Sanana, - Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) bagi penerima Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 di Desa Bajo, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula (kepsul), Provinsi Maluku Utara (Malut), di warnai protes, Selasa (16/06/20)
Musdes yang dihadiri oleh Kadis PMD, Tenaga Ahli Pendamping Desa, Camat Sanana Utara, Kapospol Sanana Utara, Kades dan Aparat Desa, Ketua BPD dan Anggota, serta sekitar puluhan warga Desa Bajo itu awalnya berjalan mulus dari mulai pembukaan hingga selesai penyampaian materi oleh beberapa narasumber.
Setelah selesai Narasumber menyempaikan materi Ketua BPD, Edi Saleh selaku Pimpinan Musyawarah lansung mengambil alih forum musyawarah desa untuk menyampaikan dan membaca jumlah penerima BLT DD.
"jadi untuk penerima BLT DD itu hanya 161 KK, jadi lansung saja saya bacakan nama-namanya, nanti kalau ada yang tidak puas saya berikan kesempatan untuk berikan masukan, " Ucapnya Ketua BPD Desa Bajo.
Namun setelah nama-nama di bacakan dan masuk pada saat sesi tanya jawab kondisi mulai memanas karena masyarakat mulai melakukan protes terkait data penerima, kriteria yang di gunakan dan juga masyarakat meminta agar pembagian BLT - DD dibagi rata kepada seluruh warga masyarakat bajo yang terdampak covid-19.
Salah seorang warga bajo sebut saja Fahmin Daiyan, saat diberikan kesempatan pada sesi tanya jawab ia menyesalkan sikap dan pernyataan kadis PMD, Camat Sanana Utara yang saat menyampaikan materi terkesan mau lari dari masalah.
"saya menyesalkan pernyataan dan sikap Kadis PMD dan pa Camat, saya lihat-lihat apa yang di sampaikan tadi itu sengaja mau mengkostruksi pikiran warga yang hadir ini agar apa yang dorang sampaikan itu warga kase iyo-iyo saja biar dorang lari dari masalah yang ada, " bebernya.
Lanjut mantan aktifia Fahmin menanyakan soal data penerima 161 KK atau pun data yang tidak menerima dan mengenai kriteria yang di gunakan dalam proses pendataan oleh Relawan Covid-19 Desa Bajo.
"Permendes Nomor 6 tahun 2020 bilang so jelas kalau syarat penerima BLT DD itu yang paling utama warga kategori miskin yg kehilangan mata pencaharian akibat covid-19, jadi tidak menggunakan 14 kriteria miskin karena itu syarat untuk PKH, dan kalau pake 14 syarat itu di bajo ini tidak ada yang layak menerima BLT DD, kemudian saya juga minta tim Data jelaskan soal data 161 KK yang di anggap layak itu indikatornya apa dan sisa 80 KK yang di anggap tidak layak itu indikatornya apa, sehingga melalui forum musyawarah ini kita buat perbandingan agar semua warga merasa puas, karena kalau bilang layak yang sisa 80 KK itu juga layak karena merasakan juga dampak dari covid-19, jadi saran saya biar adil 80 KK itu jiga harus namanya masukan dalam penerima BLT - DD saja, "Ucapnya.
Fahmin menambahkan, ia merasa kecewa dengan sikap Ketua BPD yang tegesa-gesa mengambil keputusan untuk menetapkan 161 KK penerima BLT DD, sementara mengabaikan 80 KK yang namanya tidak masuk data penerima BLT-DD.
"saya pikir ketua BPD ini keliru dan tidak paham esensi dari Musyawarah Desa Khusus itu makanya warga mau bicara juga di batasi, pada dalam aturan jelas musdesus itu kan agenda musyawarah warga untuk validasi dan finalisasi data penerima, masa kita tanyakan soal data biar di validasi secara terbuka tapi kok di tutup-tutupi, baru anehnya yang di bahas hanya bagaimana biar cepat-cepat finalisasi data fersi tim covid-19 dan terkesan memaksan dan menekan masyarakat yang hadir untuk sepakati data yang di bacakan".tambahnya
Secara terpisah salah seorang warga yang enggan di sebutkan namanya saat di wawancarai mengatakan, saat Musdesus berlansung dia melihat Pj. Kades layaknya patung yang diam membisu, menurutnya Pj. Kades juga bingun tidak bisa menjawab apa yang di tanyakan warga karena mungkin memang pada saat proses pendataan ada yang tidak beres.
"pada saat musdesus berjalan saya lihat Pejabat Kepala Desa (Kades) sama deng patong diam membisu seng bisa ba suara apa-apa".tuturnya.
Dirinya menambahkan, secara pribadi ia merasa bingun dengan sikap Danpos Sanana Utara IH yang terkesan sibuk dan panik saat warga bertanya agar pemerintah desa buka-bukaan juga soal penggunaan dana tahap 1 tahun 2020.
"beta lihat di musdes tadi kades model patung baru danpos yang sibuk ulang, setiap orang bertanya dia yang sibuk deng panik, baru yang biking katong warga bingun, butul suda danpos itu orang bajo tapi kan biking ruma di pohea jadi pastinya so maso warga pohea karena ruma di pohea, dan itu dia kan seorang danpos masa ambil kesempatan lagi bicara karena katanya dia orang bajo jadi ada hak untuk bacarita sebagai orang bajo, tapi kalau secara pribadi beta lihat danpos bacarita tadi seng layak karena terkesan mau provokasi ulang karena bacarita serang orang yang batanya itu secara pribadi ulang, tadi kalau ada yang tanggapi bahasanya danpos pasti akan kaco, baru yang biking tong tamba bingun blt itu kan warga punya hak masa bicara ulang kalau warga talalu banya tanya lebae dana itu kase pulang ke negara saja atau lebae alihkan saja ke mesjid, sebenarnya kan danpos itu biar orang bajo tapi kan sebagai keamanan harus netral jang memihak ulang bela kades, jadi sebagai warga saya berharap kalau Pa Kapolres baca berita ini bisa evaluasi danpos sanana utara karena katong lia-lia danpos so talalu campur hal-hal di desa, pada hal di desa ini kan juga ada babinkamtibmas". Harapnya, tutup..***(Km
