Taliabu - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Taliabu akan segera menginventarisasi terkait 9 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan anak Cabang PT. Adidaya Tangguh (PT. ADT) yang sudah bekerja selama ini.
Terkait informasi yang dihimpun oleh media ini dari DPMPTSP Kabupaten Pulau Taliabu, konsesi tambang yang terdata yaitu : PD. PATRIA SEKARJAYA, PT. ADIDAYA TANGGUH, PT. ANDALAN TERANG, PT. BINTANG MEGAHINDAH, PT. BINTARA HARDASURYA, PT. BUMI SAKAKARYA, PT. INDOMEGA DIRGASAKTI, PT. PATRIA SEKARJAYA, PT. SAPTAWIRASTA MANDIRI, PT. TALIABU MINERAL SEJAHTERA, PT. WIRABAHANA PERKASA, PT. ZOUK. Luas Total Konsesi Tambang dari seluruh perusahaan di Pulau Taliabu : 231.738,4 Ha.
Saat dikonfirmasi wartawan Indonesia Berita ke Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pulau Taliabu yakni Jamudin, pada awak media mengatakan bahwa yang diinginkan itu PT. ADIDAYA dan Pemerintah Daerah (Pemda) kerjasama
"Kami mau ke tambang dengan tujuan, kita mengiventarisir dari PT. Adidaya itu berapa anak perusahan yang kerja disitu, katakan "Serfindo", yang diinginkan Pemerintah, Perusahan asing yang ini dia bisa bekerja dengan perusahan daerah yang ada di Taliabu ini, tidak dengan perusahan yang ada di Jakarta, katakan Adidaya jadi anak jaringan dibawah ini untuk bekerja di perusahan yang ada di Taliabu ini," ucapnya
Selain itu, hasil dari pertambangan yang sudah beroperasi selama ini belum belum semua diketahui oleh Pemerintah Daerah, seperti yang dikatakan oleh Kadis DPMPTSP Kabupaten Pulau Taliabu.
"Minimal kan kami harus tau, hasilnya itu ke manakan, untuk dana-dana sosial itu, memang ada disurakan di todoli ada buat jalan, tapi secara umumkan kami tidak tau itu perusahan dari mana, kadang-kadang berbeda data Pemerintahan dari kami, data dari LSM, dan data dari perusahaan, jadi bagaimana di mau konek ini," terangnya
Tambahnya, bahwa sudah menjadi keharusan pihak Pertambangan yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu untuk bekerjasama dengan Perusahan yang ada di Daerah.
"Itu memang bukan keinginan tapi diharuskan, kerjasama dengan perusahan yang ada di Daerah," tutupnya (*)
