HEADLINE NEWS

Hukum Mati Koruptor

Hukum Mati Koruptor

Peradi Bogor Adakan PKPA dan Hadirkan 32 Peserta

Peradi Bogor Adakan Profesi Kursus Advokad
Bogor - PERADI adalah Organisasi Advokat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”). PERADI memiliki satu cita-cita untuk mengembangkan organisasi Advokat yang kuat di masa mendatang. PERADI juga secara aktif ikut ambil bagian dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, pembangunan hukum, serta mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia.



Sebagai satu-satunya wadah organisasi Advokat berdasarkan UU Advokat, eksistensi PERADI juga telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006. Mahkamah Konstitusi menyatakan antara lain “… organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara.”


DPC Peradi Kota Bogor dibawah Ketua Adi Atmaka, SH, MH menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), bertempat di Ciawi Bogor. (5/5/2019).


Topan Oddye Prastyo SH MH sebagai ketua pelaksana menuturkan pelatiham ini dikuti 32 peserta dari berbagai profesi baik HRD, Aktivis Anti Korupsi dan profesi lainnya dan pelatihan ini akan berlansung selama satu bulan sejak awal Mei.


“Kita berharap Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) ini akan tumbuh advokat – advokat pembela kebenaran untuk penegakan Hukum,” tuturnya.


Topan menjelaskan, adapun yang mengisi materi pelatihan diantaranya, H.Salih M.SH MH tentang Fungsi dan Peran Organisasi, Dr.Muhammad Taufik SH MH tentang Hukum Acara Pidana, Drs.H.Sirajuddin Sailellah SH tentang Hukum Acara Perdata, Dr.H.Achmad Jaka Santos Adiwijaya SH LL.M tentang Penelusuran Hukum & Dokumentasi Hukum serta Argumentasi Hukum dan Iwan Kusmawan,SH tentang PPHI.


Menurutnya, melihat jalannya pelatihan seluruh peserta sangat antusias dari para pemateri dan semoga pelatihan ini dapat berjalan dengan baik,” harap Topan.


Pada kesempatan yang sama Iwan Kusmawan sebagai pemateri PPHI berharap para calon Advokat juga dapat melakukan kajian terkait undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.


Menurut Iwan UU tersebut perlu direvisi karena sudah tidak sejalan dengan kondisi yang ada, dulu undang – undang ini dibilang cepat, murah dan berkeadilan faktanya lama, mahal dan banyak ketidakadilan,” ujarnya.


Selain itu Iwan juga menegaskan dengan adanya pelatihan PKPA akan memberikan kontribusi terhadap penegakan hukum ketenagakerjaan,” pungkasnya.red

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *