HEADLINE NEWS

Hukum Mati Koruptor

Hukum Mati Koruptor
Dirgahayu Republik Indonesia

Dugaan Pemalsuan Dokumen di Kabag dan Bendahara Humas, HCW Minta Kejati Periksa Secepatnya


TALIABU-  Dugaan Jeratan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Dokumen, Menanti Kapala Bagian  dan Bendahara Humas.

Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokoler Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab), Maluku Utara, diduga telah melakukan pemalsuan tandatangan wartawan biro Taliabu.

Bagimana tidak, Kabag Humas bersama Bendaharanya melakukan pemalsuan tersebut untuk menggelabui awak media yang selama ini dan tidak terbuka mengenai besaran nilai anggaran belanja media di Bagian Humas dan Protokol  itu.


Bendahara Humas dan Protokol Acim Fokaaya saat ditanya salah seorang wartawan di ruang kerja Humas dan mengakui bahwa cap media yang dia minta.


Hal ini diakui Bendahara Humas dan Protokol Acim Fokaaya saat melakukan perdebatan kecil dengan salah satu Oknum wartawan diruang humas belum lama ini.

“ kalau tidak di cap berarti akan jadi temuan BPK RI Perwakilan Malut”. Acim pun diam membisu saat ditanya setelah cap siapa yang tuangkan tanda tangan diatas cap tersebut.


Wakil Direktur Halmahera Coruption Whact,"Rajak idrus" Meminta  Polda Malut dan Kejati Maluku Utara segera Usut tuntas Kasus ini, karena Berdasarkan informasi yang dikantongi Media , menyebutkan kerja sama Media dan Pemda Taliabu mencapai hingga ratusan juta rupiah, namun wartawan hanya diberikan dengan istilah uang rokok.


 Bahkan Humas dan Bendahara selalu menyebutkan bahwa wartawan dan Pemda ada kerja sama dalam bentuk belanja koran atau lainnya tetapi semua itu hanya sebutan lisan tanpa ada selembar kertas untuk ditanda tangani oleh awak media.


Hal ini membuat awak media merasa dirugikan karena BPK mengatahui tanda tangan laporan keuangan belanja media di Bagian Humas dan Protokoler itu tak satupun awak media yang  menandatangani.

Berkaitan dengan tanda tangan itu palsu. Oleh karena itu, Kabag Humas Abdul kadir Nur Ali dan Bendaharanya Acim Fokaaya diduga melakukan hal yang bertentangan dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan hukuman 6 Tahun penjara.ungkp Rjk

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *