HALSEL, - Diketahui sejak 2017 hingga kini 2021 penyalagunaan Dana desa dan dana Bos serta Biaya pendidikan Negeri maupun suwasta menulai sebuah topik yang menjadi perbincangan masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan ( Halsel) Maluku Utara.
Pasalnya, sejumlah Kapala Desa dan Kepala Sekolah di Kabupaten Halmahera Selatan diketahui Media dari masyarakat setempat merasa ketakutan, tertekan, dan terancam.
Apabila memberitahukan persoalan penyalagunaan dana desa (DD), Alokasi Dana desa (ADD) serta Bantuan Oprasional sekolah (BOS) yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.
Hal ini berdasarkan penelusuran media Newskpk, bahwa sejumlah sumber yang tidak mau mencantumkan namanya, dia mengakatan bahwa, sejak kurang lebih lima (5) tahun ini.
Dana Desa (DD) dan alokasi anggaran dana desa (ADD) serta bantuan oprasional sekolah (BOS) terdapat sejumlah kapala desa dan kepala sekolah disalahgunakan." katanya.
Karena banyak kades yang memiliki sejumlah harta kekayaan yang di milikinya, mobil, rumah mewah serta usaha-usaha lainnya.
Diduga miliki mengunakan DD, ADD serta dana BOS sehingga hal ini sangat memerlukan perhatian khusus pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Sumber yang di peroleh awak media, membenarkan bahwa bila menceritakan kepada wartawan atau pihak yang berwenang terkait penyalagunaan dana desa maupun dana bos sering mendapat tekanan dari oknum kapala desa maupun kepala sekolah itu sendiri.
Hal yang sering di alami sumber atau masyarakat setempat yaitu tidak di berikan bantuan yang menjadi hak mereka serta tidak di layani saat membutuhkan pelayanan dari kapala desa maupun kepala sekolah itu.
Mereka juga merasa terancam anak-anak mereka tidak naik kelas serta tidak lulus ujian bila menceritakan penyalagunaan dana bos yang mereka ketahui. tandasnya.
Begitu juga berbagai biaya partisipasi yang di minta sebagian besar kepala sekolah SD, SMP dan SMA Negeri maupun swasta yang ada di Halmahera Selatan terhadap orang tua siswa untuk memenuhi kebutuhan sekolah sebesar uang Rp 50.000, Rp 350.000 ribu hingga Rp 500.000 ribu bahkan jutaan rupiah yang di bebankan ke masing-masing siswa Guna membagun pagar sekolah, biaya berbagai seragam sekolah, biaya buku raport dan biaya ATK, biaya pengisian Nilai maupun uang ujian dan lain lainya.
"Saat wartawan Newskpk, mengkonfirmasikam ke sejumlah kapala desa maupun kepala sekolah yang ada di halmahera selatan untuk mempertanyakan DD dan dan Bos.
Namun sebagian besar tidak dapat menjawab dengan alasan tidak tau bahkan wartawan sering mendapat ancaman bila mempertanyakan DD dan dana Bos serta anggaran negara lainnya ke penyelenggara negara.
Hal ini juga sebagai mana di sampaikan ketua Aliansi indonesi (LAI) sebagai badan penelitian aset negara (BPAN) Kabupaten Halmahera Selatan SARJAN TAIB, dengan ketegasannya bahwa Laporan pertanggung jawaban Dana Desa yang di serahkan ke kementrian desa adalah palsu atau rekayasa.
Hal ini juga karena pengunaan DD, ADD dan Bantuan oprasional sekolah (BOS) sangat disayangkan karena tidak sesuai dengan realisasi di lapangan." katanya. (Sukandi)
