Pekan Baru - Edwin Pratama Putra, meminta Ketua DPD RI LaNyalla mengambil inisiasi guna wujudkan harapan 21 provinsi penghasil sawit agar mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.
Hal itu ditegaskan Edwin saat mendampingi LaNyalla dalam Rapat Kerja bersama Gubernur Riau, Syamsuar di Kantor Gubernur Riau di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (31/08/2020).
Penegasan Edwin tersebut menanggapi aspirasi dalam Raker yang merupakan rangkaian kunjungan kerja Ketua DPD RI di Provinsi Riau, yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari.
“Saya minta Pak Ketua bersedia mengambil langkah inisiasi untuk membantu mewujudkan harapan 21 daerah penghasil sawit,karena ada nuansa ketidakadilan dalam soal ini,itu yang dirasakan pemerintah provinsi,” tandasnya.
Pada kesempatan itu Gubernur Riau Syamsuar mengungkapkan beberapa aspek teknis yang mendasari usulan pembagian DBH Sawit ke pemerintah pusat.
"Selama ini daerah menerima dampak dari pengelolaan perkebunan kelapa sawit,seperti kerusakan infrastruktur jalan akibat pengangkutan CPO,tingginya potensi erosi, serta resiko pencemaran udara, tanah dan air akibat ancaman kebakaran hutan dan lahan,juga limbah padat B3 serta limbah cair lainnya,” kata Syamsuar.
Di sisi lain, perkebunan memberi pemasukan bagi negara berupa Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) yang sangat besar,dimana dana tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Keperuntukannya justru lebih banyak untuk replanting (peremajaan kembali kebun sawit) yang diberikan kepada pengelola sawit,baik perusahaan swasta besar maupun kelompok tani,tidak ada bagian untuk daerah penghasil.
Dalam UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang ada baru DBH Pajak dan Migas,DBH Sawit belum masuk,ada 21 provinsi penghasil sawit,apalagi nanti dalam Omnibus Law, banyak pendapatan daerah yang akan terpangkas,kami akan makin susah mempercepat pembangunan daerah.
Provinsi penghasil sawit tercatat berada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Khusus Riau, menjadi provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, yakni sekitar 3 juta hektar lebih.
“Semoga Bapak/Ibu DPD dapat mewujudkan harapan kami, yang telah kami rintis sejak tahun 2004 silam,sampai saat ini belum terwujud,meskipun sudah beberapa kali berkoordinasi dengan 21 Gubernur untuk menyuarakan hal ini ke pusat,” urai Syamsuar.
Menanggapi harapan Gubernur,Anggota DPD asal Sumatera Barat Alirman Sori mengungkapkan sudah mengusulkan dan memasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), tentang revisi UU nomor 33/2004 tersebut.
"Sudah waktunya dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi daerah saat ini,tinggal kami dorong agar lebih cepat masuk ke pembahasan bahkan kami di DPD sudah menyiapkan naskah akademiknya,” beber Alirman.
Ketua DPD RI juga menekankan beberapa hal penting di Riau,salah satunya adalah proses transisi Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke Pertamina.
LaNyalla meminta Pemprov Riau aktif berkoordinasi para pihak, termasuk SKK Migas,untuk membantu memastikan agar transisi tersebut lancar,terutama fokus pada tenaga kerja lokal,agar tetap bekerja, meski pengelolanya baru.
Hadir diantaranya,Instiawati Ayus, Edwin Pratama Putra, Dr Misharti dan Muhammad Gazali Lc,juga hadir sejumlah Senator asal Sumatera, Fachrul Razi (Senator asal Aceh), Bustami Zainudin (Senator asal Lampung), Alirman Sori (Senator asal Sumatera Barat), Dharma Setiawan (Senator asal Kepulauan Riau), Alexander Fransiscus dan Zuhri M Syazali,dari Bangka Belitung.(R01).
