BOBONG, - Lembaga HCW Maluku Utara meminta Kejaksaan negeri Pulau Taliabu melalui tim jaksa penyidik Kejari agar secepatnya bertindak cepat untuk melakukan pemeriksaan pihak pihak di DPRD yang telah diduga merugikan keuangan negara dan daerahnya.
Karena terkait dengan temuan hasil audit Pemeriksaan ( LHP)
Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD)
Kabupaten Pulau Taliabu, Prov Maluku Utara
Tahun anggaran 2019. Sesuai dengan Nomor : 22.C/LHP/XIX.TER/06/2020, Tanggal : 29 Juni 2020." ungkap direktur HCW. Rajak Idrus, sesuai LHP BPK perwakilan Malut.
Di ketahui bahwa, Belanja perjalanan dinas sebesar Rp165.000.000,00.- ( Seratus enam puluh lima juta rupiah) pada Sekretariat DPRD tidak dilaksanakan. Berdasarkan hasil pemeriksaaan terhadap bukti pendukung perjalanan dinas pada OPD
Sekretariat DPRD berupa tiket dan boarding pass dari para pelaksana kegiatannya.
"BPK menemukan bahwa nama pelaksana perjalanan dinas yang terdapat pada tiket dan boarding pass tidak terdapat pada data manifes maskapai sebanyak tujuh perjalanan
dinas sebesar Rp165.000.000,00." Sumber terpercaya. Lanjut,
Hasil permintaan keterangan kepada bendahara pengeluaran dan pelaksana perjalanan dinas didapatkan pengakuan bahwa yang bersangkutan memang tidak melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan bukti-bukti SPJ tidak diverifikasi oleh PPK OPD terkait.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Untuk dapat mengakibatkan Kelebihan pembayaran atas biaya perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD sebesar
Rp165.000.000,00.
Sekretaris DPRD tidak melakukan pengawasan dan pengendalian
atas pertanggungjawaban realisasi belanja perjalanan dinas dengan semestinya. Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD tidak memedomani
ketentuan pembayaran perjalanan dinas." jelas Sumber terpercaya. Selanjutnya
Pelaksana perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD tidak melaksanakan kewajibannya untuk mempertanggung jawabkan biaya perjalanan dinas dengan bukti yang sah dan lengkap.
Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu melalui masing-
masing Kepala OPD terkait menyatakan bahwa pada prinsipnya mengakui temuan tersebut
dan akan melaksanakan upaya dan langkah sesuai dengan rekomendasi. jelas sumber terpercaya LKPD Pulau Taliabu. Sambungnya.
Untuk itu, BPK merekomendasikan Bupati Pulau Taliabu agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekretaris DPRD yang tidak melakukan pengawasan dan pengendalian atas pertanggungjawaban realisasi belanja perjalanan dinas dengan semestinya.
Memerintahkan Sekretaris DPRD menginstruksikan Bendahara Pengeluaran untuk meminta pertanggungjawaban dari masing-masing pegawai yang telah menerima pembayaran biaya perjalanan dinas dan tidak melaksanakan kegiatan perjalan dinas dimaksud atas jumlah pengeluaran sebesar Rp165.000.000,00 dengan menyetorkan ke kas daerah.
Apabila tidak dapat melengkapi, maka nilai yang tidak dapat dipertanggung jawabkan disetor ke kas daerah. Daftar Realisasi Belanja Barang dan Jasa Yang Tidak Lengkap Pertanggungjawabannya Pada Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019 diantaranya;
1). Dari tanggal 29/07/2019, nomor 376/BKU/4.01.04.01/PT/2019, atas Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/Biaya Kontribusi BIMTEK an. SA, sesuai SPT Nomor : 836/12/SETDA-PT/LD-LP/VII/2019 Tanggal 29 Juli 2019 dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penata Usahaan Keuangan
senilai Rp 4.000.000,00 Tidak Ada Bukti Penggunaan.
2). tanggal 29/07/2019, nomor 381/BKU/4.01.04.01/PT/2019
atas Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/Biaya Kontribusi BIMTEK untuk 20
Anggota DPRD dan 7 Orang Pegawai Sekretrariat DPRD Kabupaten Pulau Taliabu pada kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan senilai Rp
121.500.000,00.- ( Seratus dua puluh satu satu juta rupiah) Tidak Ada Bukti
Penggunaan.
3). Dari tanggal 30/09/2019, nomor 461/BKU/4.01.04.01/PT/2019, atas Belanja Dokumentasi dan Dekorasi Bulan September 2019 pada kegiatan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu senilai Rp 50.000.000,00 Tidak Ada Bukti
Penggunaan.
4). Tanggal 30/09/2019, nomor 462/BKU/4.01.04.01/PT/2019, atas Belanja Belanja Makan dan Minum Kegiatan Bulan September 2019 pada kegiatan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu Rp 250.000.000,00.- ( Dua ratus lima puluh juta rupiah). Bukti Tidak Lengkap.
5).Tanggal 30/09/2019, nomor 463/BKU/4.01.04.01/PT/2019, atas Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan Bulan September 2019 pada kegiatan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu senilai Rp 61.050.000,00.- ( Enam puluh satu juta lima puluh ribu rupiah). Tidak Ada Bukti Penggunaan.
Jadi Jumlah keseluruhan yang tidak ada bukti penggunaan tersebut senilai Rp 486.550.000,00. pungkasnya. Sumber terpercaya atas LKPD Kabupaten Pulau Taliabu.
Untuk itu. menurut direktur HCW Maluku Utara Rajak idrus. atas sikap tersebut. maka seharusnya Kejaksaan Negeri Pulau Talibu dapat bertindak cepat untuk memproses masalah tersebut.
Sebab sudah masuk pada unsur perbuatan melawan hukum dan sudah merencanakan atas perbuatan korupsinya." tegas HCW Maluku Utara, pada media ini, hari Sabtu 14/8/2021.
( Jek/ Redaksi)
