Tabel 4. Daftar PNS yang di Jatuhi Hukuman Pidana Korupsi No: 1. MM Nomor putusan:
Putusan PN Palu Nomor 16/pid.sus-TPK/2015/PN.Pal
Tanggal Putusan
23/04/2015
No:2. ISP nomor putusan
Putusan Mahkamah Agung RI nomor 963 K/pid.sus/2014
Tanggal Putusan 22/07/2014
No: 3. DM Nomor putusan
Putusan Mahkamah Agung RI nomor 963 K/pid.sus/2011
Tanggal putusan
30/06/2011 No.4.ASM
Nomor putusan
Putusan PN Poso nomor 392/pid.sus/2009/PN.Pso
Tanggal putusan
18/02/2010
No:5. AK
Nomor putusan
Putusan PN Poso nomor 342/pid.sus/2010/PN.Poso
Tanggal putusan
15/11/2010
No: 6. SS
nomor putusan
Putusan PN Poso nomor 343/pid.sus/2010/PN.poso
Tanggal Putusan 15/11/2010
No:7.RS Nomor putusan
Putusan PN Poso no.344/pid.sus/2010/PN.poso
Tanggal putusan 15/11/2010
No:8.MAD nomor putusan
Putusan PN Poso nomor 289/pid.B/2008/PN.Pso
Tanggal putusan 18/02/2009 No: 9. NHP nomor putusan.Putusan Mahkamah Agung nomor 78 PK/pid.sus/2007
Tanggal putusan 19/06/2008
Sumber: Putusan Pengadilan dari PN Palu dan PN Poso.
Atas sembilan PNS tersebut sampai dengan pemeriksaan berakhir belum diterbitkan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Bupati Morowali.
Hasil Reviu dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS bulan Mei 2019, atas pembayaran gaji diketahui selama tahun 2018 s.d April 2019 atas pegawai yang bersangkutan dibayarkan gaji dan Tunjangan sebesar Rp.773.911.000.00
Dari Keterangan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah) Alwi Gawi, S.E. Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi tengah, Menjelaskan Ketika di jumpai di ruangannya, Selasa(22/10/2019).
Bahwa Kita belum ada SK Pemberhentian mereka, Kita itu memberhentikan mereka tapi belum ada SK Mereka apalasanya diberhentikan Pembayaran gaji nya, memberhentikan Gajinya orang itu berdasarkan SK," Terangnya.
"Adakah SK Pemberhentian mereka? Tidak ada, saya gak bisa memberhentikan itu gaji orang selama Mereka masih aktif, Dasar memberhentikan Gaji mereka belum ada SK,
Apa alasannya memberhentikan Gaji mereka," Ungkapnya.
Yohanes/Erni
