Kota Bekasi - Konferensi Mahasiswa Papua (KMP) hari ini berkumpul di DKI Jakarta untuk menyamakan pemikiran dan pandangan serta merespon dinamika yang berkembang di Papua terkait agenda pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) tersebut.
Dimulai dari kekerasan yang terjadi berulang-ulang di tanah Papua, menurut koordinator KMP, Moy Boymasa, kekerasan itu terjadi dan terus beranak pinak seiring niat pemerintah memekarkan tanah Papua menjadi enam DOB baik di Papua maupun Papua Barat.
Publik di Indonesia, terkhusus masyarakat tanah Papua tengah disodorkan dengan wacana lahirnya enam calon DOB provinsi baru di Bumi Cenderawasih. Enam calon DOB itu antara lain Provinsi Papua Tabi Saireri, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.
Rencana itu menuai pro dan kontra. Pemerintah pusat berdalil, salah satunya ialah mempercepat pembangunan kesejahteraan warga masyarakat di dua provinsi paling timur Indonesia itu.
Koordinator KMP melihat elite politik sedang genit memperebutkan kursi empuk kekuasaan baik gubernur, wakil gubernur, bupati, maupun wali kota di tanah Papua ialah sesuatu yang normatif.
”Namun, hal terpenting setelah kuasa digenggam adalah siapa pemimpin yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan umum bagi rakyat, itulah hal paling prinsip,“ tuturnya.
Di satu-sisi, ada rencana besar pemerintah baik pusat maupun daerah, di sisi-lain kesejahteraan rakyat masih jadi barang langka meski Papua berada dalam dekapan UU tentang Otonomi Khusus hasil amendemen. Niat memekarkan tanah Papua menjadi enam provinsi perlu dilihat lebih mendalam dan sungguh menjadi bahan refleksi bagi pemangku kepentingan Jakarta dan tanah Papua.
Malkin, Mahasiswa asal Kabupaten Teluk Bintuni mengatakan Mengapa kami semua perlu refleksi mendalam? Pertama, rencana pemekaran sejumlah provinsi baru di tanah Papua tampak sekadar ambisi elite tertentu untuk merebut jabatan. Lalu, saat jabatan digenggam, rakyat diborgol oleh kuasa formal elite. Elite lokal malah lebih hura-hura dengan jabatan, terpaut jauh dari rakyat dari kuasa formal yang direngkuh.
Lanjut Fadli Abdurrahman, Mahasiswa asal Kabupaten Kaimana menilai pemerintah perlu melihat tanah Papua secara keseluruhan, holistis, dan serius menyelesaikan berbagai akar persoalan tanah Papua yang masih menganga, sebelum mewacanakan kehadiran provinsi baru baik di Papua maupun Papua Barat.
Dan Salma, asal Kabupaten Sarmi meminta pemerintah mesti serius menjalankan sejumlah kebijakan terdahulu guna mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat di dua provinsi paling timur Indonesia.
Beberapa narasumber yang tergabung juga menjawab beberapa pertanyaan wartawan saat sesi konferensi pers dalam mendukung pemakaran di tanah papua pada jumat (25/03/2022) di Cafe saham, DKI Jakarta.
Adapun isi dari konferensi pers Konferensi Mahasiswa Papua sebagai berikut ;
1. Kami konferensi mahasiswa papua, mendukung adanya pemekaran provinsi ditanah papua.
2. Konferensi mahasiswa paoua mengajak semua masyarakat papua umtuk terus mengawal dan mengawasi program pemerintah terkait pemekaran provinsi di tanah papua agar bisa membawa kesejahteraan dan keselamatan bagi rakyat papua.
3. Konferensi mahasiswa papua akan menjadi mitra kritis dan solutif pemerintah untuk mengawal kebijakan serta keselamatan yang berpihak pada masyarakat asli papua.
4. Konferensi mahasiswa papua berharap dengan adanya pemekran di tanah papua dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang asli papua.
5. Meminta pemerintah melibatkan semua steakholder mulai dari tokoh adat,tokoh
agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat dalam mengambil kebijakan atau keputusan supaya program pemekaran di tanah papua bisa berlangsung dengan aman damai dan kondusif
”Kami dari Konferensi Mahasiswa Papua yang mewakili Kabupaten Sarmi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabpuaten Kaimana mendukung penuh pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi di Papua. Kami juga mendesak agar pemerintah pusat dan DPR RI untuk tetap konsisten dengan agenda yang saat ini sudah berjalan,” ungkap nya dalam pernyataan bersama yang disampaikan kepada wartawan, Jumat (25/03/2022).
Atas dasar tersebut kami mahasiswa dan pemuda-pemudi Papua dan Papua Barat yang terhimpun dalam beragam organisasi kepemudaan & kedaerahan bersama–sama mengagendakan Konferensi Pers, yang mana mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of change) yang merupakan salah satu komponen dalam masyarakat, dituntut untuk menjembatani permsalahan diantara poin-poin tersebut. Hal itu, dilakukan berdasarkan Tri Darma perguruan tinggi yang inti ketiganya adalah pengabdian untuk masyarakat. (RED)
