Jakarta - Melanjutkan langkah dikeluarkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, selanjutnya Presiden membentuk Kementerian Investasi. Langkah pemerintah yang *menarik untuk dicermati.*
Komitmen Presiden ketika dilantik periode kedua ini adalah peningkatan kualitas SDM, keberlanjutan infrastruktur, deregulasi, debirokratisasi dan transformasi ekonomi.
Kementerian Investasi, yang diharapkan menjadi pemecah kebuntuan dan _bottlenecking_ investasi menjadi *bagian langkah nyata pemerintah* untuk mendorong debirokratisasi, dan tercipta iklim investasi yang lebih _business friendly,_ serta untuk *menopang gagasan transformasi ekonomi,* membuat nilai tambah atas komoditas-komoditas strategis Indonesia. Dengan ditopang oleh komitmen deregulasi melalui UU Omnibus Law, maka lengkaplah amunisi untuk menarik investasi.
Investasi, sebagai *penopang lebih dari 30%* Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, harus mendapat dorongan regulasi yang bisa mengakselerasi eksekusi di lapangan.
Pada tahun 2020, target investasi 817,2 trilyun, bisa tercapai sebesar 101,1%, yaitu sebesar 826,3 trilyun.
Sebuah *pencapaian yang positif di kala keterbasan iklim ekonomi yang tidak kondusif* dengan adanya pandemi covid 19 yang menghantam Indonesia dan seluruh belahan dunia.
Dengan target investasi pada tahun 2021 sebesar 900 trilyun, ini adalah target yang relatif _achievable,_ dengan beberapa catatan. Salah satunya adalah *penguatan infrastruktur penarik investasi.* Kementerian Investasi menjadi sebuah jawaban di saat yang tepat.
Kondisi pandemi yang membuat konstraksi ekonomi berkepanjangan, sampai terbentuknya _herd immunity_ ke depan, *sisi permintaan masih harus ditopang* oleh pemerintah dan *sisi _supply_ harus terus diberikan insentif.* Investasi harus menjadi salah satu penopang PDB dan pertumbuhan ekonomi yang bisa diandalkan.
Spirit deregulasi secara nyata diwujudkan dengan dikeluarkannya UU Omnibus Law. Spirit debirokratisasi dan transformasi ekonomi, diwujudkan dengan pembentukan Kementerian Investasi.ini adalah *"langkah kuda" Pak Jokowi untuk terus mengerek ekonomi* dalam negeri.
_Ajib Hamdani (Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI)_
