HEADLINE NEWS

Hukum Mati Koruptor

Hukum Mati Koruptor

15 Kades Bakal di Pecat, Ketua DPC Gerindra Pultab Nilai Bupati Terlalu Arogan dan Berlebihan

Taliabu  Newskpk.com - Isu yang beredar di media sosial, soal akan di lakukan pemecatan 15 Kades Di Pulau Taliabu rupanya, mendapat tanggapan langsung dari salah seorang politisi Partai Gerindra yakni, muhaimin syarif yang saat ini menjabat sebagai ketua DPC Partai Gerindra Pulau Taliabu.

" salah satu fungsi partai politik adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh sebab itu, saya sebagai ketua dewan pimpinan cabang Partai Gerindra pultab menilai sikap Bupati terhadap ancaman pemecatan kepada 15 kades di taliabu itu sangat berlebihan " jelas Muhaimin, minggu, 23/06/2019 Via Whatsapp Pribadinya.

Menurutnya, idealnya seorang kepala daerah seharusnya menjadi pembina bagi kepala desa yang ada di lingkup kerjanya. Bukan malah sebaliknya tampil dengan sikap arogansinya untuk menakut - nakuti.

" Bupati seharusnya menjadi contoh dan pembina yang baik, tak perlu arogan apalagi terkesan menakutkan," bebernya.

Tambah muhaimin, SK yang di tandatangani oleh bupati selaku kepala daerah itu bukan Hak melainkan kewajibannya yang telah di amanatkan oleh UU. Jadi, Bupati tidak boleh semena - semena mengangkat dan memecat seseorang tanpa ada kesalahan fatal atau pelanggaran hukum dikarenakan ada norma hukum yang harus di taati.

Dikatakan, jika pemecatan itu dikarenakan kehadiran mereka dalam  mengikuti Rangkaian Proses sidang AMDAl di propinsi , mestinya di Pahami Oleh Bupati bahwa hajatan itu Resmi hajatan Pemerintah yang kebetulan Hostnya adalah Pemerintah Propinsi karena kewenangannya jika di Nilai akan merugikan Masarakat Taliabu justru yang harus Kita pertanyakan bagaimana peroses Amdal dari 91 IUP Tambang di Taliabu yang dalam penerbitannya dulu di  lakukan Oleh Pemerintah daerah Kabuten Sula yang Notabene Bupati sula adalah Ahmad Hidayat Mus dan Bupati Aliong Mus yang saat itu adalah Anggota DPRD Propinsi.

Lebih jauh lagi ia menambahkan, Kami tidak pernah melihat reaksi Bupati sekeras seperti ini main pecat seperti itu, padahal secara Teknis dampak pengolahan Tambang jauh lebih dahsyat resikonya terhadap lingkungan di bandingkan ijin HPH. Saya juga berharap Kepada Sekda, Bagian Pemerintahan dan juga bagian Hukum tolong diberi Pemahaman admistrasi dan Hukum yang benar Kepada Sang Bupati Kita agar tidak terlanjur mengeluarkan argumen stetmen yang kemudian Publik menilai Bupati sendiri tidak Faham atas aturan dan Norma serta peradilan hukum itu sendiri.

Muhaimin juga memastikan jikalau ancaman itu benar - benar terealisasi maka partai gerindra siap memberikan bantuan hukum kepada 15 kades tersebut untuk mencari keadilan hukum.

" kami pastikan jikalau hal itu benar - benar terjadi maka, partai gerindra siap mendatangkan pengacara untuk mencari keadilan hukum atas sikap bupati tersebut," tegasnya. Red

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *