LABUHA, - Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) sebagai Badan Penelitian Aset Negara, (BPAN) Kabupaten Halmahera Selatan (halsel)Maluku Utara 'Sarjan Taib' menilai Bupati halmahera selatan (halsel) Hi BAHRAIN KASUBA diduga melindungi oknum kepala desa yang menyalagunakan dana desa ( DD).
Dikatakan Ketua Dewan Pimpinan cabang Lembaga Aliansi Indonesia halmahera selatan (halsel) Sarjan Taib mengatakan bahwa, lembaga aliansi indonesia sebagai badan penelitian aset negara (BPAN) untuk meminta penegak hukum agar dilakukan pencegahan Pungutan Liar, Korupsi, Kolusi, Nepotisme & Narkoba, untuk Menyelamatkan Aset Negara serta Menegakkan Keadilan, mengawasi dan menyikapi Pejabat menyalagunakan kewenangannya yang tidak berpihak pada Masyarakat. ungkap" Dia pada hari Senin 8/2/2021 melalui telpon via Washappnya.
Lanjut ia, Anggaran dana desa (ADD) dan dana desa (DD) semenjak bergulir pada tahun 2016 sampai saat ini terus di persoalkan sehingga terjadi bentrok antara masyarakat dengan kepala desa yang terus terjadi.
hal tersebut akibat penyalagunaaan dana desa oleh oknum oknum kepala desa di kabupaten halmahera selatan sehingga ricuh terjadi di tengah tengah masyarakat.
" Dia, juga merasa heran dengan Bupati Bahrain Kasuba, sebagai Pimpinan tertinggi di Negeri Saruma ini yakni kabupaten halmahera selatan." tegas Sarjan.
Masyarakat telah melakukan aksi dengan berbagai tuntutan yang di sampaikan hingga terjadi kerusakan fasilitas desa maupun fasilitas umum.
Bupati selaku kepala daerah seharusnya pikirkan dinamika yang terjadi serta meninjau langsung di desa yang di anggap bermasalah agar mengetahui apa yang terjadi.
jangan hanya mengunjungi desa karena ada unsur politik, sebagai pemimpin seharusnya berpikir bijak dan arif untuk kepentingan Masyarakat bukan kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok." ujarnya.
Dia juga menambahkan bahwa, amatan Aliansi Indonesia terhadap Bupati (halsel) selama ini kebijakan yang diambil merupakan pilih kasih yang di utamakan sekelompok orang saja.
Begitu banyak terjadi penyalagunaan dana desa ( DD) di halmahera selatan seperti Desa Jojame, Indari, Nusababullah, serta masih banyak lagi desa-desa lain.
bahkan saat ini terlihat jelas di Desa Tawa Kecamatan Kasiruta timur kepala Desa Bahtiar Hi Hakim dengan temuan Inspektorat kurang lebih Rp 400 juta (Empat ratus juta), Bupati seharusnya mendesak ispektorat untuk merekomendasikan dan di tindaklanjuti pihak penegak hukum karena diduga merugikan uang negara." tegas Sarjan
Anehnya bupati Halsel memberikan peluang dan kesempatan untuk membiarkan kepala desa tetap menjabat àtau memimpin di desa tersebut.
Lembaga Aliansi indonesia halmahera selatan menilai Bupati benar benar melindungi para oknum kepala desa dan mendukung terjadinya konflik di tengah tengah masyarakat dan juga menilai laporan dana desa ke kementrian desa diduga Palsu di rekayasa karena tidak sesuai dengan realisasi di lapangan." tandasnya. penulis Sukandi, ( Jek)
