Notification

×

Iklan

Iklan

Waah.. Diduga Temuan Audit LHP PBK RI. Pembayaran Honor Kegiatan BPKAD, Terdapat Kelebihan Pembayaran sebesar Rp76.062.500,00

Sabtu | 10/19/2019 WIB Last Updated 2019-10-19T13:43:24Z
KUANGSING--RIAU - Diduga Pdf. LKPD Temuan Audit LPH BPK RI Tahun 2017 dijelaskan mengungkapkan pada halaman 316 di paparkan bahwa, Pembayaran Honor Kegiatan pada BPKAD, Terdapat Kelebihan Pembayaran sebesar Rp76.062.500,00
LRA Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA 2017 menyajikan realisasi belanja Barang dan Jasa sebesar Rp287.241.897.245,51 atau 84,93% dari anggaran sebesar Rp338.192.500.311,17.
'beber di jelaskan pada Pdf.halaman 316 tersebut

Lanjut di jelaskan bahwa."Dari realisasi tersebut, diantaranya sebesar Rp58.096.006.153,00 atau 89,69% dari anggaran sebesar Rp64.774.838.716,00 merupakan belanja honorarium dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Belanja Honorarium TA 2017
Uraian Belanja Anggaran

1 2 3 4=3/2x100%
Honorarium PNS 24.252.550.000,00 20.641.458.018,00 85,11%
Honorarium Non PNS 40.522.288.716,00 37.454.548.135,00 92,43%
Jumlah 64.774.838.716,00 58.096.006.153,00 89,69%

Hasil pemeriksaan atas realisasi belanja Honorarium PNS dan Honorarium Non
PNS pada BPKAD menunjukkan bahwa pembayaran honorarium tidak sesuai ketentuan dengan uraian sebagai berikut.

a).Pembayaran honorarium tidak berdasarkan analisis standar biaya
Pada Tahun 2017, BPKAD merealisasikan belanja honorarium PNS dan Honorarium
Non PNS untuk 25 kegiatan sebesar Rp7.984.000.000,00 atau 94,47% dari anggaran sebesar Rp8.451.100.000,00 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah dengan
rincian kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 1. Tabel 5. Realisasi honorarium pada BPKAD
 No. Bidang Jumlah
Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi Persentase 1 2 3 4 5 6=5/4x100%

1).Anggaran 11 4.480.500.000,00 4.211.000.000,00 93,99%

2).Perbendaharaan 5 1.187.000.000,00 1.144.950.000,00 96,46%

3).Akuntansi 4 1.687.950.000,00 1.623.950.000,00 96,21%

4).Aset 5 1.095.650.000,00 1.004.100.000,00 91,64%

Total 25 8.451.100.000,00 7.984.000.000,00 94,47% Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penetapan standar satuan pembayaran dan besaran biaya dilakukan tidak berdasarkan Analisis Standar Biaya (ASB)..pungkas di ungkapkan pada halaman 316 pdf tersebut.

Standar satuan pembayaran besaran biaya ditetapkan melalui kegiatan musyawarah penyusunan standar biaya belanja tidak langsung dan belanja langsung yang,"ungkap di jelaskan diduga pdf.lkpd lhp bpk ri halaman 316 tersebut.

Sumber:Diduga Pdf.lkpd lhp bpk ri.
Lp/Red
×
NewsKPK.com Update