB Apresiasi Kinerja Dinas Pertanian Pemkab Kepulauan Sula

Diposting oleh On 09.15

SANANA, Newskpk.com - Koordinator Gerakan Indonesia baru (GIB) mengapresiasi kinerja Dinas Pertanian, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Maluku Utara telah mengalokasikan anggarkan pembangunan sawah di desa trans modapuhi, Kecamatan Mangole Utara senilai Rp 4. 826.417. 000.00 dengan lahan seluas 300 Hektar (Ha) dan anggaran pembangunan sawa seluas 40 Ha di Desa Kaporo Kecamatan Mangole Selatan senilai Rp 9,5 Milyar

Hal ini disampaikan oleh Koordinator GIB Kepulauan Sula Sahrul Takim kepada Media Purna Polri Rabu (26/6/2019). Pihaknya, mengapresiasi program Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas pertanian yang menjadikan kabupaten kepulauan Sula sebagai Kabupaten Swasembada Beras. Namun hal ini mestinya diwujudkan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Olehnya itu, Kami meminta dinas pertanian Kepsul lebih seriusi program penanaman padi di desa trans Modapuhi dan Kaporo,Pintanya.

“menurut saya kedua desa Trans (modapuhi-Kaporo red) itu seharusnya di jadikan sasaran sekaligus desa percontohan dari capaian dinas pertanian untuk program penanaman padi biar dapat memotivasi masyarakat desa lainnya agar bisa merubah kultur bertani mereka, sebab menanam padi adalah hal baru bagi sebagian desa di kabupaten Kepulauan Sula, Jelas Dosen STAI Babussalam Sula ini”.

Menurutnya, Dinas Pertanian Kepsul lebih fokus mendorong kedua desa yang sudah di anggarkan dengan miliaran rupiah itu, untuk pembangunan sawah atau penanaman padi agar berhasil dan padi dapat memproduksi beras sesuai yang di impikan dalam visi misi Pemda menjadikan kabupaten kepulauan Sula sebagai swasembada beras, katanyanya.

“Karena pantauan saya pengurusan pembangunan sawah dan penanaman padi untuk desa trans Modapuhi sejak tahun 2016 dan Desa  Kaporo sejak Tahun 2018 hingga kini belum menunjukkan spirit yang di cita-citakan Pemda Kepsul dalam visinya di bidang pertanian,”singgung Takim sapaan akrab.


Belum lagi, kata Sahrul, pembinaan sumber daya petani untuk penanaman padi mesti menjadi fokus tersediri, karena kultur pertanian kita berbeda, sehingga perlu adanya pelatihan, pembinaan hingga masyarakat dapat benar-benar fokus. dan menjadikan program pemerintah ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya, Tuturnya.


“Kami  melihat di lokasi khususnya, di Kaporo dan trans Modapuhi, masyarakat mulai meninggalkan pekerjaan menanam padi dan kami menganggap dinas pertanian tidak serius menanggapi visi Bupati kepulauan Sula untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan swasembada beras di kepulauan Sula malah justru sibuk membuka lahan baru dan akan terbengkalai yang berujung kesia-siaan,Tegasnya , (Rajak)

Proyek 11,5 Milyar Diduga Fiktif, Kontraktor Salahkan Dinas PU-PR Kepsul

Diposting oleh On 08.59


SANANA - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) diduga bermain mata dengan Kontraktor PT. Amarta Mahakarya dalam Proyek Pembangunan jalan Waitinagoi-Wailoba (Tanah ke sirtu), Kecamatan Mangole Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

Kenapa tidak, Proyek yang dianggarkan dengan nilai Pagu sebesar Rp 11.900.000.000,00 dengan nilai HPS sebesar Rp 11.899.136.558,94 dan nilai kontrak yang ditetapkan sebesar Rp 11.560.236.590,00 yang bersumber dari APBD Tahun 2018 tersebut diduga bermasalah.

Hal ini membuat Kapala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Isnain Masuku, dan Pengawasan Kontraktor Damir berbeda pendapat. Dimana, Isnain Masuku, selaku Kabid Bina Marga megutarakan bahwa, Pekerjaan Jalan waitinagoi-Wailoba masih bermasalah, Karena di samping jalan kiri maupun kanan semuanya gunung dan penuh bebatuan dan jika ada yang teriak pembangunan jalan tersebut lumpuh, memang benar karena kondisi alam seperti itu.

Lanjut Isnain, Beberapa waktu lalu hujan keras sehingga terjadi longsor dan sudah di perbaiki tapi tidak bisa di paksakan karena sekitar pembangunan jalan tersebut memiliki tebing serta mata air yang begitu banyak, menurutnya “Yang paling terpenting Dinas PU-PR Kepsul sudah berusaha karena kami juga tidak mau ambil resiko,” Ungkap Isnain, kepada awak media Selasa (25/6/2019).

