TALIABU, - Terkait Hasil Pemeriksaan BPK RI, Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Pada Tahun 2017 sesuai dengan Nomor 15.B/LHP/XIX.TER/5/2018 tanggal 21 Mei 2018. Terdapat reaiisasi melebihi pagu anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah senilai Rp1.000.000.000,00.-( Satu miliar Rupiah).
Berdasarkan hasil pemeriksaan pada saldo akhir Buku Kas Umum (BKU) adalah buku sebagai hasil pencatatan bendahara untuk menginformasikan aliran masuk dan keluar kas. BKU ini adalah pencatatan harian yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, maupun Bendahara Pembantu." ungkap Arky Awaludin Selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis ( GPM) Kabupaten Pulau Taliabu melalui telpon seluler via SMS Washapp pada media Senin 30 November 2020.sore ini.
Lanjut Ketua GPM mengatakan bahwa Buku Kas Umum (BKU) per 31 Desember 2017 terdapat saldo akhir kas di BKU senilai Rp 2.261.079.183,00. Total saldo akhir BKU, tersebut merupakan utang pajak PPh dan PPN senilai Rp 1.261.079.183,00 yang terdiri dari pajak tahun 2016 senilai Rp 313.402.839,00 dan pajak tahun 2017 senilai Rp 947.676.344,00.
"Selain itu berdasar keterangan dari bendahara yang dituangkan dalam surat penyataan klarifikasi kas nomor 963/332/UMUM-SETDA/2018 terdapat kelebihan pencairan dana senilai Rp1.000.000.000,00 yang telah melebihi pagu pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah. Kelebihan pencairan dana tersebut baru disadari pada akhirnya oleh Bagian Umum dan Perlengkapan berdasarkan laporan dari Bidang Kas Daerah BPPKAD." jelas Arky
Selanjutnya bendahara menyatakan untuk pencairan senilai Rp1.000.000.000,00 telah direalisasikan senilai Rp788.500.000,00 untuk kegiatan yang tidak dianggarkan pada Desember 2017 dan senilai Rp 211.500.000,00 telah direalisasikan untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
Kondisi tersebut baru diketahui oleh bendahara ketika tidak bisa melakukan penginputan belanja di BKU pada aplikasi sistem keuangan.
Realisasi senilai Rp1.000.000.000,00 yang tidak dapat diinput ke dalam BKU merupakan transaksi permintaan GU oleh Bagian Umum dan Perlengkapan yang
dilakukan sebanyak dua kali melalui mekanisme SP2D. Pencairan pertama berdasarkan
SP2D nomor 1653/SP2D-GU/1.20.03.23/PT/XI/2017 tanggal 7 November 2017
dengan nilai senilai Rp606.442.000,00 dan pencairan kedua berdasarkan SP2D nomor
2123/SP2D-GU/1.20.03.23/PT/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 dengan nilai
senilai Rp732.793.000,00.." pungkas Arky
Berdasarkan kondisi tersebut terdapat kelebihan pencairan GU pada Bagian
Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Pulau Taliabu yang menyebabkan terjadinya reaiisasi
melebihi anggaran senilai Rp 1.000.000.000,00,- ( Satu miliar rupiah), maka dari itu Ketua GPM Taliabu berharap penegak hukum Kepolisian RI dan KPK agar segra panggil dan periksa mantan Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Pulau Taliabu diduga merugikan keuangan daerah/negara." tandasnya ( Jek)
