Bandar Lampung - Maritim Muda Nusantara (MMN) Lampung laksanakan diskusi SEA (Sharing-Elaborate-Action) pada tanggal 11 Maret 2023 yang bertemakan Upaya Revitalisasi Pengelolaan Ruang Laut: Perubahan Iklim dan Mitigasi.
Selaku ketua pelaksana, Khairul menyampaikan bahwa diskusi ini sebagai wadah pembahasan isu kemaritiman yang sedang terjadi di Indonesia khususnya di Lampung yang melibatkan pemerintah, akademisi, aktivis dan pegiat lingkungan lainnya.
"Pada diskusi ini, kita hendak memaparkan temuan-temuan lapangan yang didapati oleh aktivis dan juga kecocokannya dengan hasil riset yang dilakukan oleh akademisi, yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan untuk pihak pemerintah mengambil kebijakan dan langkah-langkah perbaikan ataupun mitigasi dalam bidang kemaritiman." Tutur Khairul.
Dalam Diskusi turut hadir Ketua Daerah MMN Lampung Muhamad Fajar Santoso, S.H.Dalam sambutannya beliau menyampaikan MMN didirikan dengan fokus utama pada penyiapan sumber daya manusia kemaritiman yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kemaritiman yang mutakhir, efektif, efisien, dan ramah lingkungan; serta penguatan budaya bahari berbasis pengembangan potensi pemuda dan masyarakat pesisir serta pulau-pulau kecil seluruh Indonesia secara sungguh-sungguh.
Selanjutnya Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si dosen perikanan dan kelautan Universitas Lampung Selaku pemateri menyampaikan bahwa kebutuhan konsumsi perikanan di Indonesia dibantu oleh perikanan budidaya yang ada di daratan dan di laut.
"Pengelolaan ruang laut khususnya pulau-pulau kecil dicatatkan dalam PBB. 3,4 Juta Km² luas laut di indonesia tapi belum optimalnya perikanan tangkap yang menjadi kebutuhan masyarakat indonesia. Namun kebutuhan konsumsi perikanan di indonesia dibantu oleh perikanan budidaya yang ada di daratan dan di laut." Tutur beliau.
"Bisa disimpulkan bahwa perlu pengetahuan terkait kondisi ekologis perikanan tangkap di indonesia. Perlunya pengelolaan terkait perikanan tangkap seperti penambahan armada kapal dan jumlah nelayan yang belum optimal. Untuk provinsi lampung sendiri kebijakan dan peraturan bisa dilihat pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K)." Tambah beliau.
Selain itu Direktur Wadah Lingkungan Hidup (WALHI) Irfan Tri Musri menjelaskan Green House Effect (GHG) atau efek rumah kaca yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Hal tersebut mengakibatkan antara lain Suhu global yang semakin meningkat, pencairan es kutub, mencairnya volume air laut. Pada tahun lalu ada 2.100 bencana hidrometeorologis seperti perubahan cuaca yang ekstrem, curah hujan yang meningkat dan angin ribut." Ucapnya dalam pemaparan materi.
"Seharusnya ada sinergisitas antara blue carbon dan blue economy untuk menunjang pengelolaan ruang laut di indonesia secara berkelanjutan." Tambahnya.
Terakhir, Khairul selaku ketua pelaksana berharap dalam diskusi ini berhasil menciptakan kebijakan dalam aspek kemaritiman yang sesuai dan dibutuhkan untuk membantu kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. [DN]
