KOTA BEKASI - Menanggapi kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah pusat, Ketua DPRD Kota Bekasi H.M. Saifuddaulah sangat menyayangkan keputusan tersebut.
Menurut Ustad Daullah sapaan akrabnya, kebijakan yang diumumkan Presiden RI Joko Widodo Sekira Jam 14.30, pada Sabtu kemarin menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
"Kenaikan BBM ini akan berdampak pada semua sisi ekonomi masyarakat. Rakyat sekarang masih menderita akibat covid yang sempat berlarut. Kenapa pemerintah dengan teganya menaikan BBM di tengah rakyat baru mau bangkit," papar Ustad Daulah ini, Minggu (04/09/22).
Politisi PKS Kota Bekasi ini meminta pemerintah Joko Widodo untuk mencabut kembali keputusan kenaikan BBM itu, karena tidak pro rakyat.
“Kita dari awal tegas menolak kenaikan harga BBM, karena tidak pro rakyat. Bahkan melalui rapat paripurna DPR RI. Fraksi PKS pun menolaknya. Dan berharap kebijakan ini dicabut. Karena kalau tidak, berarti ada yang salah dalam mengelola Negara ini khususnya terkait BBM,” tegas Saifuddaulah.
Seperti diketahui, pemerintah Jokowi menaikan harga BBM terbaru, Yakni ; Harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. (YS)