Tambah Isnain, Dirinya mengakui benar Anggaran pembangunan Jalan Waitinagoy-Wailoba senilai Rp. 11.560.236.590,00., akan tetapi baru 50 persen yang di cairkan oleh Pemda Kepsul dan sisa 50 persennya lagi akan dilanjutkan. Tapi, tergantung dari kondisi lapangan jikalau kondisi lapangan tidak memungkinkan berarti sisah Anggaran tersebut akan dikembalikan ke Kas Negara. Ungkap Isnain.

Terpisah, Pengawas lapangan Damir saat ditemui Awak Media , mengakui Proyek pembangunan jalan dengan Nomor Kontrak 910.916./620/04.BM/DPUPRKP-KS/4/2018, Nilai Kontrak Rp 11.560.236.590.00., APBD Tahun 2018, dikerjakan oleh PT. Amarta Mahakarya atas nama kontraktor Abraham alias Bram belum diselesaikan kurang lebih 3 kilometer yang belum di sirtu dan tidak dilakukan Adendum. Sementara pekerjaan badan jalan yang dibuka sepanjang 16.5 Kilometer dengan lebar badan jalan yang dibongkar 6 kilo meter itu masih tersisa 3 kilometer yang belum di kerjakan oleh kontraktor.

Kata Damir, Pekerjaan sudah melebihi volume namun, nyatanya sekarang kontrak sudah diputuskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU-PR Kepsul. Padahal, anggaran baru dicairkan 50 persen sehinggah sisa anggaran pembunganan jalan 50 persen, dan jika sudah di putuskan oleh pihak PPK seperti saat ini maka tidak dapat dilanjutkan lagi, menurutnya, Sisa pekerjaan dapat diselesaikan apabila dianggarankan di APBD Perubahan Tahun 2019 atau APBD Tahun 2020,. Kesal Damir.

Dalam cermatan Media ini kedua pihak saling melempar tanggung jawab menyangkut sisa anggaran 50 proyek pembangunan jalan, kenapa tidak, Kabid Bina Marga Isnain Masuku, mengatakan Anggaran sisa 50 persen akan dikembalikan ke Kas Negara apa bila kondisi pekerjaan dilapangan tidak dapat dilanjutkan., Sedangkan Pengawas Lapangan menuturkan bahwa, Pekerjaan tersebut sudah di putuskan oleh PPK sehingga tidak dapat melanjutkan kegiatan, dan jika ingin diselesaikan jalan tersebut maka melalui Anggarankan APBD Perubahan 2019 dan atau APBD Tahun 2020, sehingga Anggaran sisa 50 persen hilang (Fiktif) karena keterlambatan waktu pekerjaan sesuai RAB dalam pembangunan jalan Waitinagoy-Wailoba.

Sekedar di ketahui, Jalan Waitinagoi- Wailoba yang dibangun saat ini adalah badan jalan perusahan loging atau perusahan kayu yang beroperasi di lokasi Jalan Waitinagoi-Wailoba, sedangkan Alat berat milik PT. Amarta Mahakarya hanya menggusur rumput yang sudah tumbuh, bukan berarti pihak kontraktor membuka badan jalan baru. Sebab, mereka hanya membersihkan hingga badan jalan masuk di Desa Wailoba.  (Red)

Tersinggung karena ucapan, Mujiono di bacok dengan membabi buta

Diposting oleh On 07.50

Lampung--Mesuji Mujiono (65) warga desa suka agung kecamatan way serdang kabupaten mesuji di temukan tergeletak bersimbar darah di rumahnya akibat di tikam senjata oleh seorang yang bernama sunarno (33) yang juga warga desa suka agung kecamatan way serdang mesuji rabu (26-06-19).

Menurut saksi mata Asropi yang melihat kejadian tersebut pelaku lewat wara wiri di kediaman korban.

"korban memang saat itu di rumah sendirian lagi berbaring sakit,  tiba tiba pelaku langsung membabi buta melakukan pembacokan sebanyak tujuh kali di bagian kepala dan badan Korban."terang Asropi

"saat itu keluarga korban lagi bantu bantu tetangganya mau hajatan setelah itu kami dan warga yang mengetahui kejadian itu, langsung membawa korban ke puskesmas Simpang Pematang"ucapnya.

Dan menurut keterangan kepala desa Suka Agung Suyanto mengatakan pelaku memang sengaja  berbuat seperti itu lantaran pelaku tersinggung dengan ucapan korban kepada pelaku.

"setelah melakukan pembacokan pelaku langsung bergegas mendatangi Polres Mesuji untuk menyerahkan diri." Ujar suyanto.

