BOBONG, - Pada hari Sabtu, 22/05/2021. Terkait berita klarifikasi yang disampaikan oleh Kepala DPMD Kabupaten Pulau Taliabu, Mansu Mudo atas pemberitaan salah satu Media tentang insiden pengusiran wartawan oleh Bupati Pulau Taliabu saat Rapat Koordinasi antara Pemda dengan seluruh Kepala Desa kembali ditanggapi
Pasalnya, dalam berita klarifikasi yang dimuat oleh mimbar rakyat.co.id dengan judul ( Soal Pemberitaan Rakor Tertutup Dengan Kades, Kadis DPMD Pulau Taliabu : Seharusnya Koordinasi Dululah) yang dipublis pada jumat, 21/05/2021 menyebutkan bahwa oknum wartawan itu seharusnya melakukan koordinasi terlebih dahulu bersama protokoler atau panitia kegiatan, apakah di izinkan atau tidak untuk meliput
Terkait hal ini, Deni Rasimu, Biro Peliputan Kabupaten Pulau Taliabu dari Putra Bhayangkara .co.id, selaku oknum wartawan yang memuat berita pengusiran itu kembali menyoal apa yang dikemukakan oleh Mansu Mudo. Dirinya menjelaskan bahwa, peran Media adalah telinga dan mata masyarakat, karenanya, segala kabar yang disampaikan merujuk kepada fakta yang objektif dan terpercaya sesuai kode etik Jurnalis, bukan mengada-ada
Selain itu, sebagai insan pers katanya, tentunya memiliki hak dan peran untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan dari praktek praktek yang tidak diinginkan, sebab sejauh ini, Daerah Taliabu masih menyimpan segala macam persoalan, mulai dari kasus pemotongan Dana Desa tahun 2017 yang belum juga diselesaikan, hingga bobroknya pengelolaan keuangan daerah
Untuk diketahui, hari ini saja, Kabupaten Pulau Taliabu kembali mendapat predikat terburuk dari BPK Provinsi Maluku Utara soal penggelolaan keuangan Daerah dari 9 Kabupaten Kota lainnya, dilansir dari media Malut post, tidak hanya tahun ini (2021), tahun lalu (2019) Kabupaten Pulau Taliabu juga mendapat predikat Disclaimer of opinion (Tidak memberi keterangan) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku Utara, "lantas predikat tersebut kembali diraih tahun ini. Sehingga capaian yang memalukan inilah ia kembali mengatakan bahwa fungsi pers dipulau Taliabu harus berjalan dengan maksimal
Selain itu, dirinya juga sangat menyayangkan statemen dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu, Amrul Badal, SH yang menyebut bahwa ada opini yang berlebihan dari oknum wartawan tersebut dalam pemberitaannya serta tidak memahami kaidah rapat internal Pemerintah Daerah
Dalam hal ini ia (Deni) menyatakan bahwa, wajar saja jika ada asumsi negatif dari siapapun apabila insan pers yang berkewajiban mengemukakan fakta dari sebuah peristiwa ketengah publik malah tidak di izinkan bahkan diusir agar tidak dapat meliput
"Salahkah saya menduga bahwa dalam rapat baru baru itu ada rencana busuk Bupati untuk mengarahkan Kepala Desa kepada hal hal yang inprosedural, apakah untuk kembali mengatur pemotongan dana Desa atau hal apapun, kenapa pers harus dikeluarkan.
Kalau ada rapat internal pemerintah daerah, misalnya ada kasus yang ingin ditutupi, harusnya kegiatan itu sudah dilapisi pengamanan sejak awal, misalnya mengunakan aparat keamanan untuk mengghalau wartawan yang meliput, jangan sudah berjam - jam diruangan baru tiba- tiba dikeluarkan dengan alasan telah ada pemberitahuan, lagipula kenapa tidak mau diliput jika Pemda mengevaluasi kinerja kepala desa, bukankan informasi itu merupakan hal yang butuhkan oleh masyarakat?" Tanyanya
"Terkait harus berkoordinasi dahulu, saya menilai Mansu Mudo itu bicara takaruang, saya sudah berada ditempat kegiatan itu jauh sebelum Bupati hadir, bahkan sudah beberapa kali mengambil gambar, tapi tidak ada pemberitahuan dari siapapun, padahal mereka (Amrul Badal, Mansu Mudo) lebih dulu berada ditempat itu, dan terkait telah ada pemberitahuan kepada teman teman pers lain, entahlah, biasanya ada informasi, lagi pula kenapa harus dilarang untuk meliput, lah, tugas kita sebagai jurnalis harus memberikan berita yang objektif selama tidak mengesampingkan kaidah jurnalistik" Tutupnya.
(tiem/Redaksi)
