Pasalnya, Proyek tersebut selain tidak mencantumkan nama PT atau CV, juga keterangan lain terkait pengerjaan proyek tersebut, seperti panjang dan lebar jalan yang kerjakan, volume dan ketebalan aspal, dan lain sebagainya di papan proyeknya. Tidak hanya itu pengerjaannya kini mengancam merugikan sejumlah warga yang memiliki lahan perladangan dan petapakan disepanjang jalan. Pantauan reporter Newskpk.com, Senin 8/7/2019 sekira pukul 15:30 WIB, beberapa warga menyampaikan keluhannya terkait lahan pertapakan dan perladangan mereka yang terancam dirugikan oleh adanya proyek tersebut.
Salah seorang warga yang mengaku bernama Pardomuan Dobuke (58), dan boru Saragih, warga Hapoltakan yang mengaku memiliki petapakan dilokasi jalan alternatif mengatakan, pihaknya merasa keberatan atas apa yang dilakukan pihak pelaksana proyek tersebut itu.
"Sejumlah warga yang memiliki petapakan dan perladangan jelas akan terancam dirugikan, dan kami akan melakukan protes dengan minta ganti rugi", tambah Dobeke pada wartawan.
Proyek yang kabarnya dikerjakan oleh Salah seorang Oknum Anggota DPRD melalui Dinas PU Simalungun dari APBD Tahun Anggaran 2019, menelan biaya sebesar lebih kurang Rp 4.948,000.000, sungguh angka yang fantastis. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Simalungun, dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Simalungun, agar mengawasi dengan ketat pengerjaan yang menghabiskan anggaran milyaran rupiah tersebut. (Dani)