Hal itu juga di benarkan oleh Kasat Reskrim Polers Mesuji AKP Dennis mewakili Kapolres Mesuji AKBP Edi Purnomo Mengatakan Pelaku sudah kami amankan untuk kejadian di perkirakan pukul 12.00 Wib.

"saat ini pelaku sedang kami mintai keterangan dan akan memita keterangan dari beberapa saksi untuk proses lebih lanjut .
Untuk sementara kita kenakan pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 12 tahun penjara."tutup AKP Dennis.( Agus Saputra )

Zainuddin/Dedy/Red

Masyarakat Siaccimun Tuntut Lahan Di Kembalikan, Jika Tidak Jalan Akan Di Blokir

Diposting oleh On 07.22

Paluta-Sumut. Masyarakat Desa Siaccimun melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Koperasi Unit Desa Persatuan Perkebunan Sawit PT.Sungai Pinang di Desa Siaccimun, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, Rabu 26/06/ 2019.

Massa yang diperkirakan ratusan orang, di bantu para tokoh pemuda, sekaligus aktivis mahasiswa dari Padang Lawas Utara. Aksi mereka mendapat pengawalan ketat dari Polsek Padang Bolak yang dipimpin langsung oleh kapolsek Akp Zulpikar.

"Silahkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan itu tidak dilarang, hal itu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1988 tentang
Kemerdekaan menyampaikan
pendapat di muka umum", terang Kapolsek.
Zulfikar juga menegaskan, "kepolisian berada disini tidak ada interpensi terhadap peserta aksi, dan tidak ada memihak kepada siapapun kita sebagai pengawalan saja. Silahkan Sampaikan Hak-Haknya akan tetapi jangan lupa masyarakatnya harus tertib, sopan dan harus ada adab", pesan Kapolsek.

Dalam aksi ini, masyarakat Desa Siaccimun menyampaikan lima Tuntutan diantaranya,

1. Minta di jelaskan tentang sejarah bendirinya PT.sungai pinang,
2. Sejarah berdirinya KUD yang ditunjuk oleh PT.sungai Pinang,
3. Legalitas KUD yang  di PT.Sungai Pinang,
4. Penjelasan produser saudara memperoleh kebun PT.Sungai Pinang,
5. Bagaimana kontribusi PT sungai pinang terhadap warga masyarakat sekitar yang tertuang tentang tujuan dan kerja sama yang disepakati.

"ini yang kita tuntut dari pihak perusahaan PT.Sungai Pinang, agar tuntutan tersebut dapat dibuktikan secara detail dan dibuktikan", terang Hendra Siregar selaku kordinator Lapangan aksi.

Setelah satu jam lebih berorasi, pengunjuk rasa dipersilahakan untuk masuk ke ruang rapat Kantor KUD untuk beraudensi dengan pihak perusahaan PT.Sungai Pinang.

Pihak PT. Sungai Pinang Melalui perwakilannya, Rangkuti, menyawab semua tuntutan yang disampaikan dalam orasi, namun masyarakat Siaccimun merasa keberatan akan penjelasan yang disampaikan tersebut, karena pihak PT  tidak bisa membuktikan secara detail, dan data. Pihaknya menerangkan hanya lewat lisan tanpa memperlihatkan dokumen, seperti surat izin usaha dan data lainnya.

"Kita punya surat-surat tersebut namun tinggal dirumah dan tidak saya bawa", tutur Rangkuti membela diri.

Akibatnya keterangan perwakilan PT Sungai Pinang, suasana diruangan pun sempat risuh. Namun masih bisa diredam oleh pihak keamanan. Masyarakat menegaskan pihak perusahaan harus memberikan atau mengembalikan lahan warga, agar masyarakat kembali mengelolanya.

"Jika tidak mampu menunjukkan surat-surat yang di tuntut, warga akan kembali turun kejalan mendatangi kantor ini dengan massa yang lebih besar. Dan sebelum dokumen itu bisa dibuktikan ke kami,d diminta perusahaan agar di stanplas, kami juga akan memblokir jalur masuknya ke PT Sungai Pinang", tutup Habibi. (Mara).

Masyarakat Tiyuh Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Sangat Berharap Adanya Penambahan Tiang PLN

Diposting oleh On 07.09

Lampung--Masyarakat tiyuh gunung agung kecamatan gunung terang kabupaten tulangbawang barat sangat berharap ada nya tambahan tiang PLN di tiyuh tersebut, di karenakan di tiap-tiap gang  kebanyakan masyarakat  mempergunangkan tiang bambu dan pohon randu yang hidup, Rabu 26/06/2019

Saat tim media berkunjung ketiyuh gunung agung bertemu masyarakat setempat Mingan, Yusnadi dan Agus Jaya membenarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat gunung agung, itu sangat mebahayakan pak mempergunakan pohon randu apa lagi pohon nya hidup kami sangat khawatir terhadap anak-anak kami kalau waktu di musim hujan takut anak-anak main di bawah pohon tersebut takut kena strum kata pak Mingan salah satu tokoh masyarakat gunung agung.

