.
Tungkal ulu.Tanjab Barat - Menurut LHP BPK RI no 22.A/LHP/XVIII/JMB/5/2019. Dimana besarnya anggaran kecamatan Tungkal ulu TA 2018 sebesar rp 3,2miliyar lebih, dari APBD Tanjab barat, dengan pencapaiyan 94,34%. 05/20.
Dalam laporan lhp bpk ri TA 2018 tersebut diduga terdapat adanya penyusutan aset lainya didalam aset kecamatan tungkal ulu per 31 desember 2018 sebesar lebih kurang rp 450juta.
Anggaran kecamatan tungkal ulu tersebut menurut lhp bpk ri diduga di realisasikan dalam beberapa pos perbelanjaan yaitu :
- Biaya belanja tidak langsung sebesar rp 1.581.081.xxx,00
- Biaya belanja pegawai langsung sebesar rp 219.905.xxx,00
- Biaya belanja barang dan jasa rp 1.259.016.xxx,00
- Biaya belanja peralatan dan mesin rp 79.130.xxx,00.
- Biaya beban dibayar dimuka sebesar rp 415.237,50
Dari sejumlah pos anggaran tersebut yang sudah terealisasi, ada pembiayaan dalam pos realisasi biaya barang dan jasa sebesar rp 1,2miliyar lebih yang kami patut dipertanyakan.
Namun Pak Johan selaku Camat tungkal ulu, ketika dikompirmasi wartawan mengenai sejauh mana realisasi belanja barang dan jasa sebesar rp 1,2miliyar lebih tersebut TA 2018,artinya barang barang apa saja yang dibelanjakan,pak ? sebab hal tersebut juga merupakan bagian aset pemerintah.
Kepada kami beliau dalam hal ini mengaku tidak dapat menjelaskan atau memberikan bukti realisasi anggaran kecamatan TA 2018 tersebut disebabkan oleh beliau tidak ada pegang asrip.
" Kalau ditanya mengenai realisasi anggaran TA 2018 lalu, secara ril nya saya sudah gak ingat lagi lah.ucapnya.
Apakah rekap atau data realisasi anggaran tersebut Pak Camat tidak punya,agar supaya bapak dapat menjelaskan nya kepada kami ? " ya Kita punya, tapi bukan saya yang pegang arsip tersebut, sebab semua arsip dan data laporan keuangan kecamatan ada ditangan bendahara, kalau arsip yang lain ada. Ucapnya.
Lalu ketika ditanya" Pak , mengapa kusus bagian asrip laporan keuangan tidak ada disimpan dikantor camat ?
" Kan tidak ada aturannya mengharuskan adanya arsip laporan keuangan ada atau disimpan di kantor" jadi menurut hemat kami lebih baik arsip tersebut dipegang oleh bendahara supaya lebih aman. Tambahnya.
Pak, kenapa bendahara kecamatan, pak David jarang sekali datang kekantor camat ini ? Apakah BPK RI dalam meng audit keuangan pernah datang ke kantor camat ini ?
" Sepengetahuan saya' tidak pernah BPK RI sampai ke kecamatan, sebab yang mengaudit kami itu Inspektorat, kabupaten, itu pun yang ngurusin cukup dengan bendahara saja, kemudian Inspektorat lah yang menyampaikan laporan keuangan kami itu ke BPK RI.kalau bendahara ada kerjaan di tungkal. Ujarnya Camat Johan./ngl.
