"Daftar Penilaian Kepatuhan pelayanan Publik kantor BPN ini di terimanya melalui pesan Washap nya Abiyadi Siregar Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara Selasa Siang (4/02/2020) yang juga sebagai tempat wadahnya Ombudsman atau yang dikenal juga Jejaring Ombudsman Sumatera Utara.
Survei yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara ini sebelumnya sudah dilakukan pada tahun 2018 yang lalu dengan Entitas yang sama yakni 13 kantor BPN Kabupaten/kota,namun dalam survei penilaian yang sama, entitas yang sama yakni 13 kantor BPN Kab/kota tidak ada yang masuk ke Zona Hijau alias Predikat Penilaian Baik, bahkan ada 5 kantor BPN Kab/kota yang mendapat peringkat Zonah Merah alias predikat Buruk diantaranya Kantor BPN Asahan, Nias Selatan, Phakphak Barat serta Kantor BPN Simalungun.
Kantor BPN T.Tinggi hanya memperoleh Nilai 66.00 Survei kepatuhan Atributisasi pelayanan publik dari Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara, artinya kantor BPN T.Tinggi belum sepenuhnya memenuhi kelengkapan Atributisasi yang di pajang, diletakkan, ditempel, dan di tayangkan,yang mendukung jenis pelayanan publik yang ada di kantor BPN Tebingtinggi,sebagaimana Standarisasi yang ditetapkan oleh Undang-undang pelayanan publik.
Ini menunjukkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi harus berbenah diri, agar tahun 2020 ini mendapat Predikat Zona Hijau alias Predikat Pelayanan Yang Baik dengan sendirinya rakyat merasakan pelayanan yang maksimal juga,jelas Ratama Saragi,Walikota Lira Tebingtinggi,( R-RS).
