Simalungun,Sumut - Tidak ada istilah pandang bulu pada kasus korupsi, Melalui kesepakatan kerja sama WBS terintegrasi diharapkan akan menghindari duplikasi, meningkatkan sinergi, dan monitor atas pengaduan tindak pidana korupsi yang diterima oleh masing-masing BUMN dengan KPK,27 BUMN menandatangani perjanjian kerja sama terkait pencegahan korupsi.
"Saya meminta kepada jajaran BUMN jika ada pihak di bawah jajarannya yang justru membebani perusahaan BUMN agar segera melapor.
Kerja sama dengan KPK adalah wujud dari mendukung kinerja perusahaan BUMN,Kementerian BUMN akan menjadi mitra yang kontributif dan solutif dan tak membebani BUMN,ucap erick
Dalam kesempatan itu, Erick Thohir bercerita tentang masa awal saat bekerja sebagai Menteri BUMN,saat itu, dia membuka data mengenai kasus hukum yang ada di Kementerian BUMN dengan jumlah mencapai 159 kasus dan 53 orang tersangka.
Terkait hal itu,perlu diketahui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK ) Sei Mangke merupakan produk/Anak usaha dari PTPN-III selaku induk holding PTPN BUMN yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja.
Namun ada yang aneh pada pengelolahan hasi TBS dan Karet di area tersebut, sebab penguasaan hasil produksi yang ada di Area KEK yang seyokyanya dikelolah oleh PT. Kinra,namun hasil produksi kebun karet dan TBS yang ada di KEK masi dikelolah oleh PTPN-III Kebun Dusun Hulu sejak tahun 2012-2020,sementara area itu suda dilepas oleh PTPN-III menjadi milik KEK sesui pajak yang dibayar oleh PT. Kinra.
Seperti dijelaskan oleh,Ir M Panjaitan MM,pengamat BUMN itu mengatakan,"Ada ribuan hektar tanaman sawit dan tanaman karet dikawasan KEK Sei Mangke,tanaman itu menjadi milik KEK Sei Mangke,yang seharusnya dikelolah PT.Kinra,namun hasil produksi tanaman yang ada di Kawasan,masi diambil dan dikelolah PTPN-III,itukan mengherankan,dan itu suda bertahun tahun berjalan,sejak tahun 2012-2020.
"Jadi pertanyaan,apakah PTPN-III kebun Dusun Hulu membeli Karet dan TBS dari PT. Kinra,atau Hasil produksi perkebunan yang ada KEK Sei Mangke menjadi penghasilan para oknum pejabat di PTPN-III atau PT. Kinra, hal ini suda berjalan bertahun tahun,namun pihak PTPN-III dan PT.Kinra selalu bungkam bila ditanya kemana arah hasil produksi itu,dan siapa yang bertanggung jawab mengelolahnya,beda pos, beda laporan pertanggung jawaban,beda perusahaan tidak bisa satu laporan pertangung jawaban.
Untuk membuka tabir ini, seharusnya ada lembaga Sosial Masyarakat (LSM),yang melaporkan dugaan korupsi itu pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK-RI atau pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, nantinya BPK atau KPK RI akan membuka audit dan menyelidiki kemana masuknya hasil TBS dan Karet yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke sejak tahun 2012 sampai 2020.
"Atau laporkan langsung pada Kementrian BUMN,saat ini Mentri BUMN sedang berbenah diri, jadi laporan masyarakat sangat dibutuhkan,di mana Erick Thohir sangat ingin meruba paradikma BUMN Perkebunan yang saat ini dikenal Korup.
Kementrian BUMN suda melakukan kerja sama dengan KPK RI mencakup penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui "Whistleblowing System" (WBS) terintegrasi,bagian dari transformasi BUMN,maka PTPN-III dan PT Kinra jangan coba main-main lagi,ucapnya.
Terpisah,M Helmy Hidyat, Wakil ketua LSM Gerakan Fron Rakyat Anti Korupsi ( GEFRAK ) Provinsi Sumatera Utara mengatakan,"Kita segera menyurati BPK-RI,KPK RI dan Mentri BUMN,kami sangat mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke.
Untuk itu kita tidak ingin adanya Isue negatif di sana,kita ingin mendapat informasi dari BPK RI dan KPK RI,serta penjelasan resmi dari mentri BUMN Eric Tohir,GEFRAK menduga ada kongkalikong hasil produksi TBS dan Karet di KEK Sei Mangke,yang dilakukan oleh pejabat PTPN-III dan Pejabat PT. Kinra sejak tahun 2012 - 2020,hasil produksi TBS dan Karet itu sangat rentan dikorupsi,karena suda beda pos,tentunya beda pertanggung jawaban.
"Bungkamnya Pihak PTPN-III dan PT. Kinra bila ditanya hal itu,menandakan ada satu kepanikan,isue tarik menarik terkait hasil produksi TBS dan Keret antra PT. Kinra dan PTPN-III,saat ini suda sampai ke rana publik,hal itu sangat mencedrai perjalanan BUMN,dan terkusus pada Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke yang sampai saat ini masi sepi Investor.ucap Helmy.
Sampai berita ini disampaikan pada redaksi,Widoyoko Manejer Oprasional PT. Kinra belum mau memberikan tanggapan,dan meminta reporter berhubungan dengan Pak Windi,sayang Pak windi yang di maksut juga tidak mau memberikan tanggapan Selasa 02/03/2021,begitu juga M Abdul Ghani Dirut PTPN-III belum mau memberikan tanggapan.( R-01 )
