BOBONG,- Ketua LPKN Indonesia Wilayah Timur (Lembaga Pemerhati Kuagan Negara) La Omy La Tua akrab di sapa Bung Tommy Maluku Utara, sangat kecewa dengan sikap pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dan pemerintah Provinsi Maluku Utara yang terkesan buta melihat kondisi akses jalan lintas Pulau Taliabu seperti jalan neraka menuju kiamat.
"Yang mana jalan tersebut adalah jalan penghubung ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu yang terletak di desa Salati menuju desa Beringin, Kecamatan Taliabu Barat Laut," ungkap La Omy La Tua melalui via whatssapnya, pada hari Jum'at 03/09/2021, sekira pukul 10.30 Wita.
Akibat jalan rusak saat di musim hujan penuhi Pece Pece ( lumpur). Sejumlah pengendara roda dua dan roda empat yang mau melintas ke ibu kota Bobong Kabupaten Pulau Taliabu.
Geram serta kewalahan melintasi jalan siluman menuju neraka itu.
Hal itu, di sampaikan salah seorang Jender, warga desa nggele yang tak mau di sebutkan namannya dengan meras kesal terkait dengan jalan neraka tersebut.
Dia, menyampaikan bahwa sebenarnya kita mau tanya dengan nada logat maluku utara ini, masih ada pemerintah di wilayah kresidenan Pemprov maluku utara dan pemda Taliabu, atau sudah mati suri atau jangan kita hanya di beri racun menjabat dua periode ini.
Pejabat hanya duduk di bangku empuk dua periode dengan senang dan diam di tempat duduknya.
"Tapi rakyat telah menderita di atas jalan pece pece ( Lumpur) kurang lebih 10 tahun." kesal sang Jender
Di tempat terpisah Anwar La Unga juga kesal dengan kondisi jalan yang tak layak itu. Dirinya juga berharap agar pemerintah daerah membuka cermin malu di wajah, agar melihat penderitaan rakyat Kabupaten Pulau Taliabu.
"Saat melintasi jalan yang sudah di penuhi Pece Pece dan pece (lumpur, lumpur dan lumpur)." ucapnya.
"Selanjutnya Anwar, juga menilai pemprov Malut sejak dua periode seakan tak ada kepekahan pemerintah yang di nahkodahi Bpk KH. Abdul Geni Kasubah. Lc, dan seorang mantan tokoh partai Keadilan Sejahtra (PKS) yang saat ini, pindah ke partai berlambang moncong putih atau partai penguasa PDIP. Namun Pulau Taliabu hanya di pandang seblah mata." ucapnya
Melihat hal tersebut, Ketua LPKN Indonesia timur La Omy La Tua, bahwa kondisi jalan seperti ini. Dirinya secara tegas meminta KPK melalui Tim Koorsup Wilaya Timur.
Khusus Wilayah Maluku Utara. Untuk mengikuti aliran dana dan koorcek sejumlah dugaan perampokan anggaran negara yang di ambil dari sejumlah proyek amburadul bahkan di sinyalir sejumlah proyek berkaitan dengan sang penguasa itu.
"Sehingga terjadinya penghambat pembagunan di wilayah kresidenan provinsi maluku utara yang telah melanggar Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan penaganan tindak pidana korupsi serta percepatan pembagunan serta pengawasan masyarakat melalui amanat PP 71 tahun 2000 peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi." tegas La Omy La Tua pada media ini, hari Jum'at 03/9/2021.
( Jek/ Redaksi)
