Seperti diketahui pengawasan partisipatif pemilu oleh lembaga pemantau pemilu diharapkan mampu mewujudkan pemilu yang berintegritas dan tepercaya. Bawaslu menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum untuk menjadi pedoman teknis dan prosedur bagi perseorangan dan lembaga yang akan melakukan pemantauan Pemilu
"Bawaslu telah memverifikasi dan memberikan akreditasi sebagai pemantau Pemilu 2019 terakreditasi kepada sedikitnya 22 lembaga organisasi," ujar Tommy saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Fasilitasi "Pengawasan Partisipatif dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Umum 2019" di Hotel Santika Mega Bekasi, Bekasi Selatan, Sabtu (30/3/2019).
Tommy menjelaskan, dalam meningkatkan kapasitas pemantauan pemilu di Kota Bekasi, pihaknya pun telah melakukan sosialisasi dan koordinasi intensif dengan lembaga pemantauan pemilu termasuk dalam penyampaian laporan dugaan pelanggaran.
"Hasil pemantauan pemilu akan diserahkan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan," bebernya.
Ia pun berharap, jumlah pemantau pemilu yang mendaftarkan diri ke Bawaslu Kota Bekasi bisa terus bertambah guna memaksimalkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kota Bekasi.
"Setiap organisasi yang terbeban untuk turut memantau pemilu untuk menciptakan pemilu yang luber dan jurdil dapat mendaftar di Bawaslu hingga tujuh hari sebelum pemungutan suara 17 April 2019," imbuhnya. (**)
