BOBONG, - Hasil Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Repoblik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara Pada Bendahara Pengeluaran belum menyetorkan kewajiban perpajakan sebesar
Rp 3.894.229.896,46.- ( Tiga Miliar, Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat juta, dua ratus dua puluh sembilan ribu, delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) ke Kas Negara.
Ketua LPKN Indonesia Timur La Omy (Tommy Maluku Utara Menyebukan Hal Tersebut Berdasarkan Hasil pemeriksaan atas Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pajak pada 39 OPD Kabupaten Pulau Taliabu (Pul-Tab) menunjukkan bahwa uang yang berasal dari pemungutan pajak tidak langsung
disetorkan ke kas negara sehingga pada 31 Desember 2019 masih tersaji di BKU dan pada register buku pajak tidak bersaldo ( Kosong)." Ungkap dia melalui via SMS aplikasi Washapp pada Media Senin 1/2/2021.
Ketua LPKN Indonesia Timur La Omy (Tommy Maluku Utara) Juga Menyampaikan Berdasarkan Hasil pemeriksaan fisik kas (cash opname) pada 39 OPD Kabupaten Pulau Taliabu ( Pul-Tab) yang menyajikan saldo kas yang berasal dari pemungutan pajak diketahui bahwa fisik kas tersebut sudah tidak berada di penguasaan masing-masing Bendahara Pengeluaran OPD.
Secara Tegas berdasarkan keterangan dari Bendahara Pengeluaran OPD diketahui bahwa pajak tersebut tidak pernah disetorkan ke kas negara, melainkan digunakan untuk kebutuhan dinas kantor selama Tahun 2019." Tegasnya.
Bahkan Degan Hal tersebut BPK telah meminta bukti pertanggungjawaban atas penggunaan
dana tersebut namun sampai dengan pemeriksaan berakhir Bendahara Pengeluaran tidak menyerahkan bukti pertanggungjawaban yang dimaksud.
Lebih lanjut, berdasarkan hasil investigasi LPKN Indonesia Timur Menyampaikan Bahia Bendahara Pengeluaran telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa bersedia mengembalikan kekurangan kas tersebut.
Hal tersebut merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Atas
Sistem Pengendalian Intern Nomor : 22.B/LHP/XIX.TER/06/2020
Tanggal : 29 Juni 2020.Tutup La Omy (Tommy Maluku Utara ( Jek)
