TALIABU - Pasca idul fitri Akhir - akhir ini, kedudukan Kepala Desa Kabupaten Pulau Taliabu di Demo oleh segelintir pemuda dan masyarakat yang menuntut transparansi kebijakan dan pengelolaan anggaran di desa bahkan sang kades di desak mundur dari jabatannya karena dinilai gagal mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan cita - cita dan keinginan rakyatnya.
Hal tersebut sebagaimana yang terjadi beberapa hari kemarin di Desa Belo kecamatan Taliabu Timur Selatan, Desa Langganu Kecamatan Lede, Desa Tabona kecamatan tabona , Desa Maluli Dan Pencado kecamatan Taliabu selatan, Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur dan pada kamis (4/6) kemarin aksi yang dimotori para Pemuda juga dilakukan oleh pemuda dan masyarakat Desa Wayo Kecamatan Taliabu barat Kabupaten Pulau Taliabu dengan melakukan aksi unjuk Rasa di Bundaran Desa Wayo, tepatnya di Depan Kantor Desa Wayo menuntut Kepala Desa untuk mewujudkan asas transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan Anggaran di Desa maupun Bantuan Langsung Tunai yang dinilai tidak tepat sasaran.
Disisi lain, dalam rilisnya, Pemuda Desa Wayo juga menggugat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengungkap sedikitnya 9 kasus di Desa Wayo, yang pada intinya Meminta pertanggungjawaban kepala Desa Wayo terkait Pelaksanaan APBDes sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 melalui rapat umum yang melibatkan seluruh warga desa, mendesak Kepala Desa untuk segera menggelar musdes dan pendataan kembali bantuan Langsung tunai (BLT) yang dinilai tidak tepat sasaran, mendesak kades agar mengembalikan biaya sertfikat tanah masyarakat melalui prona tahun 2018 sebesar Rp 300.000/ sertifikat dan bahkan mendesak kades untuk mundur dari jabatan kepala desa.
Dalam orasinya, Husen Soamole selaku koordinator aksi menuding Pemerintah Desa Wayo selama ini mengabaikan asas transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan desa wayo yang dipimpin Sofyan Hasan Selaku Kepala Desa dengan alasan bahwa penyaluran BLT dilakukan tidak melalui musdes, alhasil penyaluran BLT dinilai tidak tetap sasaran.
" Kepemimpinan Kepala Desa selama ini mengabaikan Asas transparansi anggaran, Penyaluran BLT tanpa melalui Musdes yang melibatkan masyarakat desa sehingga BLT yang tersalur tidak tepat sasaran" teriaknya
Kehadiran para pemuda Desa Wayo yang menggunakan Sebuah Mobil Pick up dengan kelengkapan sound sistem itu nampaknya sudah dinantikan Aparat desa setempat dan juga wakil rakyat serta kepala DPMD maupun pihak pihak terkait seperti P3MD dan TNI Polri yang menjaga jalannya aksi tersebut.
Kades Wayo, Sofyan Hasan pun lantas menemui masa aksi dan menjawab satu persatu tuntutan masa aksi. Meskipun tidak terjadi gesekan yang menyebabkan kekacauan, namun suasana aksi tersebut sempat diwarnai adu argumen antara sang kades yang mencoba menjawab tuntutan masa aksi.
Sofyan Hasan bilang, terkait Penyaluran BLT Desa wayo yang disalurkan sudah tepat sasaran dan sesuai prosedur yang berlaku tanpa mengabaikan musdes ditingkat desa, meskipun tidak semua warga miskin yang dinilai layak menerima tidak mendapatkan BLT.
" penerima BLT di Desa wayo seluruhnya berjumlah 80 KK, itu sudah sesuai prosedur yang berlaku, kalau pun ada warga miskin yang tidak dapat itu karena mereka sudah dapat Bantuan dari Dinas Sosial. Kan tidak bisa dobel" jelasnya
Bahkan setelah membacakan satu per satu data penerima Desa Wayo yang di bagikan pemdes wayo, masa aksi sendiri berteriak mengaku bahwa nama nama penerima BLT yang dibacakan sudah sesuai sasaran.
Namun aksi tak hanya sampai disitu, masa terus meminta dan mendesak agar pihak pihak terkait dapat menindaklanjuti setumpuk persoalan yang ada di desa wayo.
Sehingga kepala DPMD, Mansuh Mudo dan TA Teknologi Tepat Guna (TTG) , marlon mose, maupun pendamping desa yang ada saat itu pun harus turun tangan dan berjanji akan menampung aspirasi masyarakat desa wayo.
Masa aksi pun membubarkan diri dengan tertib dengan catatan, aspirasi mereka yang di tampung oleh DPMD dan pihak terkait tidak hanya menjadi tumpukan kertas diatas meja pemerintah.
" Kami berharap, aspirasi kami jangan hanya ditampung dan menjadi bermeter - meter kertas di atas meja anda, melainkan harus di tindak lanjuti dalam waktu singkat, jika tidak, maka kami menganggap pemerintah telah melakukan pembiaran terhadap kezoliman di negeri ini " teriak Chen, sapaan Korlap Pemuda Wayo siang itu, ( Jak)
