Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Provinsi Maluku Utara (Malut) Resmi membuka Penjaringan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepsul tahun 2020, Sinen (27/01/2020)
Sebab tahapan penjarinagan pendaftaran pengambilan dan sayarat calon tersebut akan resmi dibuka hari ini serta penutupan sampai pada tanggal 30/31 Januari tahun 2010 penyerahan dokumen dan tanda bukti dokumen para balon Bupati dan Wakil Bupati.
Selain itu pada tanggal 2 Februari 2020, DPD Partai Perindo Kepulauan Sula (Kepsul), akan melaksnakan pleno penetapan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kepsul mendatang, sehingga DPD akan melakukan proses rekomendasi nama - nama yang telah mendaftar untuk ke Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Provinsi Maluku Utara (Malut) dan selanjutnya diteruskan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo.
Ketua Penjaringan DPD Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Muhammad Husni Sapsuha, di Dampingi oleh Subhan Abdul Latif Buamona (Sekretaris) dan Irwan Pauawa dalam kenfernsi Pers Senin (27/01/2020) di JS Coffee yang beralamat di Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kepsul, telah menuturkan di hadapan media bahwa proses penjaringan ini sesuai Petunujuk Oprasional, Partai Perindo.
Hi. M. Husni Sapsuha Ketua Partai Perindo Kepsul, mengatakan bahwa para balon Bupati dan Wakil Bupati harus menjebarkan visi dan misi sesuai dengan semangat Perindo, "Kesejatraan dan Keadilan", Ungkapnya.
Kata mantan wartawan senior, proses seleksi ini pihak DPD Kepsul akan terus berkordinasi dengan DPW Malut. Dan Kami dari pengurus DPD Kepulauan Sula, hanya menetapkan satu nama saja dalam pendaftaran calon bupati, sehingga tidak ada calon lain yang mengurus ke DPP di Jakarta.
"Selain itu, kata ketua Partai Perindo Kepulauan Sula, Hi. M. Husni Sapsuha mereka punya rencana untuk mengusul kader terbaik mereka agar bertarung di pemilihan Bupati kali ini".
Dalam pendaftaran tidak ada biaya apa pun, semua ditanggung secara normal. Siapa yang mendaftar itu yang nanti kita godok dan hasilnya pada tanggal 2 Februari nanti kita serahkan kepada Dewan Pengurus Wilaya (DPW) Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk menindak lanjuti ke DPP, " tutup..***(Is/Km)
