Tampak hadir dalam hering tersebut. Ketua DPRD kaur Diana Taulani, sejumlah anggota DPRD,kadis DPMD, Sekwan, BKD, Kesbangpol serta anggota Fosma.
Dalam Hering tersebut, kepala Dinas Pemberdayaan Desa (DPMD) Kaur Asmawi S.Ag menyampaikan.
"Dalam melakukan Pilkades tentunya ada tahapan yang akan di lakukan. Disi ada 27 tahapan yang harus dilalui. Dan kita akan menunggu anggaran pilkades yang kita ajukan sebesar 758 juta. Sekarang ada 116 yang akan mengikuti pilkades serentak di 2020.Dan kita berupaya keras sesuai dg tahapan. Kalau selesai belum pilkada kita akan laksanakan sebelum pilkada" Paparnya.
Menurut pandangan dari kesbangpol, menyikapi Hal ini kami hanya Fungsi kordinasi, tergangtung pada persiapan tahapan. Tentunya kita hanya sebatas koordinasi,dalam hal ini kita hanya menangani konflek sosial.
Ketua Fosma Arafik M Top M.Pd menegaskan "kami Berharap DPMD kaur Jangan sebunyi di balik proses tahapan itu.
Kami tidak mau anggaran itu sekedar alasan nanti" tegasnya
Anggota DPRD kaur Arda. Sependapat dengan ketua fosma "proses itu anggaran sedang dikaji oleh gubernur, kita menunggu proses itu.
Terkait dengan anggaran dinas terkait, kami tidak pernah memangkas. Kami selaku dewan tentunya berpihak kepada masyarakat.
Dan jangan berlindung dengan aturan yang ada. Kalau bisa dilaksanakan dengan di masa tenang. Ya laksanakan selama pilkades aman-aman saja dan tidak ada ribut."ucapnya
Deni setiawan juga anggota dari DPRD kaur.
"Andai kata hari ini evaluasi dari gubernur selesai,besok kami akan sahkan anggaran tersebut. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menunda. Seterusnya menyikapi
Legitimasi PJS yang ada di desa.
Jauh dari tempat di mana pjs itu tinggal.
Banyak pjs tidak memahami masyarakat desa.
Di huni oleh pjs yang tidak berkmpeten untuk menjalankan roda pemerinttahan desa. Saya berharap kepada kepala dinas DPMD kaur agar melakukan pembinaan terhadap PJS yang ada." ujarnya.
Zulkifli Muslih anggota DPRD kaur Dari partai PBB"Kalau sudah anggaran di sahkan harus di laksanakan. Kalau itu tidak selesai 3 bulan berarti tidak bekerja. Maka kita minta februari tahapan pilkades dilaksanakan."tegas pria yang biasa disapa dongah lihun ini.
Sementara ada yang menarik ketika salah satu anggota dewan dari partai perindo. Mengatakan "jika ada niat yang baik tentunya tahapan tidak di jadikan alasan. Karna tahapan pilkades saya rasa bisa selesai dalam waktu dua hari. Kalau tidak selesai juga kepalang 2021 saja pilkadesnya"
Hal itu langsung disambut kadis DPMD kaur dengan tertawa Yang penuh teka teki.
Menyikapi masukan dan tekanan dari sejumlah anggota DPRD,Fosma.
Kadis DPMD memberikan respon yang positif walaupun belum ada jadwal yang pasti. (SUMANTRI)
