Notification

×

Iklan

Iklan

Marinus Gea Sampaikan Soal Pemerintah Sebagai Regulator Harus Buat Sistem Agar Dana Tidak Digunakan Sia-sia

Selasa | 12/28/2021 WIB Last Updated 2021-12-28T09:24:02Z



Jakarta - Millenial Talk Institute (MTI) menggelar acara catatan akhir tahun dengan mengadakan diskusi secara webinar mengangkat tema besar ‘Keberpihakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi’ pada Senin (27/12/2021).


Diskusi selanjutnya disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI yakni Marinus Gea, dirinya menyampaikan materi terkait Pemberdayaan UMKM di Indonesia, harus disadari bahwa faktanya apa yang sudah di programkan, apa yang sudah di alokasikan, dan apa yang sudah di anggarkan itu tidak bisa di serap seperti apa yang kita harapkan oleh masyarakat, karena fakta dilapangan UMKM ini masih tetap di kendalikan oleh industri-industri besar. 


Persoalan selanjutnya, terkait dana bantuan yang diberikan kepada para pelaku UMKM, masyarakat beranggapan bahwa dana yang diberikan itu tidak perlu dikembalikan, sehingga dengan adanya anggapan seperti itu menyebabkan masyarakat penerima yang notabennya adalah kelompok UMKM tadi tidak melakukan pengelolaan yang baik terhadap dana yang sudah diterima. 


“Hal-hal ini lah yang terjadi di masyarakat, pemerintah sebagai regulator harus membuat sistem, agar dana itu tidak digunakan sia-sia, kalo dulu kita mengenal koperasi dimana dana yang digulirkan oleh pemerintah dianggap dalam bentuk pinjaman yang wajib dikembalikan, namun hari ini pada prakteknya UMKM tidak seperti itu”. 


Berbicara terkait Kontribusi UMKM yang mendukung kebangkitan perekonomian Nasional, Marinus Gea mengakui bahwa ada kontribusi yang dilakukan di tengah situasi pandemi Covid-19, tetapi pertumbuhannya ini masih belum terasa, karena dana-dana UMKM yang di kucurkan sekarang itu adalah hanya untuk mengatasi persoalan masyarakat yang sedang tertekan ekonominya akibat dari pandemi sehingga belum ada kontribusi kepada PDB.


”Karena anggaran UMKM selama pandemi ini cukup meningkat dibanding dengan dari Tahun 2018, 2019, dan 2020 yang mana merupakan salah satu program pemerintah untuk pembangunan ekonomi nasional begitupun dengan 2021, bahkan untuk Tahun 2022 sudah ada alokasi anggaran untuk pembangunan ekonomi Nasional”.


Ia menambahkan, ini menjadi tugas Pembina UMKM bangkit untuk menumbuhkan kesadaran baik itu untuk pendukung maupun pelaku UMKM, caranya dengan memperbanyak pembinaan, memberikan sosialisasi yang baik, memperbanyak literasi tentang UMKM, dan perlunya dukungan beberapa pihak mengambil bagian untuk berkontribusi kepada masyarakat, sehingga dapat memanfaatkan anggaran bantuan UMKM yang diberikan pemerintah ini menjadi produktif lebih baik. 


Selanjutnya Politisi PDIP tersebut mengatakan, saat ini Komisi XI DPR RI sedang mendorong pemerintah bersama-sama mencari formula yang tepat, sehingga anggaran UMKM ini dapat diserap oleh masyarakat yang memiliki usaha micro. 


”Karena saat ini kebanyakan anggaran bantuan diserap oleh usaha-usaha besar, ini menjadi harapan kita kepada pemerintah agar dana dana UMKM ini dijadikan sebagai kekuatan dalam pemulihan Ekonomi di masyarakat kita secara merata.”  


Terakhir, Marinus Gea berharap ada kerjasama yang baik dan pemahaman yang sama untuk bisa bergandengan tangan melakukan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. (Red)

×
NewsKPK.com Update