Di katakannya Sukardunan Budaya, Sekretaris Faraksi Pembaharuan. Kasus pemotongan dana desa yang diduga dilakukan oknum ASN dilingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada setiap pencairan anggaran oleh 71 Kepala Desa di wilayah Pulau Taliabu, ini harus diusut tuntas oleh aparat hukum agar ada efek jerah bagi para pelaku.
Menurutnya, informasi pemotongan Rp 1 Juta/desa oleh oknum ASN setempat pada setiap pencairan anggaran desa oleh para kepala desa di wilayah Pulau Taliabu ini bukan lagi rahasia umum. kata Sekretaris Faraksi
Selain itu, Pemotongan dana desa ini jelas pelanggaran tindak pidana korupsi, sebab namanya penyaluran dana desa tidak ada petunjuk teknis untuk pejabat atau ASN melakukan pemotongan sepersenpun didalamnya.
Lanjutnya. Maka dari itu saya meminta Polres Kepulauan Sula agar serius mengusut kasus dugaan pungutan liar ini untuk mengungkap pelaku atau otak dibalik kasus pemotongan tersebut" pintanya.
Berdasarkan infor masi yang dihimpun media ini, pemotongan DD pada setiap tahapan pencairan diduga dilakukan oleh salah satu ASN dilingkup BPPKAD Pulau Taliabu, berinisial MT. Hal ini diungkap beberapa kepala desa pekan lalu setalah pengurusan pencairan DD dan ADD kandas di BPPKAD Pulau Taliabu.
