Notification

×

Iklan

Iklan

Realisasi APBDes Badang Dituding Tidak Transparan Kepada Masyarakat

Jumat | 7/03/2020 WIB Last Updated 2020-07-03T12:30:09Z

Tungkal ulu -  Seharusnya pihak desa dalam pertriwulan dapat menyampaikan realisasi pencapaian pembangunan APBDes didesanya kepada masyarakat di dalam suatu Forum pertemuan didesa yang di pasilitasi oleh BPD agar tidak terjadi isu yang tidak sedap atau gejolak dimasyarakat, namun hal tersebut jarang sekali terlihat dilakukan oleh pemerintah desa.07/20.


Seperti isu yang berkembang saat ini didesa Badang Kec.Tungkal ulu Kab.Tanjab barat, dimana masyarakat menuding pihak desa tidak transparan terkait realisasi dan pencapaian pembangunan didesanya yang didanai oleh APBDes,


Salah satu contoh yaitu Keberadaan dana dan kinerja BUMDes sampai saat ini tidak terlihat apa hasilnya, kemudian pembangunan sumur Bor yang tidak diketahui berapa biaya nya, serta biaya pembangunan pipa air yang dialirkan kerumah rumah warga yang hingga kini belum selesai, kemudian dana BLT yang katanya hanya 25 orang saja yang layak mendapatkan dana tersebut, jadi semua biaya pembangunan tersebut sama sekali tidak diketahui persis oleh masyarakat .Ucapnya warga.


Menanggapi tudingan tersebut kepala desa Badang, Mawardi saat ditemui dirumahnya mengatakan,


"Mengenai tidak adanya papan merek dalam pembangunan sumur Bor dan pipa saluran air kerumah rumah warga saat ini, itu merupakan kelalaian TPK nya saja, bukan ada maksud untuk menyembunyikan biaya pembangunan tersebut.Ujarnya.


"Kita juga kan diawasi oleh Inspektorat, dan pertanggung jawaban kita kan ke Inspektorat, kemudian masalah BLT memang kita nilai yang layak mendapat itu hanya 25 orang saja, nanti kalau ada sisanya akan kita silvakan, kemudian mengenai BUMDes, memang sedang kita bahas bersama BPD, sebab pendirian BUMDes sudah ada sebelum saya menjabat.Tambahnya.


"Terkait hal tersebut menurut ormas JRPM, seharusnya Dinas PMD dan Inspektorat harus peka mendengar kondisi yang terjadi di pemerintahan desa baik melalui mendsos maupun dengan saluran lain, sebab hal itu kan sudah merupakan kewajiban mereka, jangan menunggu terjadinya gejolak dimasyarakat baru melakukan Inpestigasi ke desa seperti yang terjadi didesa desa lain.Ujar PN. Pengurus Ormas JRPM Jambi.
×
NewsKPK.com Update