Ketidakhadiran beberapa perusahaan ini terkuak ketika Bupati Pelalawan HM Harris mengabsensi satu persatu dari seluruh perusahaan yang diundang menghadiri Rakor Karhutla di aula auditorium kantor Bupati Pelalawan.
Harris menuding ketidakhadiran perwakilan perusahaan menghadiri Rakor ini adalah bentuk ketidakseriusannya dalam menangani Karhutla.
hal tersebut pun membuat poleming di kalangan masyakat yang pada akhirnya megundang para aktivis pegiat antikorupsi dan para pakar hukum pidana angkat bicara,
Dosen Hukum Dr. Muhammad Nurul Huda, SH MH,mengatakan Ini bisa dikatakan bentuk “pembangkangan dan pelecehan”. Ini tidak baik. Ini yg minta hadir Bupati. Perusahaan Agar belajar menghormati pimpinan."pungkas Dr.M.Nurul Huda.SH.MH
Beber Guru Dosen Hukum UIR itu yang biasa di sapa Huda, kedelapan perusahaan yang tidak hadir dalam rakorda antisipasi karhutla di kantor bupati kab. Pelalawan
1. PT Peputra Supra Jaya (PSJ),
2. PT Guna Dodos,
3. PT Pesawon Raya,
4. PT Merbau Pelalawan,
5. PT Nasional Timber,
6. PT Bukit Raya Timber,
7. PT Putra Riau Perkasa, dan
8. PT RGM.
,ungkapnya menjelaskan
Direktur LSM FORMASI RIAU Dr. Muhammad Nurul Huda, SH MH mengatakan Ini bisa dikatakan bentuk “pembangkangan dan pelecehan”. Ini tidak baik. Ini yg minta hadir Bupati. Perusahaan belajarlah menghormati pemimpin.'pungkas Huda.
Jadi mereka perusahaan-perusahaan yang tidak hadir itu maunya apa? Ini pencegahan karhutla program prioritas Bapak Presiden Jokowi dan yang saya tahu ini juga program pencegahan karhutla juga merupakan kebijakan prioritas Kapolda Riau Pak Agung. "sebut Dosen Hukum UIR Dr.M.Nurul Huda.SH.MH
sampai berita ini di terbitkan pihak dari perusahaan belum memberikan penjelasan atau klarifikasi.red
