Pengakuan tersebut dijelaskannya ketika dikonfirmasi NewsKPK Rabu 8/5/2019.
"Masalah itukan sudah saya sampaikan bahkan saat ini kasus itu, sudah di tangani Kejaksaan Negri Liwa (Lambar) memang benar 2016 Bumdesa saya anggarkan 50 juta, untuk 2017 saya anggarkan 90 Juta dan 2018 saya anggarkan kembali 30 Juta, dan untuk dana tersebut memang saya ambilkan dari (DD) dana desa," ujarnya.
Masih kata Akrom, ketika ditanya soal keterlibatan Ketua dan Bendahara Bumdes yang mana saat itu ketua Bumdes Mustopa menegaskan dirinya tidak tau mengenai dana bumdes itu sampai saat ini dan saya juga tidak tau apakah saya ini ketua bumdes apa bukan karna sampai Saat ini 2019 saya belum menerima Sk dari kepala desa Akrom kemudian ditambah pengakuan bendahara Ali imbron yang tidak lain adik kandung Kepala desa itu mengatakan saya tidak tau mengenai dana bumdes 2016,2017, yang saya tau pada tahun dua ribu 2018 lalu bendahara desa Suryadi menitipkan uang sebesar 30 juta kemudian kurang lebih satu dua minggu uang itu saya pegang uang itu di ambil lagi oleh kepala desa, ujarnya
Masih kata ali Imron mengenai bendahara bumdes itu memang benar saya tapi sampai sekarang 2019 bumdes kami belun mempunyai buku Regkening bumdes, tegas nya, dan terkait keterangan ketua dan benda hara bumdes Akrom mengatakan,
Tolong itu tidak usah di bahas lagi, kaliankan sudah tau Koronoligisnya permasalahan itu, dan masalah ini juga kan sudah dipenegak hukum jadi kita tungga aja proses hukum berjalan saya akan patuhi proses hukum itu jadi kalian jangab pertanyakan masalah itu lagi karna kalau ini kalian tanya lagi jadinya saya emosi," cetusnya
Akrom minta, kepada penegak hukum agar kasus yang menimpa dirinya di tindak secara adil (Dedi)