Dalam hal ini Fanoni selaku kepalo tiyuh gunung agung sangat mendukung dan berharap atas kerjasama nya pihak PLN cabang kota bumi rayon pulung kencana tulangbawnag barat agar menanggapi keluhan nya masyarakat gunung agung yang juga melihat kondisi di lapangan memang benar adanya masyarakat mempergunakan pohon hidup dan bambu.

Menurut Fatoni sendiri itu sangat mebahayakan masyarakat sekitar mempergunakan bambu dan pohon hidup apa lagi kalau waktu musim hujan dan petir  khawatir takut ke strum apa lagi ada beberapa pohon nya di depan rumah warga.

Dalam hal pengajuan proposal ini kami lampirkan beberapa tandatangan masyarakat yang sangat berharap untuk di tindak lanjuti di lapangan oleh pihak PLN sendiri kebenaran di tiyuh kami apa yang menjadi keluhan kami masyarakat gunung agung.

Sumber: Masyarakat Gunung Agung
Editor: Zainuddin/Dedy/Red

Kapolda Riau Resmikan Gedung Baru Mapolres Rokan Hulu

Diposting oleh On 07.01

Rokan Hulu - Kapolda Riau Irjen Pol Drs Widodo Eko Prihastopo M.M beserta rombongan melakukan kunker ke Kabupaten Rokan Hulu, dalam Kunjungan kerja  tersebut, Kapolda meresmikan bangunan baru , yakni gedung Markas Komando Polisi Resort Kabupaten Rokan Hulu
(Makopolres Rohul) Rabu (26/6/2019) Siang.

Gedung bangunan berlantai dua dibangun dengan dana APBN Tahun 2018 (DIPA RKA - KL) senilai, Rp 13.478.280 000 yang pembangunannya dimulai sejak setahun yang lalu Kini terlihat megah,

Hadir dalam peresmian gedung ini, Bupati Rokan Hulu H.Sukiman,  Sekda Rohul H.Abdul Haris S.Sos, M.Si Kapolres Rokan Hulu, AKBP M.Hasyim Risahondua, SIK M.Si Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH, Ketua LAM Rohul, dan jajaran Forkompinda, Camat dan Kades Se Rohul,Tokoh masyarakat , tokoh adat,dan tokoh Pemuda.

Sedangkan rombongan dari Pokda Riau tampak hadir 9 Pejabat Utama yakni, Irwasda Poda Riau, Kombes Pol Zainul Mutaqien S.IK SH, M.A.P, Karolog Polda Riau, Kombes Pol Drs Cok Bagus Ari Yudayasa, Karo Ops Kombes Pol Drs Rahmat Widodo, Karo Rena Kombes Pol Ano Munarto S.IK, Dir Pol Air Kombes Pol Badaruddin, Dir Res Narkoba Kombes Pol Suhirman,S.IK M.Si, Dir Res Krimsus Kombes Pol Gidion Arif Setiawan S.IK SH M.Hum, Dan Sat Brimob Polda Riau Kombes Pol Abdul Hasyim SH, Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto dan Koorspripim Polda Riau AKBP Henky Purwanto S.IK M.M.

Dalam sambutannya Kapolda Riau mengucapkan trima kasih Kepada Pemda Rohul yang telah konsisten Membantu Polri dalam Pembangunan Polres Rokan Hulu, disamping itu pihaknya juga menanggapi apa yang telah disampaikan Kapolres Rohul bahwa dari 16 Kecamatan di Rohul baru memiliki 12 Polsek, dalam hal ini, Kapolda berjanji kedepan akan melakukan telaah bahwa sebaiknya setiap satu Kecamatan memiliki satu Polsek " untuk itulah Makanya saya sengaja membawa Dir Karo Rena guna untuk melakukan telaah kondisi Polsek yang ada di Rohul " Paparnya.

Kapolda Menambahkan,Sejak tumbangnya orde baru dan masuk ke era Reformasi , dibawah pimpinan Jendral Pol Tito Karnavian, Polri melakukan reformasi total dengan Konsep Promoter Polri akan terus berbenah, selain itu dalam pengelolaan media Polri menganggap bahwa hal ini sangatlah penting agar  terciptanya komunikasi yang baik .

