ROTE NDAO - Terkait informasi adanya penyelidikan atas dugaan penggelapan dana dan penipuan oleh oknum RES terhadap PT. Quantum Penarik, saya minta supaya pihak kepolisian sebagai penegak hukum yang menangani masalah ini secara serius dan profesional mena tuntas.
demikian Permintaan ini disampaikan Wakil Ketua dua DPRD Kabupaten Rote Ndao,Paulus Henuk SH
Kepada Wartawan(sabtu 23/10/2021)sore.
dijelaskan Paulus Informasi ini sudah bergulir sejak tahun 2020,bahkan secara pribadi sudah disampaikan kepada pemda karena diduga kuat ada intervensi terhadap kepala sekolah untuk membeli barang melalui oknum RES.
Jika masalah ini terkait DAK Afirmasi maka tentu saja ada petunjuk Teknis (juknis) tentang pengadaan maupun teknis pembayarannya.
Para kepala sekolah adalah orang-orang terdidik yang paham jadi tidak mungkin mereka mau lakukan pengadaan secara serampangan tanpa adanya intervensi.
Paulus juga mengatakan Jika benar bahwa ada pembayaran secara tunai atau transfer ke rekening oknum marketing PT Quantum Penarik dan bukan ke rekening perusahaan PT Quantun Penarik, maka patut diduga ada indikasi Mark up dan intervensi terhadap Oknum oknum kepala sekolah
sehingga akhirnya mereka lakukan pembayaran bukan pada rekening perusahaan.
Sekali lagi saya mendukung penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda NTT
Harapan kami agar kasus ini dituntaskan karena jika penegak hukum tidak serius maka berbagai dugaan kasus korupsi di Rote Ndao hanya heboh di media tapi penanganannya tidak pernah berujung.
Ada beberapa dugaan kasus korupsi yang selama ini ditangani pihak penegak hukum Rote Ndao tapi sampai sekarang berjalan di tempat dan hilang kabar beritanya. Kasus Tanah Ne'e, Kasus Mebeler, Kasus Tanah Oehandi, Kasus ASN Tipikor dan sekarang lagi kasus dana Dana DAK Afirmasi.
Kami menduga bahwa temuan BPK terkait Dana BOS Dengan jumlah temuan 2,9 miliar di Dinas PPO TA 2020 yang menurut BPK tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai bahkan dari jumlah itu terdapat 1.8 miliar yang tidak ada bukti-buktinya.
Informasi ini semoga menjadi bahan buat kepolisian dan penegak hukum lainnya agar ikut membantu membenahi pengelolaan keuangan di kabupaten Rote Ndao.
Karena kabupaten ini membutuhkan penegak hukum yang berani dan jujur serta memilki integritas baik.
Dengan SDM penegak hukum seperti ini maka akan terjadi check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kita harus berkomitmen agar tidak boleh lagi ada ASN yang masuk penjara
birokrasi itu wajah negara yang perlu dijaga martabatnya. Tidak boleh ada yang dikorbankan karena ketamakan dari oknum-oknum tertentu
Mari kita hentikan korban-korban dari ASN apalagi para guru yang mendidik anak-anak kita, mereka pahlawan masa depan bangsa, pahlawan generasi masa depan.
Semoga Bapak-bapak kepala sekolah yang diperiksa bisa bicara jujur.
Sekali lagi jujur dan bongkar siapa-siapa yang selama ini memainkan dana BOS termasuk DAK Afirmasi, jangan mau dikorbankan ujar Paulus(se)
