TALIABU,- Pemulihan ekonomi masyarakatnya akibat pembatasan aktifitas sosial menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan bagi 3 bupati dan 1 walikota di Maluku Utara, yang baru saja dilantik oleh Gubernur Abdul Gani Kasuba, Jumat ( 26/2/2021) sekira pukul 15: 30 Wit, sore tadi.
Hal itu dikatakan Rusdi Yusuf Wakil Ketua DPP KNPI. Menurut dia, para bupati dan walikota harus sesegera mungkin membuat formula khusus mengatasi persoalan ekonomi masyarakat, akibat pembatasan sosial untuk menekan angka penyebaran Covid1-9.
Sebab jika tidak akan berdampak luas bahkan bisa berpengaruh ke indeks Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat di daerah yang dipimpinnya.
"Jika tidak segera diatasi gisi masyarakat juga tidak stabil bahkan para orang sulit untuk membiayai pendidikan anaknya.
Oleh karena itu bagi saya peningkatan ekonomi masyarakat menjadi pekerjaan rumah utama bagi mereka (bupati dan walikota) yang baru saja dilantik," ujar, pria yang kini fokus bisnis di Ibukota Negara DKI Jakarta melalui telpon via SMS Washapp pada Media ini.
Sebaliknya Wakil Ketua DPD Demokrat Malut, ini juga mengatakan, persoalan penyebaran Virus Corona (Covid-19) juga tidak boleh dikesampingkan. Ketersediaan sarana kesehatan serta obat-obatan juga perlu diperhatikan, "Tidak hanya itu edukasi kepada masyarakat tentang gaya hidup bersih dengan mencuci tangan dan pakai masker juga penting untuk ditingkatkan," tuturnya.
Dirinya juga mengatakan, dendam politik paska pelantikan agar dapat ditanggalkan sebab merangkul dalam membangun daerah labih baik. Begitupun dalam hal pengisian formasi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dapat mengedepankan penilaian-penilaian objektif.
"Orang-orang yang diangkat jadi pimpinan SKPD harus dilihat dari sisi kompetisi bukan karena usulan para bandar," tutup dia sembari mengucapkan selamat bertugas kepada bupati/wakil bupati serta walikota/wakil walikota yang baru dilantik.
Sebagaimana diketahui, empat kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang akan dilantik adalah bupati dan wakil bupati Halmahera Barat, bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu, bupati dan wakil bupati Halmahera Timur, serta walikota dan wakil walikota Tidore Kepulauan. ( Jek)