Irjen Widodo Eko Prihastopo juga menekankan agar Polres Rohul dapat meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat dan berharap masukan serta kritik dan saran dari masyarakat sehingga di Rohul tercipta suasana yang aman dan kondusif
" Masyarakat juga harus tau bahwa Polri tidak harus ditakuti, tapi bagi orang yang melakukan pelanggaran atau melawan hukum tentu mereka akan takut dengan kehadiran Polisi.

Menurutnya, dengan diresmikan kantor Mapolres Rohul akan memberikan dampak positif bagi pelayanan kepada masyarakat.
 "Dengan diresmikan, bangunan ini tentu akan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan suatu bentuk desentralisasi otonomi saat ini," Ujarnya.

Peresmian gedung Makopolres baru ditandai dengan pemencetan sirene dan Penanda tanganan Prasasti serta pengguntingan pita didepan Pintu masuk gedung Makopolres Rohul oleh Kapolda

Sementara itu Bupati Rohul H Sukiman dalam sambutanya menegaskan agar dengan adanya gedung baru bisa lebih semangat untuk melayani masyarakat, Sukiman juga
berjanji akan membebaskan lahan yang ada didepan Makopolres Rohul agar gedung yang megah tampak dari jalan raya " Ia meminta agar pemilik tanah juga tidak menjual dengan harga tinggi " pintanya.

Sedangkan Kapolres Rokan Hulu AKBP M.Hasyim Risahondua SIK M.SI menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah menyumbangkan bantuannya.

Penulis : Alfian Tob)

Kemenkumham Riau Gelar Rapat koordinasi FGD DILKUMJAKPOL PLUS

Diposting oleh On 05.53

Pekanbaru – Untuk memperkuat sinergitas antara lembaga penegak hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau adakan rapat koordinasi forum group discussion (FGD) DILKUMJAKPOL PLUS bertempat di Ballroom Hotel Aryaduta pada Selasa (25/06/2019).

Forum diskusi ini dihadiri oleh Kakanwil Kemenkumham Riau M. Diah, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau Made Sutrisna, Direktorat Reserse Kriminal Umum Hady Poerwanto, Koordinator Bidang Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Riau Deding W Atabai,

Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau Haldun, Kasi Sidik Bea Cukai  R. Tarto S Kepala Divisi Pemasyarakatan Surung Pasaribu, Kepala Divisi Keimigrasian Mas Agus Santoso dan Seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan dilingkungan Kemenkumham Riau.

Forum diskusi Dilkumjakpol plus bertujuan untuk menyatukan semua unsur lembaga penegakan hukum dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan penegakan hukum.

Diharapkan dengan diadakannya forum diskusi ini akan memecahkan persoalan yang ada dan semakin meningkatkan keterpaduan diantara sesama institusi penegak hukum.

Forum diskusi ini dibuka oleh Kakanwil Kemenkumham Riau. Dalam sambutannya, Kakanwil mengatakan bahwa forum diskusi ini akan menghasilkan sinkronisasi dan kerjasama dalam satu pemahaman.

Diskusi ini membahas banyak hal, terutama adalah masalah kejadian Rumah Tahanan Kelas IIB Siak Sri Indrapura dan masalah overstay tahanan.

diharapkan apa yang telah disepakati dapat segera terlaksana dan diharapkan mampu meminimalisir permasalah yang selama ini terjadi. Humas Kemenkumham Riau
(Sb)

Kakanwil Kemenkumham Riau Silaturahmi ke Gubernur Riau

Diposting oleh On 05.12

Pekanbaru – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau M. Diah, beserta seluruh Kepala Divisi bersilaturahmi menemui Gubernur Riau,

Syamsuar di Ruang Gubernur Riau pada Selasa (25/06/2019). Pertemuan ini dalam rangka silaturahmi dan koordinasi mengenai hasil dari forum diskusi DILKUMJAKPOL PLUS yang diselenggarakan tadi pagi.


Dalam kesempatan ini, Kakanwil Kemenkumham Riau juga menyampaikan mengenai kondisi terkini Rumah Tahanan Kelas IIB Siak pasca kerusuhan dan kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu yang saat ini dipindahkan ke Lapas Khusus Narkotika (LPKN) Rumbai yang belum selesai dibangun.


Oleh karena itu, Kakanwil meminta kesediaan Gubernur Riau untuk membangun tembok pembatas antara blok hunian dan gedung administrasi di LPKN.

Saat ini, LPKN baru memiliki 1 blok hunian dan belum adanya tembok pembatas antara gedung administrasi dan blok hunian.


Untuk mencegah adanya gangguan kamtib dan terulangnya kembali kerusuhan di Rutan Siak, maka saat ini WBP tidak diizinkan untuk keluar dari kamar hunian. Apabila tembok pagar pembatas antara blok hunian dan gedung administrasi dibangun, maka WBP akan bisa beraktivitas di luar kamar hunian.

