Rohul - Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IV DPRD Riau ke Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menjadi harapan masyarakat untuk Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi sebagai urat nadi perekonomian masyarakat.
Kedatangan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Riau ke Kabupaten Rokan Hulu disambut langsung Sekda Rohul H. Abdul Haris S.Sos, Kepala Bappeda Rohul M. Zaki, Asisten I Bisman, Asisten II Ir H. M Ruslan M.Si, di Ruang Rapat lantai III Kantor Bupati Rohul, Rabu (17/02/2021).
Rombongan ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau H. Syafaruddin Poti, SH, Ketua Komisi IV DPRD Riau H. Parisman Ikhwan ,SE,MM, Kelmi Amri SH, Adam Syafaat, H. Abdul Kasim SH, Hj. Farida, H. Saad, SE, H. Yuyun Hidayat ST, M.Sc, Ir.H. Sahidin, Ir. Mardianto Manan,MT dan Anggota Komisi IV DPRD Riau lainnya.
Sekda Rohul H. Abdul Haris S.Sos mengucapkan terima kasih atas Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Riau dan ini menjadi Kehormatan bagi Pemkab Rokan Hulu dengan harapan bisa membawa keberkahan Khususnya Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Rokan Hulu.
"Pemkab sangat menyambut baik atas Kunker Komisi IV DPRD Riau yang sangat luar biasa ini, tentunya kita bersyukur, seperti kata pepatah biasanya apabila kita menerima tamu, pasti ada rezeki yang mengiringinya, kita berharap Pembangunan Infrastruktur bisa meningkat di Rokan Hulu," harap Sekda.
Sekda Abdul Haris juga mengatakan, Kondisi Infrastruktur Jalan di Rohul yang menjadi kewenangan provinsi masih banyak menjadi kan keluhan dari masyarakat, terutama pembangunan dan peningkatan Infrastruktur.
Terimakasih kepada Pemprov Riau, karena pada Tahun 2020 kegiatan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu sudah banyak terealisasi dan di 2021 direncanakan sekitar 71 miliar, ucap Sekda.
Sekda juga berharap kepada Pemprov Riau agar Jembatan yang dibangun pada Tahun 2018 sebanyak 5 unit di Rohul bisa dilanjutkan. Diharapkan Tahun 2022 Jembatan Jembatan tersebut bisa rampung untuk memperlancar akses transportasi masyarakat.
"Kemudian Jalan Lintas Provinsi yang menghubungkan Suram - Senama Nenek - Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam bisa ditingkatkan, Jalan Provinsi Mahato dan Sontang yang sangat urgen bagi masyarakat untuk mengangkut hasil perkebunan dan pertanian," ujar Haris.
"Selain itu juga pembangunan turap penahan tebing di Sungai Rokan di Desa Kepenuhan Timur, karena Kondisi saat ini sering abrasi yang bisa mengancam rumah warga dan sekarang jaraknya dari Jalan Provinsi hanya 11 meter," ujar Sekda.
"Pemkab Rohul berterima kasih kepada Pemprov karena ruas Jalan Rokan ke Batas Sumbar tetap dilanjutkan dan itu juga sekarang ini menjadi urat nadi perekonomian yang sangat menentukan karena masyarakat di 4 Desa itu yang dulunya tertutup sekarang sudah terbuka" tutup Haris.
Sementara itu, Komisi IV yang juga Wakil Ketua DPRD Riau H. Syafaruddin Poti.SH mengatakan Kunker Komisi IV DPRD provinsi Riau ke Rokan Hulu ini untuk menyampaikan rencana Pembangunan Tahun 2020 yang telah diselesaikan.
"Kemudian untuk Tahun 2021 pelaksanaan APBD yang kewenangan Provinsi di Bina Marga Khusus dan PUPR Riau lebih kurang ada 71 miliar lebih yang terfokus di beberapa ruas jalan dan rumah layak huni yang berjumlah 266 unit,"ujar Syafaruddin.
Selanjutnya kami turun disini adalah bagian dari kepedulian kita terhadap Kabupaten Rokan Hulu yang pada saat ini kita lihat kondisi ruas jalan di kabupaten Rokan Hulu yang kewenangannya ada pada Provinsi pada hari ini sangat memperihatinkan'" ujar Syafaruddin.
"Seperti ruas jalan Sontang - Duri, ruas jalan yang ada di Kunto Darussalam kewenangannya Provinsi dari Sinama Nenek Kabupaten Kamparsampai ke Simpang Kambing itu belum tersentuh sama sekali, kemudian jalan Provinsi di Mahato Insya Allah Tahun ini sudah selesai," tambah Syafaruddin.
"kemudian di ruas jalan Rokan sampai ke perbatasan Sumbar dan ruas Jalan dari perbatasan Tapung menuju Rokan Hulu antara Kampar dan Rokan hulu ini pemeliharaan nya sangat minim sekali, pihaknya minta kepada Pemprov untuk fokus pada ruas jalan antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu sampai ujungnya perbatasan Sumatera Utara yang lebih lama.
"Kami minta kepada Pemkab Rokan Hulu untuk rencana pada Tahun 2022 Pembangunan ini sebelum tercover yang ditetapkan oleh Gubernur hasil dari Musrenbangdes, Kecamatan hingga Kabupaten akan dilakukan untuk membuat Skala Prioritasnya," harap Syafaruddin.
"Kami minta apa saja yang menjadi Skala Prioritas pada Tahun 2022 menjadi kewenangan Provinsi , tapi hari ini menjadi harapan masyarakat yaitu ada beberapa proyek pembangunan Jembatan yang mangkrak melalui Dana Bankeu yang diberikan Provinsi pada Tahun 2018, sementara ini sangat diharapkan oleh masyarakat," ujar Syafaruddin.
Syafaruddin meminta kepada Gubernur Riau untuk menjadi Skala Prioritas Bankeu pada Tahun 2022 ini, 5 unit Jembatan minimal 3 unit Jembatan dapat diselesaikan pada Tahun 2022.
"Karena ini harapan kita, ketika turun di tengah tengah masyarakat di wilayah yang ada jembatannya, hal inilah yang disampaikan oleh masyarakat kepada kami sebagai wakil Rakyatnya di DPRD Riau Dapil Kabupaten Rokan Hulu," katanya.
"Ketua Komisi IV DPRD Riau H. Parisman Ikhwan , SE.MM mengatakan hal yang terpenting dalam merencanakan Pembangunan untuk masyarakat adalah Koordinasi antara Pemkab dengan Pemprov.
Parisman menjelaskan Porsi pembangunan untuk Rohul yang terbesar di Dinas, ada pembangunan Rumah Layak Huni 16 miliar dan Bina Marga 71 miliar.
"Jadi Koordinasi itu sangat penting terkait kelanjutan 5 Jembatan ini yang Anggara nanya sekitar 96 miliar, sudah di BPKAD Riau, terkait Turap penahan Tebing itu kewenangan BPDAS melalui APBN, ini akan kita perjuangkan dan bahkan sering kita Konsultasi kan kepada Kementerian yang terkait sungai di Riau, banyak anggaran yang bisa dijemput di Kementerian," tutup Parisman.(muliarjo)
