TALIABU _ Aktifis Fron Peduli Demokrasi ( FPD) Pulau Taliabu Desak Lembaga Anti Rasuah Komisi Pemberatasan Korupsi ( KPK) Repoblik indonesia ( RI) Segra Periksa Mantan Bupati Pulau Taliabu , Kepala BPPKAD bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( DPMD) Kabupaten Pulau Taliabu , Provinsi Maluku Utara, Karena Di Duga Kuat Kejahatan Tindak Pidana Korupsi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Atas BPK RI di Temukan Temuan Kerugian Negara dengan LHP Nomor : 21.A/LHP/XIX.TER/5/2019
Tanggal : 22 Mei 2019," ungkap Akry Awaludin Selaku Ketua FPD melalui telpon seluler via SMS Washapp kepada media Kamis 12 November 2020.
" Lanjut Arky, dari Jumlah temuan BPK RI perwakilan Maluku Utara Sebesar Rp 19,152,563,663,00 ( Sembilan belas Miliar Seratus Lima Puluh Dua Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah ) , terkait dengan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersumber dari APBN (Dana Desa) senilai
Rp 9.136.625.513,00 tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya.
Bantuan keuangan kepada Desa yang bersumber dari APBD (Alokasi Dana Desa) senilai
Rp 10.015.938.150,00
tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya.
maka Potensi kerugian negara dan dirugikan masyarakat Pulau Taliabu yang cukup luar akibat keterlambatan penyetoran pajak ke Kas Negara oleh
bendahara desa.
Permasalahan tersebut disebabkan:
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyiapkan peraturan bupati
tentang pengelolaan keuangan desa, pengadaan barang/jasa di desa, dan pengelolaan
aset desa.
Kepala BPPKAD bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kurang
optimal dalam berkoordinasi supaya penyaluran DD dan ADD tepat waktu." jelasnya.
"Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kurang optimal dalam mendorong dan
membimbing pemerintah desa menyusun laporan penggunaan DD dan ADD secara
tepat waktu sebagai syarat pencairan DD dan ADD tahap berikutnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kurang berkoordinasi dengan
BPPKAD dan Kantor Pelayanan Pajak dalam membimbing para bendahara desa dalam
memungiil pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkomitmen menyusun
Ikhtisar Laporan Pertangggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA 2018
secara periodik sesuai ketentuan." pungkasnya.
Lebih lanjut, Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
mengakui temuan BPK dan akan melaksanakan rekomendasi BPK.
BPK merekomendasikan Bupati Pulau Taliabu agar menginstruksikan Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Menyiapkan peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan desa, pengadaan
barang/jasa di desa, dan pengelolaan aset desa.
Berkoordinasi dengan Kepala BPPKAD supaya penyaluran DD dan ADD tepat waktu.
Mendorong dan membimbing pemerintah desa menyusun laporan penggunaan DD dan
ADD secara tepat waktu sebagai syarat pencairan DD dan ADD tahap berikutnya.
Berkoordinasi dengan BPPKAD dan Kantor Pelayanan Pajak untuk membimbing para
bendahara desa dalam memungut pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara.
Menyusun Ikhtisar Laporan Pertangggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA
2018 secara periodik sesuai ketentuan.
Maka dari itu, Ketua Fron Peduli Demokrasi ( FPD) Taliabu Desak Komisi Pemberantasan Korupsi ( KP) Agar dipercepat Periksa Tiga Pejabat Pulau Taliabu Kerena diduga Kejahatan Tipikor Anggaran DD dan ADD Tahun 2018 lalu." tegas, Arky Awaludin. (red/Jak)