Gubernur menyambut baik kunjungan dari Kakanwil Kemenkumham Riau dan jajarannya, dan secara maksimal akan membantu mengoptimalkan operasional LPKN yang saat ini berfungsi sebagai Rutan Siak.sebutnya
Humas Kemenkumham Riau (Sb)

Miliki Akses ke Pemerintah Pusat, Catur Sugeng Gesa Pembangunan Kabupaten Kampar

Diposting oleh On 05.10

Kampar - Usai menghadiri rapat di HK Tower dan mempelajari kembali usulan pembangunan yang akan disampaikan kepada Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Republik Indonesia pada Kamis (27/6), Catur Sugeng Susanto menyatakan akan terus memegang komitmennya untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam 3I (Infrastruktur, Industri, Investasi) yang telah dirancang bersama pendahulunya, almarhum H. Azis Zaenal.

“Saya akan mengerahkan segala kemampuan dan memanfaatkan akses yang saya miliki kepada pejabat-pejabat penting di Negara ini untuk pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kampar sebagaimana yang dulu kami cita-citakan bersama almarhum Pak Azis,” jelas Catur Sugeng Susanto.

“Sudah rahasia umum bahwa Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto, SH, memiliki akses langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo,” ungkap Asisten II Setda Kabupaten Kampar, Ir. H. Azwan, M.Si. “Karena itu kita perlu memberi dukungan penuh kepada Bupati Kampar agar roda pembangunan terus berjalan dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.”

Sebelumnya, pada Rabu (26/6), Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto, SH, dengan didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ir. H. Azwan, M.Si dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar, Afdal, ST, MT memenuhi undangan rapat Pemaparan Trase Jalan Trans Sumatera yang bertempat di HK Tower, Jakarta Timur.

Sebagaimana telah diketahui, rencana pembangunan trase jalan tol trans Sumatera yang melewati Kabupaten Kampar:
1.    Trase Pekanbaru – Dumai sepanjang 15 Km melewati Kecamatan Tapung Hilir
2.    Trase Pekanbaru – Padang sepanjang 97,81 Km dan melewati sebanyak delapan kecamatan di Kabupaten Kampar
3.    Trase Pekanbaru – Rengat sepanjang 61 Km melewati tiga kecamatan di Kabupaten Kampar
yang ditunjang dengan dua rest area yang terdapat di Desa Bukit Sembilan, Kecamatan Bangkinang dan Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar. Dari rencana pembangunan trase jalan tol trans Sumatera tersebut hanya terdapat dua exit tol, yakni: di desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, dan Desa Telo, Kecamatan Bangkinang.
Karena itu, Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto, SH merasa perlu menyampaikan masukan agar pembangunan trase jalan tol trans Sumatera tersebut dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kampar.

Berikut masukan yang disampaikan Bupati Kampar:
1.    Penambahan exit tol:
a.    Desa Kualu Nenas (mendukung SPN dan Kawasan Industri Kabupaten Kampar)
b.    Desa Kayu Aro, Kecamatan Kampar Utara (melayani wilayah bagian utara)
c.    Kecamatan XIII Koto Kampar (melayani kawasan pariwisata Danau PLTA Koto Panjang).
2.    Simpang susun atau interchange untuk masuk keluar tol di:
a.    Dusun telo, Desa Muara Uway
b.    Desa Kualu Nenas
c.    Desa Kayu Aro
d.    Kawasan Wisata PLTA Koto Panjang
3.    Penyelesaian pembebasan lahan secara persuasive, menghindari terjadinya konflik sosial dan dengan harga yang wajar dengan melakukan sosialisasi secara menyeluruh.
4.    Menghindari kawasan hutan.
5.    Pembangunan tol ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyrakat, khususnya di Kabupaten Kampar.

Setelah menghadiri rapat Pemaparan Trase Jalan Trans Sumatera, Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto, SH, dijadwalkan akan menghadiri pertemuan dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ir. Sugiyartanto, M.T, pada Kamis, (27/6).

Pertemuan ini diagendakan untuk menindaklanjuti pembangunan infrastruktur lanjutan jalan arteri jalur ganda Pekanbaru – Bangkinang serta jalan nasional M. Yamin yang terdapat di dalam kota Bangkinang sepanjang 3,7 Km, juga jalan Simpang Panca – Rantau Berangin dan dari Rantau Berangi hingga ke Sumatera Barat.

