Salah seorang warga Hapoltakan menyampaikan keluhannya saat anak kandungnya hendak mengambil SKHU disebuah Sekolah SLTP diwilayah Merek Raya.
Menyebutkan bahwa ketika itu anaknya tidak membawa uang sesuai apa yang diminta pihak sekolah yakni 150 ribu untuk pengambilan SKHU sesuai kesepakatan para orang tua murid pada saat rapat dengan pihak Komite dan pihak Sekolah tersebut. Sehingga Anak nya itu terpaksa harus pulang kembali kerumah dengan tangan kosong. Ujar Saragih.
Hal serupa juga tak jauh beda seperti di sejumlah sekolah SLTP lainnya dengan pungutan berpariasi mulai dari 100 hingga 150 ribu diantaranya dibeberapa Sekolah Tingjat SLTP.
Yakni SLTP Negeri 1 dan juga SLTP Negeri 2 dan juga SMP Negeri 3 yang berada diwilayah Kecamatan Raya. pihak sekolah yang berhasil dikonfirmasi awak media ini menyebutkan pihaknya menepis bahwa adanya Kutipan Liar atau Pungli.
Sebab pihak sekolah bersama Komite saat menggelar rapat menyampaikan apa apa yang masih harus dibenahi disekolah tersebut namun terkendala terkait Dana Pembangunannya.
Nah para orang tua murid yang hadir menyampaikan gagasannya yakni agar suka rela menyerahkan dana sebagai sumbangan pada pihak sekolah.
Sayangnya para orang tua murid yang menyetujui adanya itu kebanyakan dari kalangan masyarakat yang berpenghasilan menengah.
Akan tetapi bagi masyarakat yang berpengahasilan dibawah garis kemiskinan sangat lah keberatan akan tetapi mau bilang apa suara mereka kalah oleh kalimat setuju....setuju...setuju dari para orang tua murid yang berpenghasilan menengah ke atas.
Salah seorang Ketua LSM KPK Nusantara Sumbayak menanggapi hal itu dirinya menyebutkan bahwa wajah pungutan atau Pungli dengan berkedok Sumbangan Sukarela itu sudah menjadi tradisi di sejumlah wilayah Kabupaten Simalungun nahsekarang pengambilan SKHU belum lagi Nanti saat pengambilan Ijazahnya.
Bahkan kemungkinan juga dikabupaten-kabupaten dan kota lainnya diseluruh wilayah Indonesia lainnya pun disanyalir akan sama. Pungkasnya. (Dani)
