LSM Anti Korupsi Minta KPK Periksa Bupati Taliabu dan Kepala Dinas Karena Banyak Proyek yang Mangkrak

Ketua Indonesia Fight Corruption Intan Sari Geny ( Tengah ) bersama Agus Raharjo ( kanan)

Pulau Taliabu, Malut - Bagaimana perkembangan proyek pembangunan dan pengembangan objek wisata air Ratahaya yang dibangun oleh Dinas Parawisata Pemuda dan Olah Raga kabupaten Pulau Taliabu yang terbengkalai 20/4.


Lelang proyek tersebut dengan sistem LPSE Kabupaten Pulau Taliabu secara elektronic /dan online di wibsite resmi dengan kode lelang 61726 dan kategori pekerjaan konstruksi dengan metode pengadaan  e-lelang pemilihan langsung dan metode dokumen satu file dengan Nilai Pagu Rp.750.000.000 ( tuju ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nilai Hps Rp.750.000.000
Melaui Sumber anggaran APBD 2016 itu.

Buang - buang Uang APBD Ratusan Juta, Banyak Proyek di Pulau Taliabu Mangkrak

https://www.newskpk.com/2019/04/buang-buang-uang-apbd-ratusan-juta.html

Pokja ULP mengevaluasi penawaran tersebut maka perusahaan itu dianggap memenuhi persyratan untuk di tetapkan sebagai pemenang lelang yaitu CV. PEMBANGUNAN PALU JAYA  dengan Alamat perusahaan jln.banteng perumahan bumi anggur blok 10 palu kota sulawesi tengah, dan dengan total nilai kontrak Rp.744.238.000 (tuju ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah ) dengan NPWP No: 01.142.911.5-831.000

Proyek Mangkrak di Pulau Taliabu

Diduga pembangunan dan pengembangan objek wisata tersebut di anggap temuan BPK RI perwakilan maluku utara  dan Pemerintah kabupaten pulau taliabu selalu membuang - buang  Anggaran di tahun 2016 itu dan pembangunan tersebut ,tidak terurus lantaran tidak ada anggaran perawatan,dan

Publik juga menyoroti Bupati Kabupaten Pulau Taliabu karena banyak pembangunan Mangkrak di dinas-dinas tetapi tidak pernah juga diperhatikan.
Begitu juga DPRD Kabupaten Pulau Taliabu itu sebagai fungsi dari pengawasan tetapi tidak perna di fungsikan

Ketua Indonesia Fight Coruption Intam Sari Geny akan meyurati KPK meminta agar Bupati Takiabu dan Kepala Dinas di Periksa karena saya melihat banyak sekali uang APBD yang mubazir sehingga proyek ratusan juta bahkan miliaran mangkrak sehingga terjadi kerugian negara dan ini tidak bisa dibiarkan harus di periksa dengan KPK langsung ujar..


Kepala Dinas Parawisata, Pemuda dan olahraga, Septinus Barunggu kepada awak media bebera minggu yang lalu, membenarkan, bangunan yang tepatnya berada di samping kiri air Ratahaya sebagai tempat santai para pengunjung itu tidak ter urus sejak dibangun karena tidak ada pos anggaran pemeliharaan dan perawatan sejumlah bangunan tersebut. Bahkan 2019 ini pun tidak juga di anggarkan, Kata Septinus.

“Memang dari dulu sampai sekarang tidak ada anggaran untuk itu bangunan destinasi parawisata itu. Bahkan tahun 2019 ini pun tidak dianggarkan”Ungkap Kadis .

Menurut hasil penelusuran media, dilokasi bangunan, menemukan, sejumlah bangunan tampak mubajir karena tidak ter urus. Bahkan, sebagian bangunan sudah mulai rusak dan sebagianya lagi dipenuhi dengan semak-semak. Padahal salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah desnitasi wisata jika Pemerintah manfaatkan dengan baik. (Rajak)