Tidak hanya pembangunan ruas jalan tersebut, Bupati Kampar juga akan menyampaikan usulan bantuan rangka jembatan baja bentang 2 x 60 meter di Kecamatan Rumbio. (Wdls)

Kemenkumham Riau adakan Bimtek Pengelolaan Website JDIH dan Pengintegrasian JDIH

Diposting oleh On 05.06

Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau mengadakan bimbingan teknis pengelolaan website dan pengintegrasian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dihadiri oleh perwakilan anggota JDIH Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota/Kabupaten Seluruh Riau bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Riau pada Rabu (26/06/2019).

Untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance), setiap instansi pemerintahan diwajibkan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat hingga ke pelosok Nusantara.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham telah membangun aplikasi untuk JDIH. JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas bahan dokumen hukum untuk memberikan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Untuk memaksimalkan JDIH, maka perlu diadakan pengintegrasian database produk hukum Nasional dan Daerah. Oleh karena itu, BPHN dan Kemenkumham Riau mengadakan bimtek mengenai pengelolaan dan pengintegrasian website JDIH.

Kepala Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Riau M. Diah dalam sambutannya sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan Bimtek ini. Diharapkan dengan adanya bimtek ini, masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses suatu peraturan.

Kegiatan ini dimulai dengan prosesi penyematan pin JDIH secara simbolis oleh Kakanwil Kemenkumham Riau.
Humas Kemenkumham Riau.
(Sb)

PLN Gelar Pasukan dan Peralatan KHSJ Untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kelistrikan Riau Kepri

Diposting oleh On 05.01

Pekanbaru  - Dalam rangka menyiapkan mitra kerja PLN yang berkualitas,  PLN Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau  melaksanakan penilaian gelar pasukan Kontrak Harga Satuan Jasa 21019 di stadion Kaharudin Nasution Rumbai 26/6.

Acara ini dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan peralatan kerja dan personil yang dimiliki oleh mitra kerja PLN. 

PLN mensyaratkan bahwa mitra kerja harus mempunyai atau menggunakan peralatan kerja sebagaimana fungsinya dan juga memakai alat pelindung diri untuk keselamatan kerja sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan optimal.

Gelar peralatan dan personil yang dilaksakan oleh PLN Wilayah Riau dan Kepri merupakan rangkaian proses pengadaan Kontrak Harga Satuan Jasa dan ini merupakan wujud transparansi PLN dalam mengimplementasi Good Corporate Government.

Sebanyak 36 mitra kerja yang hadir dan menampilkan peralatan kerja, seperti, kendaraan angkut tiang listrik, alat pengebor tanah, alat uji ketahanan isolasi, alat pelindung diri hingga personil yang dimiliki baik berperan sebagai pekerja maupun pengawas lapangan tidak luput dari pengecekan PLN.

Acara tersebut dibuka oleh Direktur Bisnis Regional Sumatera, Wiluyo Kusdwiharto. Dalam sambutannya Wiluyo menyampaikan dan mengingatkan seluruh pekerja untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja agar terbebas dari kecelakaan yang dapat merugikan bagi mitra kerja maupun PLN

 “Penyedia Barang dan Jasa dalam bekerja harus mempunyai atau menggunakan peralatan kerja sebagaimana fungsinya dan juga memakai alat pelindung diri untuk keselamatan kerja, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan optimal, dan pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Sudah pasti hasilnya  bermuara pada naiknya kepuasaan pelanggan dan meningkatnya citra PLN di masyarakat", ujar Wiluyo.

Acara ini juga dihadiri oleh Direktur dan pemilik perusahaan mitra kerja, General Manager PLN UIW Riau Kepri beserta manajemen. (Sb)

Polres Tulang Bawang Laksanakan Anjasana Peringati Hari Bhayangkara Ke-73, Berikut Sasarannya

Diposting oleh On 02.12

Lampung--Jelang peringatan Hari Bhayangkara Ke-73 tahun 2019, Polres Tulang Bawang melaksanakan kegiatan anjangsana.

Kasat Tahti Ipda Amrizal mewakili Kapolres Tulang Bawang AKBP Syaiful Wahyudi, SIK, MH mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan hari Rabu (26/06/2019), sekira pukul 09.30 WIB, di Kecamatan Banjar Agung.

“Adapun yang menjadi sasaran dalam kegiatan kami kali ini yaitu purnawirawan Suhaili (63) dan warakawuri Meri (38), mereka merupakan warga Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya,” ujar Ipda Amrizal selaku ketua panitia kegiatan.

Selain itu, kami juga melakukan anjangsana ke rumah Aiptu Redi Eka Wijaya (46), personel Polsek Banjar Agung, berdomisili di Kampung Tunggal Warga, yang menderita sakit stroke serta darah tinggi.

Kegiatan kami tidak berakhir sampai disini, kami kemudian melanjutkan kegiatan ke Yayasan Penyantun Anak Yatim Nadwah Abul Yatana, yang berada di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya. Yang mana di yayasan tersebut terdapat 30 orang anak yatim piatu.

