Bekasi - Paripurna KUA PPAS yang diselenggarakan di DPRD Kota Bekasi, Senin (22/8/2022), diwarnai dengan aksi walk out salah seorang anggota DPRD Kota Bekasi asal PPP, Sholihin dan H.Bambang.
Hal ini dilakukan karena dirinya secara langsung memprotes dan menganggap Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bekasi tidak mendukung keberadaan pesantren di Kota Bekasi dan hal tersebut dibuktikan dengan tidak disediakannya anggaran untuk pesantren.
"Kita sudah punya Perda pesantren, kita sudah ada UU Pesantren, sudah ada Perpres. Kita punya Perda, kenapa tidak dianggarkan?. Buat apa ada Perda pesantren kalau tidak dianggarkan?,” ucap Sholihin,saat diwawancarai media.
“Berarti Plt Walikota ini tidak ada keberpihakan kepada pesantren. Pesantren ini punya sejarah besar dalam merebut dan memperjuangkan kemerdekaan, yaitu para santri. Pemerintah harus hadir disitu,” tandasnya.
Dia mengatakan, setelah Paripurna DPRD Kota Bekasi mengesahkan KUA PPAS tahun 2023, secara otomatis anggaran pesantren tidak masuk dalam anggaran tahun 2023.
Gus Shol menambahkan, PPP sebagai partai islam menyayangkan anggaran pesantren tidak masuk pada tahun 2023. Padahal menurutnya Kota Bekasi sudah ada Perda penyelegaraan pesantren.
Ia juga menjelaskan, keberadaan pesantren memiliki peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, keberadaannya tidak bisa dilepaskan dalam sejarah bangsa.
"Pesantren memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, jadi tidak bisa dilupakan begitu saja," ujarnya.
Selain terkait anggaran Pesantren juga terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi, diaman PAD Kota Bekasi ditetapkan kurang lebih sebesar Rp3 triliun.
"Dari pantauan kita,PAD Kota Bekasi bisa mencapai diangka Rp3,5-4 triliun. Dan hal inilah yang harus dimaksimalkan oleh Pemkot Bekasi melalui pengelolaan parkir tegas Gus Shol.
Kemudian,ia menilai keberadaan Perumda Tirta Patriot kurang maksimal dari segi pelayanan yang diberikan kepada pelanggannya.
"Gus Shol meminta Perumda Tirta Patriot memaksimalkan pelayanannya kepada konsumen, jangan ada kesan minimal.
Anggota DPRD Kota Bekasi, Sholihin, yang juga Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi, mengaku kecewa anggaran untuk pesantren tidak masuk dalam KUA PPAS APBD tahun 2023. Padahal kata Sholihin Kota Bekasi sudah punya Perda Pesantren yakni Perda 05 tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. (YS)
