Hal itu menyulut semangat Aksi Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (PB ALAMP AKSI) turun kejalan guna menyampaikan keberatanya terhadap kebijakan Gubernur Sumut yang dinilainya tidak mengkedepankan azas kemahiran dibidangnya dengan menunjuk seorang Dokter yang semestinya membidangi Kesehatan dan bukanlah Pariwisata, dikatakan Ketua PB ALAMP AKSI.
Dikatakan Eka_red selaku ketua umum PB ALAMP AKSI, bahwa dalam hal penunjukan Dr.Ria Telambanau_red oleh Gubernur Edy adalah sebuah kesalahan besar guna menjadikan SUMUT BERMARTABAT seperti semboyan yang digadangkannya, bahkan marak Issue dari perbincangan kalangan Tokoh Masyarakat, Agama, Sosial dan Politik mengatakan ditunjuknya Dr.Ria Telambanau dikarnakan teman Edy semasa sekolah dahulu, dan bukanlah dikarenakan basic yang mempuni.
Pada tuntutan aksi damai PB ALAMP turun kejalan yang disambut anggota DPRD SU (M. Faisal_red), dalam tanggapannya mengatakan akan menindak lanjuti aspirasi masyarakat atas keberatan dari kebijakan Gubernur Sumut.
"hal ini akan menjadi perhatian serius bagi DPRD SU dan akan segera kami tindak lanjuti setelah Alat Kelengkapan Dewan terbentuk" imbuh Faisal
Terpisah disesi aksi turun kejalan yang sama selanjutnya dikantor Gubernur Sumut, aksi PB ALAMP juga mendapat tanggapan dari bagian kehumasan Setda Pemprov Sumut (Salman_red) dan menepis issue "Temen Sekolah Edy" dengan menegaskan bahwa sudah melalui mekanisme pemerintahan Sumut atas penunjukan Dr.Ria Telambanau, dan dalam hal ditunjuknya sebagai Kadis Pariwisata (Ria) lebih mempuni dibanding yang lainanya pada saat mengikuti peroses lelang jabatan.
"penempatan Dr.Ria Telambanau merupakan hak prerogatif dari Gubsu dan Dr.Ria memiliki nilai yang lebih tinggi dari yang lain" tepis Salman.
Dikesempatan yang sama saat Wartawan menanyakan kepada (Eka) selaku Pimpinan PB ALAMP AKSI yang saat itu bersamaan puluhan teman lainya mengatakan bahwa mereka mewakilai masyarakat Sumut pada umumnya dan terkhusus mengambil sikaf dari maraknya issue dilapangan atas kebijakan Gubernur Sumut karena menunjuk seorang Dokter menjadi Pejabat pemangku Kepala di Dinas Pariwisata, dan sebagai mewakili masyarakat Eka mengaku kebijakan Gubernur Sumut disinyalir berpotensi gaduh dimasyarakat karena kuat diduga menjadi kegagalan tercapainya SUMUT BERMARTABAT seperti semboyan Sumut setelah terpilih dan dipimpinya.
"Hal ini.! menurut kami bahwa seorang yang miliki basic dokter tidaklah cukup mempuni, bila dipaksakan Gubernur seolah mengisyaratkan kepada kami selaku mewakili kalangan masyarakat Sumut, bahwa SUMUT BERMARTABAT hanyalah seremonial Gubernur" cetus Eka.
"seorang yang berlatar belakang Dokter sangatlah janggal bila memiliki kemampuan yang lebih untuk mengurusi pariwisata di Sumut ketimbang orang yang memiliki latar belakang pariwisata sendiri" tambah Eka.
(HS)