Bentuk kegiatan yang kami lakukan adalah selain melakukan ramah tamah, juga memberikan bantuan berupa paket sembako kepada mereka.( Zainuddin/Dedy/Red)


Satlantas Polres Tulang Bawang Tilang Puluhan Pelanggar

Diposting oleh On 02.07

Lampung--Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Tulang Bawang menggelar K2YD (kegiatan kepolisian yang ditingkatkan), dengan sasaran para pengendara yang melintas di Jalintim (jalan lintas timur).

Kasat Lantas AKP Agustinus Rinto, SE, MH mewakili Kapolres Tulang Bawang AKBP Syaiful Wahyudi, SIK, MH mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari yaitu Senin (24/06/2019) dan Selasa (25/06/2019).

“Selama dua hari tersebut, kami telah melakukan penegakkan hukum terhadap para pelanggar lalu lintas sebanyak 42 tilang,” ujar AKP Agustinus, Rabu (26/06/2019).

Adapun rincian tilangnya yaitu untuk SIM (surat izin mengemudi) sebanyak 9 lembar, STNK (surat tanda nomor kendaraan) sebanyak 29 lembar, kendaran roda empat (R4) sebanyak 2 lembar dan kendaraan roda enam (R6) sebanyak 2 lembar.

Tujuan pelaksanaan K2YD ini adalah untuk menciptakan kamseltibcar lantas di seputaran Menggala serta untuk meningkatkan kesadaran kepada para pengendara yang melintas tentang arti pentingnya keselamatan dan kelengkapan surat-surat kendaraan maupun administrasi pribadi saat berkendara.( Zainuddin/Dedy/Red )

#Polda Lampung
#Polres Tulang Bawang

Pemkab Nias Selatan Adakan Pelatihan Pemandu Wisata Alam Balawisata

Diposting oleh On 00.28

NIAS SELATAN - Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pemuda Olah Raga (Disbudparpora) menyelenggarakan Pelatihan kepada Pemandu Wisata Alam Balawisata (Life Guard) khususnya daerah – daerah yang berkategori pantai, di Aula Hotel Yonas Teluk Dalam, Selasa (25/06).

Kepala Bidang Kebudayaan Disbudparpora Beatrik Wau, SS., sebagai Ketua Panitia mengatakan pelaksanaan pelatihan tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan yang sudah terlaksana sebelumnya yaitu Pelatihan Pemandu Wisata Budaya pada tanggal 23 - 25 Mei 2019. "Kegiatan hari ini yakni Pelatihan Pemandu Wisata Alam Balawisata (Life Guard), dan direncanakan berlangsung selama Tiga Hari mulai Tanggal 25 - 27 Juni 2019," ujar Beatrik Wau. 

Ia menjelaskan tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, pengetahuan yang benar untuk melakukan penyelamatan di pantai (Life Guard) dalam meminimalisir resiko kecelakaan pengunjung/wisatawan dan peselancar, apalagi dalam menyongsong event  besar yang akan dilaksanakan yaitu Nias Pro 2019 dan Sail Nias 2019.

Pelatihan Pemandu Wisata Alam Balawisata (Life Guard) ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pemuda Olahraga, Anggreani Dachi, SP., M.Si. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kabupaten Nias Selatan mempunyai pengembangan Pariwisata, salah satunya potensi wisata bahari yang menarik perhatian pengunjung yang hendak berwisata.

"Pantai di Nias Selatan miliki potensi cukup bagus. Sehingga dengan adanya pantai sebagai tempat kunjungan wisata, maka sangat diperlukan ada jaminan keamanan pantai. Oleh karena itu melalui pelatihan ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kecelakaan di pantai," ungkap Anggreani Dachi.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan pelatihan tersebut, Kadis Budparpora Kabupaten Nias Selatan mengharapkan para peserta dapat menyerap berbagai materi yang disajikan oleh narasumber. "Kita sebagai daerah pengembangan wisata perlu belajar dengan Provinsi Bali yang menyiapkan Balawisata dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan bahari”, tandasnya.

Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pemuda Olahraga mendatangkan Narasumber yang ahli dalam bidangnya yakni dari organisasi Balawisata Badung Bali yang sudah berpengalaman bagaimana memberikan kenyamanan bagi para wisatawan di pantai.

Peserta pelatihan berasal dari daerah yang memiliki objek wisata pantai yang umumnya ramai dikunjungi seperti Pantai Sorake dan Pantai Lagundri Kecamatan Luahagundre, Pantai Rock star Kecamatan Toma, Pantai Ladeha Kecamatan Amandraya, Pantai Moale Kecamatan Oou dan beberapa dari Kepulauan Batu. (*)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *