Universitas Pakuan (Unpak) Merupakan Kelanjutan Dari Universitas Bogor (Unbo) Yang Pada Tahun 1980 Berganti Nama Dengan Universitas Pakuan Bogor Di Bawah Yayasan Pakuan Siliwangi.
Yayasan Pakuan Siliwangi berlaku aturan tentang Yayasan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2001 Dimana Susunan pengurus adalah:
Pengurus yayasan terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara
Pembina mengangkat pengurus yayasan berdasarkan keputusan rapat pembina
Pengurus yayasan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
Universitas Pakuan sekarang di percayakan untuk menjalankan kegiatannya di bawah rektor Prof. Dr. Ir. H. Didik Notosudjono., M.Sc. dan yayasan masih di bawah kepengurusan Bapak H. Subandi Al Marsudi, SH., MH sebagai Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi. Suatu jabatan kepengurusan yayasan yang se olah-olah tidak tergantikan dengan masa periode, tetapi akan tergantikan apalagi sudah meninggal. Begitulah kabar terhembus di ranah kepengurusan Yayasan Pakuan Siliwanggi Unpak bogor.
Dengan “keberlakuan” masa jabatan seperti ini, maka terbersit para para dosen senior berkeinginan untuk menduduki jabatan kepengurusan Yayasan tersebut, karena kekal sampai akhir hayat.
Unpak sekarang dalam pesta demokrasi, yaitu pemilihan Dekan pada Fakultas, di lingkungan Unpak.
Pesta demokrasi ini sudah di mulai dari tanggal 05 Maret 2025 dengan diawali dengan penyebaran peraturan YPS tentang tata cara pemilihan Dekan ke Fakultas dan sekolah di lingkungan Unpak, yaitu Peraturan Yayasan Pakuan Siliwangi No. 01/PER/YPS/III/2025.
Tahapan pemilihan Dekan Fakultas, Sekolah di lingkungan Unpak Bogor periode 2025-2030 ini nanti berakhir pada tanggal 02-04 Agustus 2025 dengan agenda pelantikan dan pengucapan sumpah/janji jabatan dekan terpilih. Serta serah terima jabatan dari dekan terdahulu kepada dekan terpilih.
Tahapan ini di buat dengan proses yang sangat seksama, adil, jujur dan trasnparan. Dimana proses ini di dahului dengan pembentukan Panitia Pemilihan Dekan (PPD) pada setiap fakultas dan sekolah, juga melalui rapat senat fakultas dan sekolah, kemudian baru calon dekan akan ditentukan dengan Keputusan Rektor.
Unpak harus memberikan suatu pesta demokrasi yang adil, jujur dan transparan. Karena lembaga akademik akan melahirkan generasi-generasi muda emas untuk pembangunan bangsa tanpa Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
Apakah proses demokrasi pada pemilihan Dekan pada lingkungan Unpak akan berjalan sesuai tanpa prinsip Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme KKN?
Mari kita monitor dan lihat nanti, apalagi terdengar “issu” Ketua Yayasan Pakuan Siliwanggi akan mengadang-gadangkan “anak kandung nya” untuk menjadi Dekan pada salah satu Fakultas di Unpak Bogor, dan ada juga kandidat yang sedang menduduki jabatan sebagai “komisioner“ dilembaga Pemerintahan yang nantinya tentu tidak akan fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai “dekan” apabila terpilih
Terlihat gejala yang sangat tidak sehat didalam Universitas Pakuaan Bogor ini dalam berdemokrasi dan pola intervensi yayasan yang membuat Rektor sekalipun tidak berdaya hal ini tidak sejalan dengan Hasta citanya Presiden Prabowo dan geletarnya Gubenur Jawa Barat yang turun langsung ke masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahanya untuk memberantas KKN.
Apabila indikasi KKN yang sudah berakar ini diteruskan memungkinkan pemerintah untuk campurtangan langsung, mengingat Yayasan Pakuan Siliwangi adalah yayasan yang tidak pernah di audit secara transparan dan akuntable sesuai ketentuan UU tentang yayasan dan ribuan Mahasiswa nasibnya tergantung pada yayasan ini. (Redaksi)
