Notification

×

Iklan

Iklan

Oknum Kadus Desa Tabumela Diduga Sunat BLT dan PKH

Selasa | 9/08/2020 WIB Last Updated 2020-09-08T00:08:08Z


KABGOR - Upaya pemerintah pusat mengucurkan anggaran bantuan untuk masyarakat berupa program PKH dan BLT-DD masih terkendala sejumlah oknum yang tidak sampaikan ke tangan penerima bantuan.

Seperti pantauan awak media ini Minggu kemarin, (07/09/20). Telah terjadi di desa tabumela sejumlah bantuan BLT yang sudah diserahkan kepada penerima namun diambil kembali setelah diambil dokumen foto saat penyerahan oleh oknum kepala dusun 2 (Kadus) sehingga kasus ini di duga kuat ada kerjasama dengan Kepala Desa (Kades).

Ke 3 orang korban penerima bantuan BLT dan PKH masing-masing bernama Asna Napu, Zohra Abdullah sebagai menerima Blt dan Farida Pobi penerima PKH yang menjadi korban oleh Oknum kepala dusun 2 di desa tabumela Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, Senin (08/09/20)

Kepada media, Farida Pobi mengatakan, dirinya datang dengan istri merupakan penerima bantuan PKH, salah satu Kasus pinjam buku rekening dan atm dan tidak lama kemudian sudah dikembalikan. "Ternyata bantuan kita PKH diambil dan tidak beritahu kepada kami," kata Farida Pobi dengan kecewa.

Sementara penerima bantuan BLT-DD yang enggan namanya disebutkan mengatakan, saat penyerahan uang saya difoto lalu tidak diberikan ke saya alasannya saya belum ada KTP,

"Bukan hanya itu, persoalan di desa kami ini juga sudah luar biasa,  masa kita menerima zakat fitra nanti sudah selesai hari raya Idul Fitri, ada juga yang menerima setelah hari idul fitri," kata warga yang enggan nama dipublikasikan.

Ranis Ibrahim salah satu tokoh masyarakat desa tabumela juga angkat bicara terkait persoalan ini, dirinya mengatakan tindakan yang dilakukan oleh oknum kepala dusun 2 (Kadus 2) ini sangat  memalukan kampung, dan persoalan ini harus mendapat tindakan yang tegas dari kepala desa

Persoalan ini sudah sampaii ke saya, bahkan mungkin sudah di BPD desa, kejadian sangat memalukan nama kampung kita, dan persoalan ini tidak ada tindakan yang tegas dari kepala desa, nantinya di kira ada kerjasama dengan kepala desa, kalau memang ada ketegasan dari pimpinan, mungkin bawahannya tidak melakukan seperti itu," ucap Ranis
×
NewsKPK.com Update