BEKASI - Batalnya Seminar Nasional Digitalisasi Dunia Pendidikan, mencuat kekecewaan di Forum mahasiswa terhadap Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, pasalnya beberapa kali menyurati dan undangan, pihak kemendikbud tidak memberi kejelasan untuk bersedia berdiskusi lewat seminar ini terhitung dari bulan February hingga hari ini (4/7/2022)
"Kami turut menyatakan sikap kecewa kepada bapak Mendikbud beserta seluruh jajarannya, yang kita lihat hari ini seperti di menara gading yang tinggi sehingga enggan untuk mau menjawab pertanyaan dan mendengar keluhan dari masyarakat Indonesia," kata Surya dalam konferensi pers pada Senin (4/7/2022).
"Kami meminta maaf kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat dalam seminar ini maupun pihak rektorat dan seluruh tamu undangan," lanjut Surya mengungkapkan kekecewaannya.
Seminar Nasional Digitalisasi Dunia Pendidikan tersebut atas kerjasama FUMA dan BEM Universitas Panca Sakti Bekasi yang diselenggarakan di Bekasi pada Senin (4/7/2022).
Awalnya seminar ini diagendakan pada tanggal 28 Mei 2022, namun tidak mendapat respon maupun tanggapan yang konkrit dari kementerian dan kembali dijadwalkan ulang pada 4 Juli 2022.
"Tetapi hasilnya juga sama, hingga akhirnya kami memutuskan untuk membatalkan seminar ini," kata Surya.
Surya menceritakan, Seminar Nasional ini berawal dari temuan mahasiswa terkait kebijakan yang dibuat Kemendikbud tahun 2019 tentang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Bantuan Operasional (BOS) Kinerja yang menyerap anggaran negara (APBN) mencapai triliunan.
Bantuan tersebut tertuang dalam Permendikbud Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk dan Teknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Adapun program ini bertujuan untuk menaikan mutu pendidikan di Indonesia.
Dari program tersebut muncul bantuan berupa handphone tablet yang diperuntukan untuk siswa-siswi prioritas.
"Tablet itu digunakan untuk mempermudah siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar dan menjadi fasilitas yang disebut akses rumah belajar," ujarnya.
Namun dalam perjalanannya, kata Surya, di tahun 2020 program tersebut dirubah atau diamandemen. Alhasil, lanjut dia, jadi kebingungan pemerintah lokal (dinas pendidikan) terkait bagaimana cara pendistribusian tablet ini.
Karena didalam juknis Permendikbud 2029 tidak diatur secara signifikan apakah tablet-tablet ini dapat dipinjamkan ke siswa untuk dibawa pulang ke rumah atau tidak.
"Yang kita ketahui bersama, di awal tahun 2020 sampai tahun 2022 awal seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau virtual," ungkapnya.
Untuk diketahui, Kota Bekasi mendapat bantuan tablet sekitar 3.609, harga pertablet senilai Rp2 juta. Namun tablet-tablet tersebut tersimpan di 20 sekolah mulai dari tingkat SD dan SMP Negeri.
Ditempat yang sama, Christianto Manurung selaku sekretaris pelaksana mengatakan "Semua berawal dari keluhan siswa-siswi saat covid19 belajar harus di rumah atau dairing mereka mengeluh akan gadget dan kuota, dan yang saya tau itu ada program bantuan dari kemendikbud"
Setelah kita mendapatkan temuan, bahwa ternyata di 20B sekolah tingkat SD dan SMP tablet bantuan itu tersimpan rapih dan nampak tidak digunakan oleh siswa-siswi yang prioritas timbul pertanyaan juga buat kita.
Setelah kita konfirmasi ke pihak sekolah dan dinas ternyata mereka kebingungan cara merealisasikan program tersebut, karna tidak diatur secara spesipik atau jelas di peraturan Kemendikbud No 31 tahun 2019 gimna kalo itu rusak atau hilang, jadi disitu mereka bingung juga. (YS)
