Bagaimana tidak sidang yang di buka oleh Ketua DPRD Rote Ndao,Alfred Saudila,pada Sabtu 21 -12 - 2019 terpaksa harus di tutup kembali akibat dari ketidak hadiran Pemerintah Kabupaten Rote Ndao di ruang sidang.
Padahal sesuai Arahan Pemerintah Provinsi pada saat konsultasi yang dilakukan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Rote Ndao,pada Jumat 20 desember 2019,Melalui Asisten III Provinsi NTT meminta Agar Pemda dan DPRD kembali ke Rote dan melanjutkan sidang namun justru kembali di bangkang oleh Pemda Rote Ndao untuk tidak.menghadiri sidang paripurna tersebut.
Anehnya seharusnya Bupati Rote Ndao Paulina Haning -Bullu,melaksanakan apa yang di perintahkan oleh Pihak Provinsi namun sayangnya Justru Bupati Rote Ndao,Paulina Haning,Bullu justru kembali melayangkan Surat kepada Lembaga DPRD tgl 21 -12 -2019 bahwa pihak pemerintah tidak dapat melanjutkan persidangan dengan alasan persoalan APBD tersebut sudah diserahkan kepada Pemprov.
Pantauan wartawan di ruang Paripurna DPRD Rote Ndao, Ketua DPRD Alfred Saudilla membuka Rapat tepat pukul 18.00, WITA, namun persidangan tersebut tidak berlangsung lama akibat Pemda Rote Ndao, dan jajarannya tidak hadir dalam ruang sidang.
Terhadap Kondisi itu, Ketua DPRD terpaksa meminta Persetujuan para anggota agar kembali malakukan Skors terhadap persidangan itu.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para anggota DPRD, Alfred Saudila akhirnya mengetuk palu Skors sidang, setelah membacakan surat yang dilayangkan oleh Bupati Rote Ndao yang pada intinya menyampaikan. Kepada Dewan bahwa mereka tidak bisa melanjutkan persidangan dimaksud.
Ketua Fraksi Demokrat Sejahtera, Petrus J Pelle dalam kesempatan menyayangkan sikap Pemerintah, Pelle menilai Pemerintah lebih mengutamakan Kepentingan pribadi maupun golongan mereka ketimbang kepentingan rakyat Rote Ndao,
Hal itu, menurut Pelle tergambar jelas dari sikap Pemerintah yang Walkout dari ruang sidang hanya karena Sebagian besar anggota DPRD mempertanyakan urgensinya Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) dan juga apa saja hasil kerja TBUPP selama Tahun 2019 ini.
"Kalau kita melihat kembali kebelakang, Sebenarnya Polemik ini terjadi kan hanya karena masalah TBUPP yang tidak jelas kerjanya apa, ini kan aneh, apa karena Ketua TBUPP adalah Suami dari Bupati makanya Pemerintah mati-matian anggaran itu harus diakomodir meski tidak tau kerjanya apa? " Kata Pelle
Pada tempat yang sama, Ketua Bapemperda DPRD Rote Ndao, Carlie Lian juga meminta agar Pimpinan DPRD segera menyurati Gubernur terkait dengan persoalan yang terjadi di Rote Ndao.
Carlie meminta agar dalam surat ke Gubernur NTT nanti harus dijelaskan Kronologis sejak awal persidangan dan dinamika yang terjadi dalam persidangan sampai pada Aksi walkout yang dilakukan oleh pemerintah dan tindakan pemerintah yang tidak mau melanjutkan persidangan meski sudah ada arahan dari pemerintah provinsi NTT.
Sementara itu, Adrianus Pandie Anggota Fraksi Perindo-Gerindra usai persidangan tersebut mengaku kecewa dengan sikap Bupati Rote Ndao.
Menurutnya, sikap yang dipertontonkan oleh pemerintah tidak lebih dari sikap kekanak-kanakan yang biasa ditunjukkan oleh anak kecil kala orang tua tidak mewujutkan keinginan mereka
"Pemerintah jangan kayak anak kecil, kita hadir ditempat ini untuk urus kepentingan masyarakat Bukan urus keinginan pemerintah yang tidak jelas hasilnya apa?" Tambah Adrianus (AL)
