BOBONG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, Akhirnya angkat bicara terkait buruknya sistem pelayanan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPPKAD) pulau Taliabu yang lambat dalam memproses pencairan anggaran daerah sehingga berefek terhadap kinerja pemerintah daerah dan pembayaran gaji Honorer.
Amatan media ini, sejumlah anggota DPRD Kabupaten pulau Taliabu pada rabu (10/3) kemarin mendatangi Badan Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPPKAD) dan ditemui kantor tersebut tak bertuan pada hal mereka datang dijam kantor.
Salah satu anggota Dewan kabupaten (Dekab) Pardin Isa langsung angkat suara lantaran terkejut melihat secara kasat mata kantor yang didatangi sudah tak bertuan di jam itu.
menurutnya, BPPKAD saat ini sangat bobrok dan lamban dalam melakukan pelayanan publik sehingga kondisi tersebut sangat berimbas dan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah serta sumberdaya aparatur yang semakin lemah.
" Dinas bikin permintaan ngoni tono sampe, ondo sampe, orang baku tunggu deng SPPD di bank ngoni tara bawa kasana, model bagitu katong mau bangun daerah dengan cara bagitu k, Goblok ni" semprotnya di depan pintu kantor BPPKAD yang tertutup rapat itu.
dia menilai, BPPKA gagal dalam melakukan pengelolaan keuangan secara baik.
"APBD cuma ratusan milyar kong kelola itu saja kong bayar orang pe honor - honor me tara bisa tu, sementara itu, Kepala BPPKAD, Irwan Mansur setelah berminggu minggu bertandang ke luar daerah dan baru sehari masuk kantor tiba - tiba bertandang keluar daerah sehingga hal ini menambah amarah wakil rakyat siang itu,
sebelumnya, Irwan mansur yang dihubungi media ini beberapa waktu lalu beralasan keterlambatan pembayaran gaji dan pencairan anggaran adalah kesalahan Bendahara SKPD yang lambat mengajukan permintaan pencairan anggaran sehingga dirinya beralasan setelah kembali di akhir februari lalu akan segera tuntaskan masalah pembayaran gaji, padahal hingga memasuki bulan ketiga tahun 2020 ini anggaran pun tak kunjung cair, bahkan dihadapan wakil rakyat, salah satu tenaga honorer mengaku sudah 9 belum terima gaji.
Mendengar hal itu, wakil rakyat justru kembali marahi seluruh PTT karena dinilai diamkan masalah ini .
" kerja di daerah sendiri kong diperbudak kaya begitu kng ngoni mau, masuk di akal deng bulan - bulan tara terima gaji kong ngoni badiam, tara pernah mo bikin laporan apa k, tutup mulut samua" kesalnya.
Wakil rakyat yang berkunjung di BPPKAD siang itu yakni Sukardinan Budaya dan Pardin Isa (Komisi I ) Muh Alnajib Sarihi Komisi II dan Vidya Alwi komisi III. ( *)
