ROTE NDAO - Ketua Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Anti Korupsi Indonesia (Araksi) NTT ,Alfred Baun SH dkk,akhirnya tiba di Kabupaten Rote Ndao,Kedatangan Ketua Araksi beserta stafnya ini guna melihat lebih dekat dan melakukan Investigasi secara langsung berbagai dugaan Tindak Penyelewengan Keuangan Negara yang terjadi di Kabupaten Rote Ndao
Namun sayangnya belum sehari tiba di Kabupaten ini,Araksi mempunyai Kesimpulan khusus terkait Sistim Birokrasi yang terjadi di Kabupaten Rote Ndao,Provinsi Nusa Tengara Timur (NTT)
Alfred Baun SH Ketika mengelar Jumpa Pers pada Selasa(9/3/2021) sore mengatakan dalam melakukan Investigasi selama di Kabupaten Rote Ndao,pihaknya merasa ada yang sangat Aneh ,bagaimana tidak di katakan Aneh,Sistim Birokrasi di Kabupaten Rote Ndao, ini warna Birokrasinya sebenarya keluar dari tujuan Presiden RI,yang memangkas suatu birokrasi itu tidak semakin panjang,tetapi di Kabupaten Rote Ndao ini,justru membuat Sistim Birokrasi bagaikan Birokrasi Kerajaan.
Sehinga menangapi persoalan ini,harus seijin Bupati, "apa apa harus ijin Bupati " bahkan hal terkecil saja yang menjadi Tupoksi para pemangku jabatanpun harus seijin bupati,nah saya perlu pertegas bahwa ini merupakan Sistim Birokrasi yang sangat salah yang sudah diterapkan daerah ini ujar dia.
Alfred Baun SH,mengatakan salah satu contoh saya sangat menyayangkan pernyataan yang di keluarkan oleh oknum Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Proyek Pekerjaan obyek wisata pada dinas kebudayaan dan Priwisata(Disbudpar)batu termanu, yang bersumber dari dana Alokasi Khusus (DAK) Ketika Kami Pihak Araksi Menghubungi dan meminta waktu untuk melakukan Klarifikasi sebab merupakan tupoksi dari yang bersangkutan tapi kok bliau menjawab bahwa Araksi boleh bertemu namun secara pribadi,tetapi jika harus bertemu juga dengan nya,maka harus meminta ijin pada Bupati ! Nah kita tidak bisa bertemu secara pribadi, karena ini bukan persoalan pribadi, ini persoalan pengelolaan keuangan Negara, dan Kita bukan ingin bertemu dengan Bupati,kita justru harus mendapatkan Klarifikasi secara langsung dari PPK selaku penangung jawab Kegiatan yang bersumber dari Anggaran Negara,namun jawabanya demikian ini suatu hal yang aneh.
Namun bagi kami pihak Araksi itu bukan suatu masalah atau kendala toh akhirnya juga jika sudah bermasalah nantinya yang bersangkutan akan bertangung jawab secara Hukum sesuai Tupoksinya" kami meminta waktu untuk melakukan klarifikasi terkait sejumlah Proyek namun PPK justru meminta kami untuk bertemu secara pribadi atau meminta ijin terhadap Bupati dan ini sangatlah lucu"ungkap Alfred.
Sekali lagi saya katakan bahwa Pemerintahan Rote Ndao,tidak boleh menciptakan suatu Pemerintahan yang bersifat Kerajaan "perlu diingat bahwa Negara kita telah memberikan Aturan yang sangat jelas,bahwa kita berada pada daerah transparan,terbuka,dan sebagainya dan itu tidak boleh terjadi di Kabupaten Rote Ndao,oleh karena itu setelah ini Kami akan melaporkan Sistim Birokrasi ini secara langsung kepada Mendagri"tegas Alfred.
Dirinya juga mengatakan bahwa kami menilai bahwa ini adalah upaya upaya,menghalau tangung jawab serta upaya publik untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pembangunan untuk di jangkau dan memperoleh informasi,namun saya perlu pertegas lagi bahwa itu bukan masalah bagi Araksi,"justru dia tidak memberikan informasi dan penjelasan teknis serta detail sesuai tangung jawabnya maka kami akan menyimpulan sendiri.
"Toh nanti juga mereka akan memberikan keterangan pada tempat yang memang mereka harus dan wajib untuk melakukan klarifikasi.
sesungguhnya kami berharap PPK harus bisa menjelaskan secara teknis,mengapa dan kenapa anggaran tersebut di pecah pecah,dan bagaimana dengan kualitas ,mengapa juga dilakukan dengan Dana DAK, dengan membangun pekerjaan fisik seperti itu tapi kalau tetap tidak mau memberikan penjelasan ya sudah toh saatnya tiba juga akan memberikan penjelasan ungkapnya
Perlu saya tegaskan silahkan saja menutupi informasi dari kami nanti sudah ada Sprindik dengan sendirinya yang bersangkutan akan bersuara
Karena Araksi tidak berurusan dengan siapapun namun kami berurusan dengan Persoalan keuangan Negara .
oleh sebab itu maka siapa siapa yang menjalankan tangung jawab persoalan keuangan Negara maka sudah pasti harus berhadapan dengan kita"apalagi jika terjadi dugaan penyelewengan keuangan disitu "jelas dia.
Dan perlu kami pertegas bahwa khusus Proyek Pekerjaan obyek wisata pada dinas kebudayaan dan Priwisata(Disbudpar)batu termanu senilai hampir 2 M itu berdasarkan hasil investigasi kami,sementara sudah ada kesimpulan bahwa mengapa proyek pada lokasi yang sama di pecah pecah kemudian gampang di selewengkan ? Hal ini sudah terpikirkan sebelum kami tiba di lapangan,dan ketika kami tiba,di lokasi dengan orang teknis kami juga secara langsung telah menghitung,sesunguhnya itu menjadi satu paket saja,nah kemudian di pecah pecah, Mark Up Harga, pagu angaran yang fantastis dari tiap item pekerjaan,dengan rekanan yang berbeda beda,dan hasilnya kami yakin tidak akan bertahan lama, karena mutunya jelek sekali,proyek baru selesei dikerjakan TA 2020,bahkan belum selesei masa pemeliharaan sudah seperti itu ? Bahkan ada dua gedung di biarkan bagitu saja bahkan menjadi tempat berteduh kawanan kambing,ini bukan sesuat yang urgen pada situasi covid seperti ini,tegas dia.(AL)
