Notification

×

Iklan

Iklan

Warga Mohon Agar Presiden Jokowi Turun Tangan Soal Polemik HGU PT. lonsum Kebun Bahlias

Kamis | 3/21/2024 WIB Last Updated 2024-03-21T04:12:39Z


Simalungun,Sumut - Polemik harapan warga Desa/Nagori Balhlias Kecamatan Bandar,Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara menuai reaksi bebera kalangan masyarakat,pasalnya banyaknya kariawan PT.Lonsum Kebun bahlias yang di PHK secara masal oleh manejemen Kebun bahlias,mengakibatkan para mantan kariawan kehilangan penghasilan, dan tidak memiliki tempat tinggal. 


Oleh sebab itu Pemerintahan Nagori Bahlias mencoba memberikan solusi pada para matan kariawan dengan memintah agar PT.Lonsum Kebun Bahlias melepas sedikit lahan untuk membantu memberikan tinggal bagi mereka. 


Seperti dijelaskan Oleh pemerhati lingkungan hidup Sumatera Utara KL.Simajutak S,H mengatakan,"kita berharaf agar pihak PT.Lonsum membuka hati pada mantan kariawanya yang suda bekerja puluhan tahun di PT. Lonsum Kebun Bahlias,alasan PHK besar besaran oleh PT.Losum disebabkan kerugaian, jika memang rugi kenapa dilakukan perpanjanagan HGU.


Untuk itu pihak BPN Sumatera Utara,Kementrian ATR dan bapak Peresiden kita Joko Widodo bantulah para matan Kariawan yang telah di PHK Lonsum, jangan biarkan para mantan kariawan itu sengsara,sebab kita kawatirkan bila pihak pemerintah tidak ambil sikap membantunya, dikawatirkan akan timbul kejahatan kejatan baru yang bisa menimbulkan negara tudak kolusiv,sebab para kariawan butu makan butu tempat tinggal, yang saat ini mereka tidak memiliki biaya, ucap kaliamat simanjutak S,H.Rabu 20/3/2024.


Diketahui pihak pemeritahan Nagori Bahlias Kecamatan Bandar telah besurat Kepada Kementrian Agraria dan tataruang /badan pertanahan Nasional dengan nomor surat 178/VII/2006/2023,prihal Permohonan memfasilitasi perkebunan masyarakat ( PLASMA) yang akan digunakan untuk.


Fasilitas prasarana perluasan untuk pemukiman masyarakat Nagori bahlis yang terdampak PHK oleh PT Lonsum Bahlias,yang tidak mempuyai pemukiman ,Frasarana kegiatan olah raga/tanah lapang,Frasarana untuk TPU,Frasarana untuk bidang pendidikan seluas 4 Hektar,Tanah kas Nagori/Desa ,total luas yang dibutuhkn sebanyak 55 Hektar.



Seperti penjelasan Pangulu Nagori Bahlias M.Sapi’i S,H mengatakan ” kami suda melakukan kordinasi pada pihak-pihak terkait seperti pihak kebun bahlias dan pihak bandan pertahan nasional (BPN) juga sampai Kementrian ATR di Jakarta.


“Atas nama pemerintahan Nagori dan masyarakat nagori bahlias,kami akan berjuang semaksimal mungkin untuk memohon agar harapan kami bisa terealisasi,kita mendorong agar pihak BPN provinsi sumatera utara yakni tim panitia pemeriksaan tanah B Kanwil BPN provinsi Sumatera Utara mengeluarkan lokasi tanah yang kami butuhkan dari pembaharuan HGU PT.PP Lonsum kebun Bahlis 2023 seluas 55 Hetar.


Semoga pihak BPN Sumatera Utara Kementrian ATR dan bapak Joko Widodo mendengar keluhan kami, dan membatu masyarakat yang berdampak akibat PHK besar-besaran yang dilakukan oleh pihak PT.PP Lonsum Kebun Bahlias ,mereka saat ini sangat memprihatinkan,ini waktu yang tepat melepas tanah yang kami harafkan, tinggal kita lihat saja apakah pihak BPN dan Pihak PT.PP Lonsum indonesia terbuka hatinya untuk melepas bidang tanah yang kami maksut,ucap Pangulu mengahiri.Kamis 21/03/2024.(R-01)

×
NewsKPK.com Update