Koordinator devisi (Kordiv), Sumber daya manusi sosialisasi dan partisipasi masyarakat KPUD Pulau Taliabu unrtuk peraga alat kampanye ujar Basri kepada awak media dan juga mengatakan mengatakan, tujuan dari evaluasi fasilitas alat peraga kampanye (APK) di tahun 2019.
Dari tahapan kampanye, khususnya APK yang di lakukan oleh peserta pemilu, apakah itu sudah sesuai dengan apa yang di laksanakan oleh Jukni mapun PKPU 23, 28 apakah pihak-pihak ada yang di rugikan atau tidak.
Kata dia, kedepan di tahun 2024 itu, jangan ada lagi pihak-pihak yang di rugikan, termasuk nanti ada regulasi-regulasi yang memang akan di buat, sehingga bagi partai politik itu tidak di sulitkan, karena kemarin dengan aturan yang ada itu, bagi kami sebagai penyelenggara itu agak sedikit panjang teknis dan prosedurnya. "Jadi bukan hanya KPU tapi, pihak penyelenggara pemilu yang memang pengawasannya yang memang kami kerepotan"ujarnya,.
Terkait dengan rekomendasi dari hasil evaluasi katanya, nanti kami formulasikan dengan teman-teman KPU yang lain, tapi yang jelas tadi, saya menangkap bahwa, terkait jumlah APK jangan di batasi, kemudian ukuran APK juga jangan di batasi,.
Terpisah, Ketua Bawaslu Pulau Taliabu, Adidas La Tea mengatakan, ada beberapa hal yang memang menjadi rekomendasi Bawaslu Pulau Taliabu, karena memang evaluasi APK kedepan oleh KPU yang pertama soal desainnya, kami berhap desain APK kedepan itu, regulasinya lebih di teknis lagi sehingga, Parpol juga tidak terlalu di sibukkan dengan APK saja, karena masih ada hal-hal lain yang harus di lakukan oleh Parpol.
"Baik kampenye terbatas, terbuka dan kampanye rapat umum, kalau mengaju kepada pemilu kemarin, Kampanye terbatas dan tatap muka, kami berkespulan belum maksimal yang di lakukan oleh peserta pemilu karena kampanye ini bukan saja soal menjual visi misi dan program Parpol tapi, bagaimana juga Parpol memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat"jelasnya pada awak media, usai menyampaikan materi, Senin, (22/7/2019) sore tadi.red
