Tarutung-Sumut. Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, M. Si yang diwakili Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat, SH bersama Kajari Taput Tatang Darmi, Wakapolres Mukmin Rambe sosialisasikan Pernyataan Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tentang Protokol Pelaksanaan Acara Adat Istiadat/Pesta di Kabupaten Tapanuli Utara, sehari yang lalu (Kamis, 02/07/2020) bertempat di Balai Data Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung.
Sosialisasi yang juga dihadiri pengurus LADN, MUI dan BKAG, dilaksanakan secara virtual dengan aplikasi Zoom Meeting Room yang diikuti seluruh Camat, Kepala Desa dan Lurah se-Tapanuli Utara.
“Forkopimda telah menetapkan suatu Penerapan Protokol Acara Adat/Pesta di Era Menuju Tatanan Hidup Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 di Kabupaten Tapanuli Utara. Kita telah memasuki tatanan kehidupan baru, untuk itu kita tidak boleh berhenti dan hanya cemas namun harus terus berjuang untuk mengatasi covid-19 ini dengan mengikuti protokol kesehatan. Keseni juga hasil diskusi bersama stakeholder terutama Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat,” awal arahan Wakil Bupati.
“Mulai saat ini pelaksanaan pesta adat sudah diperbolehkan namun harus tetap mengikuti beberapa ketentuan yang ditetapkan. Acara pesta pranikah dan pernikahan harus membuat pemberitahuan kepada Gugus Tugas Kabupaten selambat-lambatnya 30 hari sebelum pelaksanaan pesta dengan melampirkan daftar tamu dan undangan dari luar Kabupaten Tapanuli Utara yang akan menghadiri pesta, pihak gereja wajib menyediakan APD seperti alat pengukur suhu tubuh, wastafel dan hand sanitizer, jumlah yang boleh memasuki lokasi hanya 20 persen dari kapasitas lokasi serta mengatur jarak minimal 1 meter dan semua wajib pakai masker. Apabila tamu yang datang dari luar Tapanuli Utara wajib menunjukkan surat keterangan uji rapid test yang masih berlaku, apabila tidak ada maka aparat/Petugas wajib mengembalikan yang bersangkutan ke daerah asalnya" lanjut Wakil Bupati.
“Harapan kita mematuhi aturan ini, ini bukan semata-mata untuk kepentingan Pemerintah tapi untuk kepentingan kita semua, ini persoalan nyawa dan persoalan kehidupan kita. Acara Pranikah dan Pemberkatan Pernikahan di Gereja harus selesai sebelum 10.30 dan tidak diperkenankan bersalaman. Apabila ketentuan protokol kesehatan tidak di patuhi, maka tim keamanan gugus tugas penanganan Covid-19 berhak membubarkan acara tersebut," lanjut Wakil Bupati.
Wakil Bupati juga menjelaskan tentang ketentuan tata cara penguburan mayat yang bukan pasien positif Covid-19 yang dibagi 2 yaitu ‘sarimatua dan saurmatua’, pihak keluarga yang berduka wajib melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Kabupaten, termasuk pelaksanaan pesta adat lainnya.
“Pelaksanaan seluruh kegiatan adat harus dilaksanakan seringkas mungkin. Saya harapkan para camat tetap melakukan sosialisasi Kesepakatan Bersama ini hingga ke desa, lakukan juga koordinasi termasuk dengan Gugus Tugas Kabupaten agar pelaksanaan tugas ini berjalan dengan baik. Kita akan terus melakukan evaluasi secara bertahap agar kita bisa mengetahui perkembangan sesuai dengan pemberian ijin pelaksanaan pesta,” tegas Wakil Bupati.
Pada kesempatan tersebut, Ketua MUI Taput menjelaskan terkait Acara Akad Nikah bagi Umat Muslim, seperti harus menyediakan APD protokol kesehatan Pandemi Covid-19, peserta prosesi akad nikah yang di lakukan di KUA atau di rumah maksimal 10 orang, tamu pernikahan yang hadir maksimal 20% dari kapasitas ruangan Masjid atau gedung pertemuan, bagi keluarga yang datang dari luar Kabupaten Tapanuli Utara wajib memberikan keterangan surat uji test rapid test. “Proses pernikahan tidak lebih dari 1 jam, makanan umum disediakan dalam bentuk nasi kotak atau nasi bungkus, dan pemberian kado di tentukan di tempat tersendiri tanpa bersalaman atau kontak fisik. “Begitu juga jika ketentuan protokol kesehatan tidak di patuhi makan tim keamanan gugus tugas penanganan Covid-19 berhak membubarkan acara tersebut." ujar Ket. Red
